Pemkot Semarang Jadi Role Model Percepatan Pembangunan Daerah
Jakarta – Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi didapuk sebagai role model oleh Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan pembangunan daerah di Indonesia. Transformasi Kota Semarang yang terbilang cepat menjadi alasan mengapa pria yang akrab disapa Hendi tersebut diangkat sebagai role model.
Bahkan, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pendapatan Daerah Wilayah I, Hendi diminta untuk berbicara di hadapan perwakilan 7 pemerintah provinsi serta 97 pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bertempat di PO Hotel Kota Semarang, hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.
Hendi menjelaskan, transformasi Kota Semarang yang relatif cepat beberapa tahun ke belakang ini dilakukan dengan menjalankan konsep pembangunan Bergerak Bersama. Hal tersebut bukan konsep baru sebenarnya. Dasarnya adalah konsep gotong royong Founding Father yaitu Bung Karno. Di mana menanamkan bahwa kota Semarang adalah milik bersama, maka harus dibangun bersama-sama juga.
“Kota Semarang mungkin menghadapi tantangan yang sama dengan sebagian daerah di Indonesia, yaitu anggaran pembangunan daerahnya jauh dibanding kota-kota besar lainnya. Tapi anggaran pemerintah hanya satu bagian, masih ada bagian-bagian pembangunan lain yang bisa disinergikan,” ungkap Hendi dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2020).
Hendi melanjutkan, konsep pembangunan Bergerak Bersama itu kemudian juga diperkuat dengan upaya reformasi birokrasi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Caranya bagaimana? Bekerja dengan maksimal dan melaksanakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hendi.
“Hasilnya penerimaan pajak daerah Kota Semarang meningkat dari sebelumnya kurang dari Rp 1 triliun di tahun 2016 menjadi Rp 1,5 triliun di tahun 2019. Sehingga PAD Kota Semarang meningkat dari Rp 1,5 triliun di tahun 2017 menjadi Rp 2,1 triliun di tahun 2019,” tambahnya.
Keberhasilan Kota Semarang itu pun diapresiasi Hadi Prabowo yang saat itu hadir untuk membuka kegiatan. Menurutnya, keberhasilan Kota Semarang mengagumkan dengan peningkatan APBD dari Rp 1,8 Triliun menjadi Rp 5,2 Triliun.
“Kalau dulu Semarang kaline banjir sekarang sudah tidak banjir. Kota Semarang menggeliatnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai evaluasi APBD Kota Semarang sangat bagus dan bisa menjadi referensi peserta yang lain,” ungkap Hadi.
Lebih lanjut Hadi menyebutkan jika Semarang bisa dianggap sebagai kota yang mandiri dan berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah sendiri, yang bahkan PAD Kota Semarang lebih besar dari dana transfer pusat. Untuk itu dirinya menekankan pemerintah memiliki PR mengedukasi masyarakat. Pajak dan retribusi tujuannya bukan untuk memberatkan masyarakat. Caranya dengan membuktikan kepada wajib pajak bahwa mereka benar-benar mendapatkan timbal balik atas pajak yang dibayarkan sehingga Pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Seperti disampaikan Wali kota Semarang tadi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah,” tegas Hadi.
“Pertama, jangan sampai ada Aset yang dibiarkan tanpa menghasilkan. Barang Milik Daerah bisa dikerjasamakan dengan Bangun Guna Serah, atau Bangun Serah Guna atau bentuk lainnya. Kedua, Pemerintah harus responsif dan reaktif dalam upaya meningkatkan pendapatan, kenali potensi yang ada di daerahnya,” pungkasnya.
Mujafi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
