Pemprov Jatim Telah Salurkan Bantuan Alat Penegakan Protokol Kesehatan ke 168 Ponpes
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim secara bertahap terus mendukung bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan anticovid-19 kepada pondok pesantren se-Jatim.
Bantuan itu disalurkan untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan pondok pesantren, jelang kembalinya para santri untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren era new normal.
Dengan bantuan tersebut, diharapkan para pengasuh dan para santri bisa menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan di lingkungannya, sehingga setiap Ponpes bisa menjadi Pesantren Tangguh.
Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, total sudah ada 168 pondok pesantren yang didistribusikan bantuan alat kesehatan anticovid-19.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dalam inisiasi kampung tangguh ada ampuan dari TNI dan juga Polri. Yang harapannya ketangguhan yang dibangun bisa sustain atau berkelanjutan bahkan setelah masa pandemi covid-19.
“Pesantren tangguh kita bangun untuk menjadi pesantren yang bersih, pesantren yang sehat, dan pesantren yang TOPP atau tanaman obat pondok pesantren,” kata Gubernur Khofifah.
Bantuan Pemprov untuk 168 Pesantren Pendisiplinan Penegakan Protokol Kesehatan
Bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan yang diserahkan oleh Pemprov Jatim ke pesantren tepatnya berupa, masker kain, sprayer elektrik (alat penyemprot disinfektan), baju hazmat (alat pelindung diri), thermal gun (alat pengukur suhu badan), hand sanitizer, lysol, kacamata goggle, face shield, sepatu boot, tempat cuci tangan, dan sarung tangan latex. Tidak itu saja, semua pondok juga diberi vitamin C, paket sembako dan dompet kesehatan Covid-19.
Khusus terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan di lingkungan pondok pesantren, Gubernur Jatim juga telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 188/3344/101.1/2020 tentang Pelaksanaan Kembalinya Santri ke Pondok Pesantren dalam Masa Darurat Covid-19 di Jatim.
Dalam surat tertanggal 29 Mei 2020 itu, gubernur telah menetapkan protokol kesehatan untuk santri yang akan kembali ke pondok, mulai protokol dari rumah hingga protokol saat beraktivitas di lingkungan pesantren.
Dalam suratnya gubernur juga menegaskan, proses kembalinya santri ke pondok pesantren harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa dan raga (hifdzun nafs) sebagai prinsip utama dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.
“Kaidah hifdzun nafs (Menjaga keselamatan jiwa dan raga) ini harus lebih diutamakan dibanding pertimbangan lainnya,” pesan Gubernur Khofifah.
Sementara itu Kalaksa BPBD Jatim yang juga Gugus Tugas Promotif Preventif Penanganan Covid-19 Jatim, Suban Wahyudiono mengatakan sebanyak 168 pesantren yang sudah didistribusikan bantuan terinci atas Pondok Pesantren Tangguh Lirboyo Kediri, Ponpes Al-Falah Ploso, Ponpes Tebuireng Jombang, Ponpes Tambak Beras Jombang, Ponpes Gersempal Sampang, dan Ponpes Al-Hikam Malang.
Kemudian sebanyak 10 pesantren di kabupaten Lamongan di antaranya, Ponpes Al-Ma’ruf, Ponpes Matholiul Anwar, Ponpes Al-Mu’awanah, Ponpes Darul Fiqih, Ponpes Miftahul Qulub, Ponpes Tanwirul Qulub dan Ponpes Tanwirul Ghoyyi juga sudah didistribusikan bantuan serupa. Begitu juga 108 pondok di Malang Raya dan 45 pondok di Kabupaten Probolinggo.
“Jumlah bantuan masing-masing item disesuaikan dengan jumlah santri di setiap pondok,” terang Suban.
Sementara, berdasar data Kanwil Kemenag Jatim, jumlah Ponpes di Jatim saat ini sebanyak 4.718. Sedang jumlah santrinya sebanyak 928.363 orang.
Dari jumlah tersebut, santri yang bermukim sebanyak 634.550 orang dan santri yang tidak bermukim sebanyak 293.813 orang. Adapun jumlah pengasuh pondok pesantren di Jatim sebanyak 52.759 orang.
(mjf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
