Pengakuan Jokowi Mengapa Tiga Tahun Selalu Blusukan
Jakarta – Tak bisa dipungkiri bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali mendapat apresiasi karena seringnya melakukan blusukan. Blusukan sendiri pun akhirnya menjadi sangat populer setelah dipakai Jokowi, bahkan saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
Kini, sebagai presiden, ia telah memimpin bangsa ini selama tiga tahun–dan blusukan masih menjadi gaya pemerintahannya yang dipertahankan. “Tiga tahun menjadi Presiden Republik Indonesia adalah tiga tahun blusukan ke seluruh penjuru negeri,” demikian kata Jokowi dalam akun Facebook-nya, Sabtu, 21/10 lalu.
Seperti diketahui, Jokowi menggunakan kata blusukan untuk menggambarkan “hobinya” melakukan inspeksi langsung. Hal ini pun seringkali ia lakukan tanpa sepengetahuan banyak orang kapan dan ke mana perginya. Bahkan sampai staf dan wartawan yang selalu mengikuti geraknya saja juga sesekali tak tahu.
Hingga akhirnya terungkap bahwa tujuannya blusukan memang untuk melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat–yang tentu saja dibumbui berbagai tujuan resmi lainnya macam mengecek implementasi sebuah proyek, mengecek pelayanan publik yang diberikan perangkat pemerintahan hingga kecamatan bahkan kelurahan, atau sekadar melihat situasi di lapangan dan untuk mendengar langsung apa yang dikeluhkan warga-warganya di tingkat akar rumput.
“Jika hanya duduk di kantor, kita tidak akan pernah tahu masalah di lapangan,” tulisnya lagi.
Ya, selama Jokowi menjadi Presiden, setidaknya ada 117 kabupaten dan 47 kota di seluruh Indonesia yang sudah ia kunjungi. Dalam perjalanannya itu, Jokowi tak hanya menemui para kepala daerah, tapi juga masyarakatnya sendiri–yang acapkali dicandakan banyak orang sebagai “momen pembagian sepeda”.
Belum cukup hanya berkunjung, sepanjang 2017, sudah ada 1.286.395 Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tak cuma itu, 46.336 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 137.035 sertifikat tanah juga dibagikan langsung dalam sejumlah perjalanannya itu. Sepeda? Selama 2017 ini, sudah ada 119 unit sepeda yang diberikan langsung olehnya.
Namun, fokus utama tentu saja infrastruktur. Sudah ada 23 groundbreaking yang telah dilakukan Jokowi di sejumlah daerah, di antaranya untuk pengembangan ataupun pembangunan tol laut, jalan tol, waduk, dan rumah rakyat. Hal ini pun jadi salah satu agenda wajibnya ketika melakukan blusukan, yakni mengawasi langsung proses pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan di Indonesia.
“Semua saya awasi betul, saya ikuti betul, di lapangan saya ikuti betul. Datang ke satu tempat bisa sampai enam kali. Kenapa begitu ya memang dalam manajemen kalau enggak ada pengawasan atau kontrol tidak akan jadi,” aku Jokowi, dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam (23/10).
Menurutnya, dirinya tidak akan berlama-lama memantau pembangunan infrastruktur dari balik meja atau hanya sekadar menerima laporan. Ia ingin pemerintahannya mengimplemetasikan skala prioritas dalam membangun negeri ini.
“Sekarang ini saya baru fokus jadi panglimanya di infrastruktur dulu, jangan berbelok ke yang lain. Karena kita sudah lama,” jelas Presiden. Saat ini, lanjutnya, pemerintah tidak hanya sekadar memberikan anggaran kepada kementerian dan lembaga, namun juga turut mengawasi langsung pembangunan yang dilakukan.
Saking seringnya blusukan, maka jangan heran bila mengetik kata ini di mesin pencari komputer Anda, yang banyak keluar di daftar adalah Presiden Joko Widodo.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
