Pemprov Bali Ajak UMKM Mnfaatkan Program Digitalisasi dengan Baik
Jakarta – Grab baru saja meluncurkan #TerusUsaha, program digitalisasi buat UMKM yang ada di Bali. Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik program tersebut dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya dengan baik.
Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, yang mewakili Gubernur Bali I Wayan Koster, mengatakan karena pandemi ini roda perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata merasakan dampak yang sangat luar biasa.
Kata dia, rangkaian solusi dari Grab ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali dalam hal pemulihan dampak COVID-19. Mulai dari relaksasi peningkatan kualitas SDM, bantuan teknologi hingga promosi UMKM.
“Karena kami percaya bahwa UMKM merupakan penyelamat perekonomian. Semoga inovasi program dari Grab ini juga dapat membantu para pelaku usaha dan UMKM lebih siap menghadapi tatanan kehidupan baru dan memanfaatkan IT sebaik-baiknya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
“Pemerintah pun tidak lupa mengajak masyarakat dan pelaku UMKM di Bali agar dapat memanfaatkan program digitalisasi yang ditawarkan oleh Grab dengan baik,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung, I Made Widian. Ia percaya digitalisasi akan menyelamatkan mereka yang selalu ingin terus berusaha di tengah kondisi dunia yang seperti ini.
“Digitalisasi bukan hanya sebuah tren sesaat dan akan menghilang dalam beberapa waktu ke depan. Namun, platform digital merupakan masa depan dari sebuah kemajuan perekonomian,” ujar dia.
“Pemerintah sangat berterima kasih kepada Grab yang sudah mendukung para UMKM untuk lebih maju dan berkembang dengan digitalisasi. Diharapkan dengan program ini akan ada banyak UMKM yang ikut ambil bagian dalam solusi yang diberikan oleh Grab,” sambungnya.
Sementara itu, Head of East Indonesia Grab Indonesia, Halim Wijaya mengatakan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, 52% pendapatan ekonomi Bali disumbang oleh sektor pariwisata. Sektor ini memastikan banyak UMKM dan pekerja lepas bermunculan dan bertumbuh di Bali pada beberapa tahun terakhir, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan busana.
Saat pandemi menyerang, kedua sektor ini menjadi lesu. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang mencatat penurunan jumlah wisatawan sebesar 88,9% pada bulan Mei 2020. Padahal, kata dia, UMKM dan pekerja lepas telah menyumbangkan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Bali.
“Jika kita berkaca pada tahun 2019, riset Tenggara dan CSIS menunjukkan kontribusi ekonomi kedua sektor ini sangat signifikan,” ujar Halim.
“Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi, baik dari sisi pemberian pelatihan dan penyediaan platform teknologi agar lebih banyak UMKM di Bali yang bisa merangkul digitalisasi dan bertahan di era new normal ini,” imbuhnya.
Halim menjelaskan digitalisasi menjadi sebuah hal yang mendesak, mengingat perubahan perilaku konsumen yang tengah terjadi, sekaligus manfaatnya untuk menghemat waktu dan biaya operasional.
“Program #TerusUsaha yang kami hadirkan di Bali bertujuan mendukung percepatan digitalisasi UMKM melalui rangkaian pelatihan dan pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan komitmen jangka panjang GrabForGood. Kami berharap pelaku industri pariwisata dan UMKM di Bali bisa bangkit dan siap menyambut siklus bisnis baru di era new normal ini dengan teknologi,” jelasnya.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
