Connect with us
Parlemen

Penerimaan Pajak Harus Optimal Guna Minimalisir Utang

Penerimaan Pajak Harus Optimal Guna Minimalisir Utang
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyoroti kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyoroti kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Pasalnya Ditjen Pajak selalu tidak pernah mencapai target pajak yang ditetapkan. Eriko menilai kinerja dari Kemenkeu perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan jumlah pajak agar rasio utang di tahun mendatang bisa diminimalisir.

Kinerja Ditjen Pajak disoroti karena penerimaan pajak di hampir setiap tahunnya selalu gagal mencapai target yang ditetapkan, tetapi berbeda dengan Ditjen Bea Cukai yang di tiap tahunnya selalu melebihi target. Atas kondisi ini maka Komisi XI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Jumat, (15/11/2019), guna melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda penerimaan perpajakan.

“Ditjen Pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, tetapi Ditjen Bea Cukai selalu melampaui target pajak. Ini menjadi fokus dari teman-teman, mengapa ini bisa terjadi. Ini tinggal satu bulan lagi untuk mengakhiri tahun 2019, tetapi sampai sekarang baru 80 persen yang tercapai. Kita mau mengetahui usaha yang dilakukan untuk mencapai semaksimal mungkin. Kalau pun tidak 100 persen, ya mendekati 100 persen,” dorong Eriko.

Eriko mengingatkan kepada jajaran Kemenkeu agar dapat secara maksimal meningkatkan jumlah penerimaan. Jika penerimaan tidak tercapai, maka Pemerintah terpaksa akan terus melakukan utang guna menutupi defisit anggaran yang selalu terjadi di tiap tahunnya. “Ini penting sekali pendapatan dari pajak cukai dan PNBP bagi pemasukan. Karena jika tidak tercapai akan menyebabkan utang pada kegiatan perekonomian kita. Nah ini yang sebenarnya diinginkan oleh teman-teman untuk memfokuskan sejauh apa,” sambungnya.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah keberadaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga saat ini belum ada aturan turunannya atau Peraturan Pemerintah (PP), sehingga menyebabkan UU PNBP tidak bisa diimplementasikan hingga kini. Komisi XI DPR RI mendorong agar Pemerintah segera menetapkan PP atas UU PNBP ini sebagai langkah cepat untuk meningkatkan penerimaan di sektor non pajak.

“Kami mendorong pemerintah segera  menerbitkan PP atas UU PNBP. Kita akan tanyakan terus kenapa hal ini bisa terjadi, dan apa yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan hal ini. Jangan sampai hal ini tidak terjadi, sehingga UU ini belum bisa dilakukan karena PP-nya belum ada,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Ungkap Klaster Penularan Covid-19, Pemukiman Paling Tinggi

Oleh

Fakta News
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah

Jakarta – Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, klaster penularan virus corona (Covid-19) paling banyak terjadi permukiman padat. Klaster tersebut, kata dia, terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahwa klaster tertinggi yaitu klaster yang berasal dari pemukiman atau lokal transmisi,” kata Dewi dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Jadi artinya ada seseorang yang positif kemudian mungkin yang tulari adalah keluarganya, keluarganya sudah keburu dia belanja ke warung, dia ikut arisan misalnya akhirnya mengenai orang-orang yang lain dalam satu wilayah yang sama,” kata dia.

Klaster tertinggi kedua yakni pasar dan pusat pelelangan ikan. Disusul pusat pelayanan kesehatan. Sementara itu, klaster tertinggi keempat yakni perkantoran yang menyumbang angka pasien positif Covid-19 cukup banyak.

“Ini (perkantoran) salah satunya juga menyumbang angka, karena kembali ketika masyarakat mulai beraktivitas mau tidak mau sudah mau ketemu dengan banyak orang lagi lagi protokol kesehatan harus diterapkan,” ujar dia.

Klaster terakhir yakni rumah ibadah. Dewi pun mengingatkan agar semua pihak selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas.

“Kita juga melihat rumah ibadah ini juga ada angka klastering di sana. Beberapa klaster itu yang harus kita hati-hati,” ucap Dewi.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin ini pukul 12.00 WIB, tercatat ada 1.679 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien baru itu menyebabkan secara akumulasi kini ada 113.134 kasus Covid-19 sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data yang sama, juga diketahui ada penambahan 1.262 pasien yang sembuh dari Covid-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Kendati demikian, masih ada 66 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 2-3 Agustus 2020. Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah mengidap Covid-19 dan terinfeksi virus corona ada 5.302 orang.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

Oleh

Fakta News
Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Syaiful menjelaskan dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Saya minta anggaran POP yang Rp 494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful secara virtual, beberapa waktu yang lalu.

Saran tersebut disampaikannya saat acara Dialektika Demokrasi bertema “Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia” bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, ditayangkan secara virtual di Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Syaiful mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. “Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (eko/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertumbuhan Ekonomi Minus 11,9 Persen, Uni Eropa Masuk ke Jurang Resesi

Oleh

Fakta News

London – Uni Eropa masuk ke jurang resesi, setelah mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi minus 11,9 persen pada kuartal II 2020 akibat virus corona. Dilansir dari CNN, Senin (3/8/2020), anjloknya pertumbuhan ekonomi secara kuartalan itu merupakan rekor terburuk bagi Uni Eropa.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi 27 negara anggota Uni Eropa digabungkan dilaporkan minus 3,2 persen. Resesi ekonomi dapat terjadi ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi minus selama dua kuartal berturut-turut.

Adapun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa merosot 14,4 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Uni Eropa pada kuartal II 2020 lebih buruk dibandingkan Amerika Serikat, yakni minus 9,5 persen.

Survei-survei teranyar terkait aktivitas bisnis menunjukkan perekonomian Uni Eropa dalam kondisi perbaikan. Namun, faktanya kasus positif virus corona di sejumlah negara anggota melonjak, seperti di Jerman, Perancis, Spanyol, dan Italia.

Jerman, ekonomi terbesar Uni Eropa, melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 10,1 persen. Sementara itu, Perancis membukukan pertumbuhan ekonomi minus 13,8 persen pada kuartal II 2020.

Adapun pertumbuhan ekonomi Italia minus 12,4 persen pada periode yang sama. Spanyol melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 18,5 persen. Kalangan ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa anjlok 13 persen.

Namun demikian, perbedaan antara angka kontraksi pertumbuhan ekonomi antara Spanyol dan negara-negara Uni Eropa lainnya cenderung mengkhawatirkan.

“Perbedaannya lebih besar dari yang diperkirakan, dan dengan pembukaan kembali (perekonomian), Spanyol tampaknya akan mengalami kemerosotan berkepanjangan,” kata Bert Colijn, ekonom senior di ING.

Berdasarkan proyeksi teranyar Komisi Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa akan minus 8,3 persen sepanjang 2020. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi pembatasan sosial akan terus dilonggarkan dan tidak ada gelombang kedua virus corona secara besar-besaran.

 

(zico)

Baca Selengkapnya