Pemprov Bali Ajak UMKM Mnfaatkan Program Digitalisasi dengan Baik
Jakarta – Grab baru saja meluncurkan #TerusUsaha, program digitalisasi buat UMKM yang ada di Bali. Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik program tersebut dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkannya dengan baik.
Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, yang mewakili Gubernur Bali I Wayan Koster, mengatakan karena pandemi ini roda perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata merasakan dampak yang sangat luar biasa.
Kata dia, rangkaian solusi dari Grab ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali dalam hal pemulihan dampak COVID-19. Mulai dari relaksasi peningkatan kualitas SDM, bantuan teknologi hingga promosi UMKM.
“Karena kami percaya bahwa UMKM merupakan penyelamat perekonomian. Semoga inovasi program dari Grab ini juga dapat membantu para pelaku usaha dan UMKM lebih siap menghadapi tatanan kehidupan baru dan memanfaatkan IT sebaik-baiknya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
“Pemerintah pun tidak lupa mengajak masyarakat dan pelaku UMKM di Bali agar dapat memanfaatkan program digitalisasi yang ditawarkan oleh Grab dengan baik,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung, I Made Widian. Ia percaya digitalisasi akan menyelamatkan mereka yang selalu ingin terus berusaha di tengah kondisi dunia yang seperti ini.
“Digitalisasi bukan hanya sebuah tren sesaat dan akan menghilang dalam beberapa waktu ke depan. Namun, platform digital merupakan masa depan dari sebuah kemajuan perekonomian,” ujar dia.
“Pemerintah sangat berterima kasih kepada Grab yang sudah mendukung para UMKM untuk lebih maju dan berkembang dengan digitalisasi. Diharapkan dengan program ini akan ada banyak UMKM yang ikut ambil bagian dalam solusi yang diberikan oleh Grab,” sambungnya.
Sementara itu, Head of East Indonesia Grab Indonesia, Halim Wijaya mengatakan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, 52% pendapatan ekonomi Bali disumbang oleh sektor pariwisata. Sektor ini memastikan banyak UMKM dan pekerja lepas bermunculan dan bertumbuh di Bali pada beberapa tahun terakhir, termasuk sektor kerajinan, kuliner dan busana.
Saat pandemi menyerang, kedua sektor ini menjadi lesu. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang mencatat penurunan jumlah wisatawan sebesar 88,9% pada bulan Mei 2020. Padahal, kata dia, UMKM dan pekerja lepas telah menyumbangkan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Bali.
“Jika kita berkaca pada tahun 2019, riset Tenggara dan CSIS menunjukkan kontribusi ekonomi kedua sektor ini sangat signifikan,” ujar Halim.
“Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi, baik dari sisi pemberian pelatihan dan penyediaan platform teknologi agar lebih banyak UMKM di Bali yang bisa merangkul digitalisasi dan bertahan di era new normal ini,” imbuhnya.
Halim menjelaskan digitalisasi menjadi sebuah hal yang mendesak, mengingat perubahan perilaku konsumen yang tengah terjadi, sekaligus manfaatnya untuk menghemat waktu dan biaya operasional.
“Program #TerusUsaha yang kami hadirkan di Bali bertujuan mendukung percepatan digitalisasi UMKM melalui rangkaian pelatihan dan pemanfaatan teknologi yang sejalan dengan komitmen jangka panjang GrabForGood. Kami berharap pelaku industri pariwisata dan UMKM di Bali bisa bangkit dan siap menyambut siklus bisnis baru di era new normal ini dengan teknologi,” jelasnya.
(edn)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
