Connect with us

Pemulangan Ribuan Mahasiswa Papua Diduga Didalangi KNPB

Mahasiswa Papua balik ke daerah asal (Ilustrasi)

Jayapura – Ketua Tim Asistensi Kapolri Irjen Pol Paulus Waterpauw menduga pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua diduga didalangi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dugaan itu terungkap dan diperkuat dari hasil kunjungannya ke Malang guna memantau aksi demo memperingati perjanjian New York tanggal 15 Agustus lalu yang tidak mendapat izin dari Kapolres Malang karena mereka tidak bisa memberitahukan siapa penanggung jawab aksi dan berapa nomor teleponnya.

Walaupun tidak mendapat izin mereka tetap melakukan aksi dengan turun ke jalan sehingga sempat memacetkan arus lalu lintas hingga menyebabkan warga Malang marah hingga polisi harus membubarkan secara paksa, kata Irjen Pol Waterpauw kepada Antara di Jayapura, Senin.

Dikatakan, aksi tersebut berhasil dibubarkan dan beberapa mahasiswa terluka namun mereka enggan untuk diobati di Polres Malang. Keesokkan harinya, tanggal 16 Agustus terjadi aksi di asrama Kamasan Surabaya dimana bendera yang dipasang RW setempat dibuang hingga memunculkan reaksi yang dibalas dengan aksi demo di berbagai kota di Papua dan Papua Barat.

Untuk mendukung aksi mereka maka KNPB yang juga merupakan mahasiswa senior melakukan intimidasi hingga menyebabkan pulangnya ribuan mahasiswa karena takut akan intimidasi yang mereka lakukan.

“Pada umumnya mahasiswa yang menjadi anggota KNPB lah yang sering kali melakukan intimidasi hingga membuat mahasiswa lainnya ketakutan,” aku Waterpauw yang mengaku sempat melihat anggota KNPB yang berseragam loreng-loreng berjaga di depan asrama Kamasan, Surabaya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tanggapi Klaim Hadi Pranoto, Kemenkes: Belum Ada Negara atau Lembaga di Dunia yang Temukan Obat Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Slamet menyatakan, belum ada satu pun pihak yang menemukan obat khusus bagi pasien Covid-19. Hal itu disampaikan Slamet menanggapi klaim Hadi Pranoto yang menyatakan telah menemukan antibodi berupa ramuan herbal untuk menyembuhkan pasien Covid-19

“Banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin Covid 19. Sebagian kandidat vaksin juga sudah memasuki tahap uji klinik tahap akhir,” kata Slamet melalui keterangan tertulis dari Kemenkes, Senin (3/8/2020).

“Namun, hingga saat ini, belum ada satu negara atau lembaga mana pun di dunia yang sudah menemukan obat atau vaksin yang spesifik bisa menanggulangi Covid-19,” lanjut dia.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini juga tergabung dalam riset bersama World Health Organization (WHO) untuk pengujian klinis terhadap empat alternatif obat terapi yang sudah dilakukan selama ini untuk pasien Covid-19.

Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik terhadap pasien Covid-19. Penelitian tersebut didesain secara khusus untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menghasilkan bukti yang kuat terhadap empat alternatif obat terapi tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip uji klinis yang baik.

Untuk saat ini, ia mengatakan, pasien Covid-19 belum diberi obat yang secara spesifik mengobati Covid-19. Pasien hanya diberi obat yang mampu meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan virus corona yang menginfeksi mereka.

“Seluruh pasien Covid-19 dirawat dengan terapi dan obat yang sifatnya suportif yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang sehingga bisa melawan virus corona,” lanjut Slamet.

Sebelumnya, Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan obat Covid-19 meminta pemerintah pusat Gugus Tugas Covid-19 dan lembaga terkait, seperti Kemenkes, BPOM, dan IDI, agar tidak mencemooh dan beropini negatif. Sebab, kata dia, masyarakat akan dibuat bingung sehingga tidak memberi solusi pencegahan penyebaran Covid-19.

“Saya memohon sekali kepada IDI dan lembaga terkait untuk mengakomodasi apa yang sudah kita temukan ini, jangan mencemooh kemudian jangan beropini yang enggak-enggak, sehingga membuat publik pun akan menjadi bingung,” kata Hadi, Senin (3/8/2020).

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Ungkap Klaster Penularan Covid-19, Pemukiman Paling Tinggi

Oleh

Fakta News
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah

Jakarta – Anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, klaster penularan virus corona (Covid-19) paling banyak terjadi permukiman padat. Klaster tersebut, kata dia, terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

“Bahwa klaster tertinggi yaitu klaster yang berasal dari pemukiman atau lokal transmisi,” kata Dewi dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (3/8/2020).

“Jadi artinya ada seseorang yang positif kemudian mungkin yang tulari adalah keluarganya, keluarganya sudah keburu dia belanja ke warung, dia ikut arisan misalnya akhirnya mengenai orang-orang yang lain dalam satu wilayah yang sama,” kata dia.

Klaster tertinggi kedua yakni pasar dan pusat pelelangan ikan. Disusul pusat pelayanan kesehatan. Sementara itu, klaster tertinggi keempat yakni perkantoran yang menyumbang angka pasien positif Covid-19 cukup banyak.

“Ini (perkantoran) salah satunya juga menyumbang angka, karena kembali ketika masyarakat mulai beraktivitas mau tidak mau sudah mau ketemu dengan banyak orang lagi lagi protokol kesehatan harus diterapkan,” ujar dia.

Klaster terakhir yakni rumah ibadah. Dewi pun mengingatkan agar semua pihak selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas.

“Kita juga melihat rumah ibadah ini juga ada angka klastering di sana. Beberapa klaster itu yang harus kita hati-hati,” ucap Dewi.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin ini pukul 12.00 WIB, tercatat ada 1.679 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien baru itu menyebabkan secara akumulasi kini ada 113.134 kasus Covid-19 sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data yang sama, juga diketahui ada penambahan 1.262 pasien yang sembuh dari Covid-19. Mereka dinyatakan sembuh setelah dua kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Kendati demikian, masih ada 66 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 2-3 Agustus 2020. Dengan demikian, total pasien yang meninggal setelah mengidap Covid-19 dan terinfeksi virus corona ada 5.302 orang.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

Oleh

Fakta News
Kemendikbud Harus Subsidi Pendidikan Jarak Jauh
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Syaiful menjelaskan dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

“Saya minta anggaran POP yang Rp 494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful secara virtual, beberapa waktu yang lalu.

Saran tersebut disampaikannya saat acara Dialektika Demokrasi bertema “Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia” bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, dan Direktur Pendidikan Vox Populi Indonesia, Indra Charismiadji, ditayangkan secara virtual di Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Syaiful mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. “Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (eko/sf)

Baca Selengkapnya