Connect with us

Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo Bikin Kelompok Antidemokrasi Tersudut

Presiden Terpilih Joko Widodo bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Jakarta – Pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angin segar bagi demokrasi Indonesia. Silaturahmi dua tokoh bangsa ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi.

“Kelompok antidemokrasi tersudut usai pertemuan Jokowo-Prabowo,” kata pengamat politik Rafif Pamenang Imawan dilansir Medcom, Rabu, 17 Juli 2019.

Menurut dia, ruang bagi kelompok antidemokrasi menggalang dukungan sudah tertutup. Dia melihat kedua tokoh bangsa itu ingin menuntaskan permasalahan politik. Namun, penuntasan itu tak mencederai demokrasi sebagai proses sakral.

“Bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah pemilu. Namun bagi organisasi antidemokrasi, momentumnya telah hilang,” beber dia.

Menurut dia, permasalahan seperti berpotensi terulang di pemilu selanjutnya. Perlu ada penguatan hubungan antara partai politik dan organisasi masyarakat untuk mencegahnya.

“Sehingga kanal agregasi politik dapat terkumpul di parpol. Dengan cara ini organisasi antidemokrasi dapat kehilangan ruang gerak,” kata Rafif.

Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu pertama kalinya usai bertarung dalam Pilpres 2019. Pertemuan tersebut berlangsung cair.

Kedua tokoh itu awalnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus. Keduanya bahkan bersama-sama menaiki MRT menuju FX Senayan dan melanjutkan perbincangan di salah satu restoran.

Pertemuan yang disebut sebagai rekonsiliasi ini memunculkan banyak spekulasi terkait sikap politik Gerindra lima tahun mendatang. Terlebih, koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno juga sudah bubar. Dengan begitu, partai politik yang pernah satu perahu di Koalisi Adil dan Makmur bebas menentukan arah politiknya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Disimbolkan Partai Wong Cilik, PDIP Inginkan Kursi Kementerian Desa

Oleh

Fakta News
Elektabilitas PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hamka Haq mengaku mendengar keluh kesah dari sejumlah kader PDIP di daerah mengenai jatah menteri. Menurut Hamka, mereka menyayangkan beberapa kementerian yang dipersepsikan dekat dengan rakyat tak diisi orang PDIP.

Padahal partai banteng ini diidentikkan dengan partai wong cilik. “Kami harus menjadi partai merakyat karena itu simbol kami,” kata Hamka, dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini, Senin 26 Agustus 2019.

Karena itu, PDIP mengincar seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial. Selama ini, kata Hamka, yang membagikan kartu bantuan sosial seperti kartu Indonesia sehat dan dana desa bukanlah menteri dari PDIP.

Jabatan Menteri Desa diisi kader Partai Kebangkitan Bangsa Eko Putro Sandjojo, sedangkan Menteri Sosial ditempati kader Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. “Padahal kami partai penguasa,” kata Hamka.

Berharap mendapat kedua pos tersebut, PDIP meminta tambahan kursi menteri dalam kabinet mendatang. Permintaan itu disampaikan secara gamblang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres V PDIP di Bali beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo pun menjamin partai asalnya itu akan mendapat jatah menteri terbanyak.

Hamka pun memprediksi partainya akan mendapatkan satu atau dua pos kementerian yang identik dekat dengan rakyat. “Tapi itu tentu hak Presiden yang memutuskan,” kata dia.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa juga blak-blakan masih menginginkan kursi Menteri Desa. Wakil Sekretaris Jenderal PKB demisioner Daniel Johan mengklaim kementerian ini cocok dengan apa yang menjadi kepedulian ketua umumnya, Muhaimin Iskandar saat ini.

Ditemui di sela-sela Muktamar VI di Nusa Dua, Bali, Muhaimin enggan berkomentar soal pos Menteri Desa yang diincar PDIP. “Enggak tahu saya, tanya PDIP,” kata Muhaimin, Rabu malam, 21 Agustus 2019.

