Connect with us

Pemprov Bali Ajak UMKM Mnfaatkan Program Digitalisasi dengan Baik

Jakarta – Grab baru saja meluncurkan #TerusUsaha, program digitalisasi buat UMKM yang ada di Bali. Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik program tersebut dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya dengan baik.

Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, yang mewakili Gubernur Bali I Wayan Koster, mengatakan karena pandemi ini roda perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata merasakan dampak yang sangat luar biasa.

Kata dia, rangkaian solusi dari Grab ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali dalam hal pemulihan dampak COVID-19. Mulai dari relaksasi peningkatan kualitas SDM, bantuan teknologi hingga promosi UMKM.

“Karena kami percaya bahwa UMKM merupakan penyelamat perekonomian. Semoga inovasi program dari Grab ini juga dapat membantu para pelaku usaha dan UMKM lebih siap menghadapi tatanan kehidupan baru dan memanfaatkan IT sebaik-baiknya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).

“Pemerintah pun tidak lupa mengajak masyarakat dan pelaku UMKM di Bali agar dapat memanfaatkan program digitalisasi yang ditawarkan oleh Grab dengan baik,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung, I Made Widian. Ia percaya digitalisasi akan menyelamatkan mereka yang selalu ingin terus berusaha di tengah kondisi dunia yang seperti ini.

“Digitalisasi bukan hanya sebuah tren sesaat dan akan menghilang dalam beberapa waktu ke depan. Namun, platform digital merupakan masa depan dari sebuah kemajuan perekonomian,” ujar dia.

“Pemerintah sangat berterima kasih kepada Grab yang sudah mendukung para UMKM untuk lebih maju dan berkembang dengan digitalisasi. Diharapkan dengan program ini akan ada banyak UMKM yang ikut ambil bagian dalam solusi yang diberikan oleh Grab,” sambungnya.

Sementara itu, Head of East Indonesia Grab Indonesia, Halim Wijaya mengatakan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, 52% pendapatan ekonomi Bali disumbang oleh sektor pariwisata. Sektor ini memastikan banyak UMKM dan pekerja lepas bermunculan dan bertumbuh di Bali pada beberapa tahun terakhir, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan busana.

Saat pandemi menyerang, kedua sektor ini menjadi lesu. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang mencatat penurunan jumlah wisatawan sebesar 88,9% pada bulan Mei 2020. Padahal, kata dia, UMKM dan pekerja lepas telah menyumbangkan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Bali.

“Jika kita berkaca pada tahun 2019, riset Tenggara dan CSIS menunjukkan kontribusi ekonomi kedua sektor ini sangat signifikan,” ujar Halim.

“Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi, baik dari sisi pemberian pelatihan dan penyediaan platform teknologi agar lebih banyak UMKM di Bali yang bisa merangkul digitalisasi dan bertahan di era new normal ini,” imbuhnya.

Halim menjelaskan digitalisasi menjadi sebuah hal yang mendesak, mengingat perubahan perilaku konsumen yang tengah terjadi, sekaligus manfaatnya untuk menghemat waktu dan biaya operasional.

“Program #TerusUsaha yang kami hadirkan di Bali bertujuan mendukung percepatan digitalisasi UMKM melalui rangkaian pelatihan dan pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan komitmen jangka panjang GrabForGood. Kami berharap pelaku industri pariwisata dan UMKM di Bali bisa bangkit dan siap menyambut siklus bisnis baru di era new normal ini dengan teknologi,” jelasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Buka Konferensi Besar NU secara Virtual

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Gerakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama (NU) penting untuk dibangun karena sektor ekonomi warga saat ini belum optimal dijalankan secara organisatoris.

“Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan (ijtima’at) dan keputusan-keputusan organisatoris (qaraaraat) tentang pengembangan ekonomi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, Rabu (23/09/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengajak warga Nahdliyin untuk merealisasikan berbagai keputusan organisasi menjadi suatu program nyata, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

“Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih riil dalam bentuk gerakan ekonomi warga,” imbau Wapres.

Kalau tidak, kata Wapres, bisa dikatakan NU sampai saat ini kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi yang menjadi ketertinggalan umat.

“Padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangatlah besar,” ucapnya.

NU Telah Tanamkan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Dakwah dan Perjuangan

Sebagai forum terbesar kedua setelah muktamar, Konferensi Besar (Konbes), diharapkan menjadi forum untuk merumuskan kebijakan penting organisasi agar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Untuk itu, Konbes merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi.

“Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pioner yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa pemahaman kebangsaan di tubuh NU secara hirarkis telah relatif matang mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting.

“Ini adalah intangible asset (asset non fisik) yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, kata Wapres, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible asset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti mana kala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik.

“Kita ingat kata mutiara yang terkenal dari Sayyidina Ali, Al haqqu bilaa nidzoomin yaghlibuhul baathilu bin nidhoom (kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara sistemik). Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres pun memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga pendidikan.

“Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital (dalam bentuk media sosial dan lain-lain) sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja (anytime), di mana saja (anywhere), dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Walkot Hendi Bagikan Rekening Tabungan ke 1.000 Siswa SMP Tak Mampu di Semarang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membagikan rekening tabungan kepada 1.000 pelajar SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembagian rekening tabungan tersebut dilakukan untuk membantu dan meminimalisi dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng-DIY, masing-masing rekening yang dibagikan berisikan uang tabungan senilai Rp 200.000.

“Insya Allah nanti ditambahi lagi suatu saat, ini karena perjalanan ke depan menuntut ilmu masih panjang, masih harus melanjutkan ke jenjang SMA hingga Perguruan Tinggi,” ucap Hendi di Semarang, Selasa, (22/9).

“Ingat, hemat pangkal kaya, harus rajin menabung, semoga kelak semua menjadi orang yang sukses,” lanjutnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 banyak kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti metode bejalar dari rumah.

Mulai dari kebosanan hingga problem kuota, yang membuat banyak siswa berkeinginan untuk dapat segera kembali bersekolah secara tatap muka.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah bisa melakukan pendidikan secara offline, syaratnya pertama orang tua murid harus setuju dulu, syarat lainnya sekolahnya ada di wilayah zona hijau atau zona kuning, bukan zona merah,” jelasnya.

Hendi berharap konsep belajar jarak jauh, atau belajar dari rumah juga dapat terus berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala – kendala yang hari ini dikeluhkan.

“Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi bahwa akan ada yang namanya COVID-19, tapi tahun ini kehendak Gusti Allah ada pandemi COVID-19. Tetap semangat tetap harus berkreasi karena perjalanannya masih panjang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Arteria Minta Hentikan Sebar Fitnah dan Hoax tentang PKI ke PDIP

Oleh

Fakta News
Kepentingan rakyat
Arteria Dahlan

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta fitnah tentang PKI terhadap PDI Perjuangan segera dihentikan. Arteria berharap semua pihak yang berusaha memfitnah atau menista dengan informasi tidak benar tersebut untuk meminta maaf.

Para pihak yang melontarkan ucapan tak benar tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar.

“Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain. Saya ingin mengimbau untuk kita semua untuk berhenti menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama, maupun isu SARA,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9).

Arteria mengatakan bagaimana jika fitnah ini terjadi kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas untuk memberikan klarifikasi dan hanya dihakimi secara sepihak. Dampaknya dapat membuat sosok yang bersangkutan `mati` secara politik.

“Tentunya sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR RI, saya memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait dengan politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati secara lebih mendalam, karena di samping mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinekaan kita, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi NKRI,” ujarnya.

Politikus asal Sumatera Barat itu mengaku bersyukur, diberikan kesempatan untuk mempelajari negara-negara yang pernah besar yang luluh lantah dan porak poranda akibat isu SARA dan politik identitas. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Semoga permasalahan-permasalahan terkait politik identitas termasuk juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDI Perjuangan dapat segera dihentikan,” ujarnya.

Arteria juga mengungkapkan dirinya juga sempat mengalami hal yang serupa saat keluarganya dituding lekat dengan stigma PRRI.

Namun pascareformasi, Indonesia sudah memiliki TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, di mana semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum.

“Sudah saatnya, berpikir waras tunjukan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar untuk mendapatkan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya