Pemprov Jateng Berikan Bantuan Sambungan Listrik Gratis
Wonogiri – Mbah Paniyem (75) langsung tersipu malu saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendekatinya. Warga desa Kepuhsari Kecamatan Manyaran Wonogiri ini tak menyangka, Ganjar mau bertamu di rumah sederhananya yang hanya ditinggali seorang diri.
Apalagi, Ganjar datang secara khusus pada Kamis (6/8/2020) untuk memberikan bantuan berupa sambungan listrik di rumah Mbah Paniyem. Selain pada mbah Paniyem, Ganjar memberikan bantuan sambungan listrik kepada warga yang tinggal di desa terpencil itu.
“Remen sanget pak (senang sekali pak), riyin peteng (dulu gelap), ngangge lilin (pakai lilin). Sakniki mpun padhang omahe (sekarang sudah terang rumahnya),” kata mbah Paniyem terbata.
Hal senada disampaikan, Mbah Siwi (65), warga Kepuhsari lainnya. Mbah Siwi yang biasanya menyalur listrik dari rumah tetangga dan hanya untuk satu lampu, kini bisa memiliki meteran listrik sendiri.
“Mpun dangu mboten gadhah listrik (sudah lama tidak punya listrik), sakniki mpun padhang omahe (sekarang sudah terang rumahnya). Biasane nyalur tanggane (biasanya ambil dari listrik tetangga), sakniki alhamdulillah mpun gadhah piyambak (sekarang alhamdulillah sudah punya sendiri),” kata mbah Siwi.
Mbah Siwi yang tinggal seorang diri dan hanya bekerja sebagai buruh tani itu sangat bersyukur mendapat bantuan penyambungan listrik gratis. Sebab untuk memasang listrik sendiri, Ia mengaku tidak punya uang.
“Alhamdulillah kulo angsal bantuan (Alhamdulillah saya dapat bantuan), sakniki omahe padhang lan biso kangge masak lan liyane (sekarang rumah sudah terang dan bisa untuk keperluan lainnya),” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, bantuan pemasangan listrik gratis ini merupakan program yang terus didorong pemerintah. Dengan program itu, mudah-mudahan daerah-daerah remote area apalagi yang warganya kurang mampu, bisa dipenuhi kebutuhan listriknya.
“Total di Kabupaten Wonogiri ini ada 600 sambungan gratis dan sudah terpasang sekitar 401. Sisanya akhir tahun nanti sudah selesai,” kata Ganjar.
Sementara untuk seluruh Jawa Tengah, terdapat 34.000 warga yang sudah menerima bantuan pemasangan listrik gratis ini. Sementara sisanya yang juga masih cukup banyak, akan terus diselesaikan sampai 2023 mendatang.
“Nanti bertahap, sambil kami menggandeng CSR untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan segera selesai, agar bisa memberikan penerangan kepada masyarakat. Mereka bisa kumpul dengan keluarga menjadi nyaman, yang punya anak sekolah bisa belajar dengan baik, perajin UKM bisa bekerja dan lainnya,” terangnya.
Dengan program bantuan pemasangan listrik gratis itu, Ganjar berharap desa-desa terpencil tidak ketinggalan. Dengan penerangan itu, maka kehidupan masyarakat khususnya yang menyangkut ekonomi lanjut Ganjar diharapkan semakin baik.
“Mudah-mudahan desa-desa pinggiran tidak tertinggal. Ya memang langsung selesai semuanya juga belum, tapi bertahap akan kita selesaikan semuanya,” tutupnya.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