Ditanya apakah masih mengharapkan portofolio kementerian yang didapat saat ini, Muhaimin juga menghindar. “Kami tidak tahu sebelum diajak bicara Pak Presiden, saya enggak bisa ngambil keputusan atau kesimpulan,” kata dia.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Gus Yaqut: Ada yang Ingin Benturkan Masyarakat Papua dengan Banser

Oleh

Fakta News
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nahdlatul Ulama Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nahdlatul Ulama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tuntutan pembubaran Banser NU yang muncul dari Sorong, Papua Barat, bukan murni keinginan masyarakat setempat.

“Kami tahu siapa yang sedang bermain. Pernyataan pembubaran Banser itu tidak mewakili perasaan masyarakat Sorong pada umumnya,” kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, dilansir Tempo, Minggu, 25 Agustus 2019.

Dia menanggapi kabar tuntutan pembubaran Banser NU yang disuarakan masyarakat Sorong seperti yang diungkapkan Yorrys Raweyai. Dia politikus Golkar dan anggota DPD Terpilih dari Papua Barat.

Yaqut membantah Banser NU terlibat pengerebekan dan tindakan rasialis di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat pekan lalu, 16 Agustus 2019.

Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) adalah perangkat GP Ansor sebagai Badan Otonom PBNU.

Menurut Yaqut, warga NU termasuk Ansor Banser bersahabat dengan masyarakat Papua. Ketika ada ormas yang mengepung asrama mahasiswa Papua justru Banser menjaga asrama tersebut.

Dia menceritakan, sebelum kejadian di Surabaya ada pihak yang menghubungi Komandan Banser Jawa Timur untuk mengajak mengepung asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Surabaya.

Banser NU dibisiki bahwa terjadi pengrusakan dan pembakaran Bendera Merah Putih di asrama itu. “Kawan-kawan Banser menolak karena harus cek dulu dan mengklarifikasi berita tersebut,” ucap Yaqut.

Gus Yaqut menegaskan bahwa saat ini dia terus berkomunikasi dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat untuk meredakan tensi.

Apa yang akan dilakukan Banser NU? “Kami lihat nanti. Tunggu setelah situasi agak reda dan tanggal mainnya,” ujar politikus PKB tersebut. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Polisi Terbakar di Cianjur Meninggal Dunia

Oleh

Fakta News
(Ilustrasi)

Bandung – Ipda Erwin Yudha Wildani, anggota polisi yang terbakar hidup-hidup saat mengamankan demo mahasiswa di Kabupaten Cianjur meninggal dunia.

“Telah gugur putra terbaik Polri Polda Jabar dalam melaksanakan tugas, Ipda Erwin Yudha Wildani,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (26/8/2019).

Erwin meninggal dunia dini hari tadi pukul 01.38 WIB. Erwin meninggal saat tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.

“Meninggal akibat luka bakar ketika melaksanakan tugas Polri pada pengamanan unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Cianjur,” kata Truno.

Erwin yang sudah bertugas selama 25 tahun 7 bulan ini rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Cianjur hari ini. Sebelum dimakamkan, bapak dua anak ini akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Mayor Harun Kabir RT 03 RW 11 Gang Pulo 6 Kabupaten Cianjur. Pemakaman akan dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi.

“Dalam kesempatan ini Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi menyampaikan ucapan bela sungkawa duka cita mendalam, telah gugur putra terbaik Polda Jabar dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk negara, masyarakat dan institusi Polri,” kata Truno.

Seperti diketahui, Erwin terbakar hidup-hidup saat tengah mengamankan demo mahasiswa di Cianjur, Kamis (15/8/2019). Selain Erwin, ada tiga polisi lain yang ikut terbakar.

Dari insiden ini, polisi telah mengamankan sejumlah mahasiswa. 5 orang ditetapkan menjadi tersangka. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya