Connect with us

Pengamat: Kecil Kemungkinan MK Menangkan Gugatan Prabowo-Sandiaga

Jakarta – Gugatan hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan pasangan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK), diprediksi tidak akan dikabulkan. Pasalnya tim hukum Prabowo-Sandiaga belum menunjukkan bukti yang kuat untuk mendukung permohonan mereka.

“Saya selalu melihat perkara perselisihan ini dari alat bukti yang ditampilkan. Nah, sejauh ini alat bukti yang ditampilkan tidak memperlihatkan alat bukti yang kuat,” ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Feri mencontohkan, perihal penyelewengan dalam perolehan suara. Tim hukum Prabowo-Sandi dinilai belum bisa memperlihatkan bukti yang kuat terkait tudingan tersebut.

Malahan, tim hukum Prabowo-Sandi menarik bukti formulir C1 yang sempat diajukan ke MK. Padahal mereka sedianya diberi kesempatan oleh hakim MK untuk memperbaiki bukti tersebut agar bisa diterima.

Ia menambahkan, semestinya tim hukum Prabowo-Sandi bisa membuktikan tudingannya dengan menghadirkan barang bukti yang mumpuni. Feri menambahkan, hakim konstitusi akan kesulitan memenangkan mereka jika bukti dan keterangan saksinya tak mumpuni.

“Ini kan permasalahannya, terlepas dari ada persangkaan-persangkaan ya. Karena hukum bukan persangkaan. Kalau saya lihat ini karena kegagalan pihak pemohon melakukan pembuktian. Bukan tidak mungkin akan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,” lanjut dia.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Anggarannya Rp190 Triliun, Presiden Jokowi: Penyaluran KUR Harus Berdampak Signifikan Bagi UMKM

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi Rp190 triliun dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%.

“Dengan angka yang sangat besar ini, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat khususnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Dengan plafon KUR yang semakin besar, Presiden mengingatkan, jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi, karena penyalurannya tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif, karena laporan yang diterimanya, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan.

“Ini yang harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian, dan untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada,” tegas Presiden.

Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil dan menengah, menurut Presiden, juga baru termanfaatkan 40%. Sektor perikanan dan pariwisata juga serapannya juga masih rendah.

“Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Presiden seraya menunjuk contoh, misalnya apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau ditawakan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi: Pemerintah Masih Mempertimbangkan

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi.

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya.

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. “Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden.

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelah harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu.

Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkap, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem. Baik mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya.

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Soal Hukuman Mati

Sebelumnya menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana tipikor itu dimasukan.

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

100 Ribu Orang Meninggal Per Tahun, Presiden Jokowi Siapkan Payung Hukum Pemberantasan Penyakit TBC

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menerima audiensi delegasi Aksi Stop TBC di Dunia, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sangat peduli dalam pemberantasan penyakit Tuberculosa atau TBC atau TB di tanah air, karena jumlah korbannya sangat besar sekali yaitu 300 orang dalam sehari atau 100 ribu orang meniggal dalam setahun.

“Kita harus bekerja sama dalam memberantas TBC,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Ketua Forum Partnership Indonesia, Arifin Panigoro, usai bersama delegasi Aksi Stop TBC di Dunia diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Arifin menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya melaporkan bahwa korban penyakit TBC di Indonesia masuk 3 (tiga) besar dunia, setelah India dan China. Karena itu, penanganan penyakit ini harus serius.

“Yang fokus kita bicarakan tadi selama ini TBC urusan di pemerintahan di Menteri Kesehatan, tapi dengan besarnya masalah susah kalau hanya Menteri Kesehatan,” ungkap Arifin.

Sebagai organisasi sipil, lanjut Arifin, pihaknya sunguh-sungguh mau membantu pemerintah dalam hal ini. Terutama terkait dengan kedatangan Rucika Ditto dari organisasi Stop TB Partnership International, yang akan menghadiri pertemuan internasinal dengan semua pemegang kepentingan/stakeholder dari pemberantasan TBC, di Jakarta, mulai Selasa (10/12) hingga Kamis (12/12).

“Karena dunia ini punya target dalam waktu 10 tahun dari sekarang, tahun 2030, kita berkeinginan untuk mengeliminasi atau meng-nol-kan TBC. Dan ini pekerjaan yang sangat tidak gampang untuk kita di Indonesia ini,” terang Arifin.

Untuk itulah agar mempermudah kerja sama antar kementerian, menurut Arifin Panigoro, saat ini sedang dirancang paying hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) khusus tentang pemberantasan penyakit TBC.

“Supaya nanti kerja sama antara menteri kesehatan dan menteri-menteri lainnya bisa lebih lancar,” kata Arifin seraya menambahkan, Indonesia ini kan otonomi daerahnya kuat, jadi bupati/wali kota perannya sangat penting.

Karena itu, dengan Peraturan Presiden yang sedang dibuat ini nanti selain menteri kesehatan, menteri lain pun bisa ikut berperan di situ.

Saat menerima Delegasi Aksi Stop TBC di Dunia itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

 

Chrst

Baca Selengkapnya