Penanaman Pohon Wujud P20 Gaungkan Bumi Lebih Hijau
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkapkan DPR RI bersama segenap pimpinan delegasi ‘The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)’ Indonesia 2022 melakukan penanaman pohon bertempat di Taman Energi DPR RI. Putu mengungkapkan, gerakan penanaman pohon tersebut bertujuan sebagai gerakan untuk mendorong, membangkitkan dan menggaungkan semua pihak sebagai gerakan bumi lebih baik, bersih dan hijau.
“Pimpinan delegasi P20 didampingi segenap Fraksi, BKSAP diketuai Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menanam pohon di DPR RI. Gerakan ini kita dorong untuk membangkitkan semua pihak dan kita gaungkan agar bumi kita lebih baik, lebih bersih dan lebih hijau sekaligus sebagai sebuah implementasi dari ungkapan bijak, the best time to plant a tree is 20 years ago but the second best time is right now,” ujar Putu usai menghadiri ‘Tree Planting to Commemorate P20 Indonesia 2022’ di Taman Energi Surya DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan DPR RI selaku tuan rumah P20 ingin menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa ramah yang betul-betul ingin mencarikan solusi yang baik terhadap tantangan global serta sebagai bentuk komitmen DPR RI bersama seluruh delegasi negara-negara P20 terhadap mitigasi dan penyelesaian climate change. P20 disebut Putu sebagai momentum terbaik dalam menyosialisasikan untuk mengalihkan transisi energi dari energi fosil menuju energi berkelanjutan.
Tak hanya itu, Putu menyatakan DPR RI bersama segenap delegasi P20 terus berkomitmen dalam net zero energy menuju energi bersih. Putu menuturkan DPR RI telah melakukan transisi penggunaan energi dari energi fosil menjadi tenaga surya dibuktikan melalui adanya pembangunan panel surya di Taman Energi yang dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Gedung DPR RI.
Putu juga menyampaikan, DPR RI bersama segenap delegasi P20 ingin mengawal ketahanan pangan, ketahanan energi dan menginginkan agar tantangan global segera selesai. Sehingga, tandas Legislator dapil Bali ini, diharapkan momentum gerakan penanaman pohon tersebut bisa menjadi budaya keseharian bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.
“Gerakan penanaman pohon ini harus juga menjadi budaya di desa-desa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.. Dari DPR RI, kita harapkan kita inspirasi untuk semua masyarakat menanam pohon di seluruh tanah air bahkan di seluruh dunia. Dengan momentum P20, mari kita lakukan gerakan ini dari sekarang kedepannya agar menjadi budaya yang baik dalam gerakan menanam pohon bersama,” ajak Putu.
Pada kesempatan itu, sekaligus sebagai momen untuk mengingatkan kembali agar dukungan terhadap pembiayaan iklim dari negara-negara maju bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliar melalui Green Climate Fund (GCF) harus segera dipenuhi. “Tentu, kita berharap agar realisasi dukungan dari GCF sebesar USD100 miliar dapat segera diwujudkan agar negara-negara berkembang khususnya yang mengalami kesulitan dalam penghijauan bisa disokong dalam upaya mitigasi dari perubahan iklim menuju net zero emission,” pungkas Putu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
