Pemkot Surabaya Jemput Bola ke Rumah Warga yang Jalani Isolasi Mandiri untuk Test Swab
Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya jemput bola untuk melakukan swab test ke rumah-rumah warga yang menjalani rawat jalan di rumahnya, atau warga yang tidak mau datang ke puskesmas untuk mengikuti swab test. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemkot melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga yang menjalani rawat jalan atau isolasi mandiri di rumahnya.
“Ini tinggal sisa yang rawat mandiri di rumah itu 170 orang, kita tes swab semuanya, hari ini mudah-mudahan sudah bisa keluar hasilnya,” kata Wali Kota Risma.
Langkah itu dilakukan karena saat ini Pemkot Surabaya telah memiliki Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Melalui laboratorium itu, pemkot dapat melakukan pemeriksaan spesimen secara mandiri.
“Kita sekarang bisa tes sendiri, karena punya alat sendiri. Kita juga punya reagen sendiri, sehingga 170 orang itu kita tes semua kemarin,” ujar dia.
Meski begitu, Risma mengaku sempat khawatir kepada warga yang sedang menjalani rawat jalan di rumah. Terutama jika warga itu tak disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Yang kita khawatir kalau mereka di rumah tidak bisa disiplin, maka kita tempatkan dia di Asrama Haji,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, jumlah pasien yang menjalani perawatan di Asrama Haji lambat laun terus berkurang. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyebut, biasanya pasien yang menjalani perawatan di Asrama Haji bisa mencapai sekitar 600-an. Namun, saat ini jumlahnya tinggal puluhan orang.
“Tetapi ini kemarin terakhir sudah kita tes (swab) 45 orang. Kalau hari ini hasilnya keluar (negatif), 45 orang ini sudah (boleh pulang). Jadi tinggal yang di rumah sakit itu yang ada komorbid-nya, jadi yang punya penyakit jantung, yang punya penyakit paru-paru,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menyatakan, beberapa pasien yang sedang menjalani rawat jalan di rumah, ada yang belum mengikuti swab test. Hal itu mungkin saja karena mereka terkendala kesibukan di rumah.
“Jadi pasien-pasien rawat jalan kita melihat bahwa mereka belum di-swab, dan sudah waktunya swab. Mungkin karena kesibukannya, sehingga kita jemput bola di rumah untuk melakukan tes swab itu,” kata Febria.
Namun, kata Febria, bagi pasien yang sehat, dia bisa datang langsung ke Puskesmas setempat untuk mengikuti tes swab. Meski demikian, ada pula dari sebagian warga itu tidak mau swab.
“Bagi pasien yang sehat, dia bisa datang ke Puskesmas. Tapi kalau memang dia tidak mau ke Puskesmas, kita yang jemput bola ke rumahnya,” ujar Febria.
Febria mengatakan ada beberapa pasien yang enggan dilakukan swab meski petugas sudah datang ke rumahnya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya harus membujuk pasien itu agar mau dilakukan tes swab. Ia pun mengaku dibantu jajaran kecamatan dan kelurahan untuk melakukan swab dan membujuk warga yang rawat jalan tersebut.
“Kemarin itu masih ada beberapa yang menolak, masih ada yang tes SKB (CPNS). Nah, yang menolak itu kita sampaikan bahwa akan dijemput pak polisi, nanti dibawa ke Asrama Haji. Akhirnya mereka janjian hari ini mau tes swab,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
