Connect with us

Pemkot Bogor Gandeng KPK Monitor Harta Pejabat

Bogor – Kota Bogor menjadi kota pertama di luar Jakarta yang menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengintegrasian data atau informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerjasama antara KPK dengan Pemkot Bogor juga akan menghasilkan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat.

“Ini adalah babak baru dari kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan KPK. Kerja sama ini memperkuat komitmen Kota Bogor untuk fokus pada satu hal yang menjadi prinsip dan harga mati, yaitu transparansi dan anti korupsi,” tegas Wali Kota Bogor, Bima Arya usai penandatangan kerja sama yang dilaksanakan secara virtual di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Jumat (7/8/2020).

Menurut Bima Arya, melalui kerja sama ini tidak sekedar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tiada henti. Kedua, mendorong agar wajib pajak agar tetap taat, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Menurutnya, transparansi bukan hanya dalam aspek atau dimensi anti korupsi saja, namun juga untuk efisiensi mendukung roda pemerintahan agar berjalan lebih efisien dan efektif untuk melayani warga secara maksimal. Selain itu juga membantu dalam menjaga dan mengawal niat Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan agar tetap terjaga.

“Transparansi ini juga untuk efisiensi dan kinerja kita. Ujung-ujungnya uang rakyat kembali ke rakyat,” kata wali kota yang didampingi Inspektur Kota, Kepala Bapenda, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian Hukum dan HAM serta Ka Sub Bagian Kerja sama.

Sebelumnya, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana menyampaikan bahwa tujuan kerja sama ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik, pertukaran informasi kedua pihak akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui teknologi data. Disamping membantu upaya pencegahan dan penindakan korupsi, Pemkot Bogor juga dapat memperoleh data terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bogor.

“Semoga kerja sama yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama,” harap Hadiyana.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana menambahkan, dengan kerja sama tersebut data dapat diperoleh secara interkoneksi dari awalnya secara manual, khususnya data PBB-P2.

“Jika data tersebut sudah koneksi dengan KPK dan terbuka, diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh dan penagihan akan lebih mudah dilakukan, baik bagi ASN di Kota Bogor maupun luar Kota Bogor yang memiliki aset di Kota Bogor,” ujarnya.

Keuntungan dari interkoneksi data ini kata dia, utamanya dalam rangka optimalisasi pendapatan, database yang ada pun senantiasa diperbaharui serta penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menjadi lebih baik lagi.

 

(hed)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kemenlu Catat Ada 1.512 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) kembali bertambah. Per hari ini, ada 1.512 WNI yang positif COVID-19 di luar negeri.

Informasi mengenai penambahan kasus WNI positif Corona ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun Twitter resminya, @Kemlu_RI. Data ini dihimpun Kemlu pada Jumat (25/9/2020) per pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi COVID-19 di luar negeri adalah 1.5512: 1092 sembuh, 120 meninggal & 300 dalam perawatan,” tulis akun resmi Kemlu.

Ada penambahan 2 WNI di luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 di Kuwait. Selain itu, 1 WNI dinyatakan sembuh di Kuwait.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Kuwait dan sembuh di negara tersebut,” lanjut Kemlu.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di sejumlah negara:

  1. Aljazair: 3 WNI (stabil)
  2. Amerika Serikat: 84 WNI (65 sembuh, 2 stabil, 17 meninggal)
  3. Arab Saudi: 211 WNI (55 sembuh, 84 stabil, 72 meninggal)
  4. Australia: 3 WNI (sembuh)
  5. Bahrain: 1 WNI (sembuh)
  6. Bangladesh: 1 WNI (stabil)
  7. Belanda: 9 WNI (5 sembuh, 4 meninggal)
  8. Belgia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  9. Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  10. Chile: 1 WNI (stabil)
  11. Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  12. Ethiopia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  13. Filipina: 30 WNI (29 sembuh, 1 stabil)
  14. Finlandia: 1 WNI (sembuh)
  15. Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  16. Hong Kong (RRT): 88 WNI (85 sembuh, 3 stabil)
  17. India: 75 WNI (sembuh)
  18. Inggris: 20 WNI (17 sembuh, 3 meninggal)
  19. Irlandia: 1 WNI (sembuh)
  20. Italia: 3 WNI (sembuh)
  21. Jepang: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  22. Jerman: 12 WNI (7 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal)
  23. Kamboja: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  24. Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  25. Korea Selatan: 27 WNI (23 sembuh, 4 stabil)
  26. Uzbekistan: 14 WNI (13 sembuh, 1 stabil)
  27. Suriname: 2 WNI (sembuh)
  28. Timor Leste: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  29. Kuwait: 126 WNI (113 sembuh, 10 stabil, 3 meninggal)
  30. Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  31. Lebanon: 1 WNI (stabil)
  32. Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  33. Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  34. Makedonia Utara: 1 WNI (sembuh)
  35. Maladewa: 9 WNI (7 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal)
  36. Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  37. Meksiko: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  38. Mesir: 11 WNI (sembuh)
  39. Mozambik: 1 WNI (stabil)
  40. Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  41. Oman: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  42. Pakistan: 33 WNI (sembuh)
  43. Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  44. UEA: 63 WNI (56 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  45. Qatar: 140 WNI (121 sembuh, 18 stabil, 1 meninggal)
  46. Rusia: 21 WNI (20 sembuh, 1 stabil)
  47. Singapura: 57 WNI (47 sembuh, 8 stabil, 2 meninggal)
  48. Spanyol: 13 WNI (sembuh)
  49. Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  50. Swedia: 1 WNI (stabil)
  51. Taiwan: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  52. Thailand: 1 WNI (sembuh)
  53. Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  54. Vatikan: 8 WNI (sembuh)
  55. Vietnam: 1 WNI (stabil)
  56. Azerbaijan: 1 WNI (sembuh)
  57. Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)
Baca Selengkapnya

BERITA

Targetkan Tekan Biaya Hingga 17%, Pemerintah Bentuk Ekosistem Logistik Nasional

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah melakukan pembentukan National Logistic Ecosystem yang diharapkan akan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa ditekan menjadi 17%. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) saat Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).

“Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama nanti adalah dalam me-link atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.a

Presiden, menurut Menkeu, telah menetapkan perbaikan ekosistem logistik nasional yang menjadi salah satu penentu daya kompetisi dari perekonomian Indonesia dan keterlibatan Menko Perekonomian dan Menko Marves bahkan Seskab serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait ikut dalam program memperbaiki sistem tersebut.

“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura dan Malaysia itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya,” kata Menkeu.

Menurut Menkeu, Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik, ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%, dan performance dari logistik dalam ease of doing business mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan.

“Dari trade across border, dari ease of doing business kita, kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” imbuh Menkeu.

Dengan adanya reformasi ini, Menkeu harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat.

National Logistic Ecosystem, menurut Menkeu, nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan kejelasan di dalam seluruh proses, yang dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat mempermudah dan menyederhanakan.

“Keseluruhan Government to Government dalam national single window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing proses bisnis,” imbuhnya.

Kemudian dengan pelaku usaha di luar, tambah Menkeu, apakah itu truck system, apakah itu depo, kontainer, shipping maupun nanti akhirnya payment system bisa dimasukkan di dalam ekosistem nasional logistik ini sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang.

“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.

Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, Menkeu sampaikan bahwa proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan.

Semua, menurut Menkeu, akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam 1 single submission system yang pasti akan sangat sangat mempermudah bagi para pelaku usaha.

NLE, tambah Menkeu, juga merupakan suatu platform dimana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.

“Sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Meteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, APRINDO. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu maka tata ruang menjadi sangat penting, penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer dan pembentukan consolidated centre ini sangat penting,” jelasnya.

Jadi, Menkeu menegaskan dalam NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir bahkan tadi di dalam tayangan disebutkan kita juga akan masuk kepada proses di luar negerinya dari mulai outbond hingga inbond-nya, dari mulai proses dimana barang itu masuk ke dalam gudang, dimuat di dalam truk, kemudian clearance dari pemerintah sehingga lalu keluar, masuk ke dalam shipping, kemudian arrival, dan kemudian clearance kembali, masuk ke dalam trucking dan kemudian masuk ke dalam warehouse tujuan.

“NLE kita buat dengan kontribusi dan kolaborasi yang sangat luas. Seperti tadi yang kita lihat di dalam seluruh logo yang ada dibawah ini, seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah disampaikan tadi, lebih dari 18, dan kemudian sistem perbankan, dan juga ekosistem atau seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan transportasi, pergudangan, depo yang masuk di dalam NLE ini,” tambahnya.

Sampai dengan September atau Oktober ini, Menkeu sampaikan sudah melakukan penerapan pengajuan pemeriksaan dan profil tunggal antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian sehingga menjadi satu single pengajuan, pemeriksaan dan profiling-nya, jadi tidak perlu pergi antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga melakukan integrasi perizinan (suara hilang) serta perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di kawasan khusus terutama di Pulau Batam.

“Kemudian penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran peti kemas atau SP2 dilakukan secara online sehingga dokumen tidak perlu jalan secara fisik. Pemesanan truk juga dilakukan secara online, jadi seperti sistem gojek, dalam hal ini truk bisa dipesan dan mereka tidak perlu ngetem secara fisik di sebuah tempat tetapi akan terjadi efisiensi. Dan pembayaran online yang terintegrasi dengan platform khususnya trucking serta perluasan penerapan autogate terutama di pelabuhan Tanjung Priok dan di Batam,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Polri Susun Konstruksi Hukum Ungkap Penyebab Kebakaran Kejagung

Oleh

Fakta News
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono

Jakarta – Penyidik gabungan Polri berkoordinasi dengan PT. Mitsubishi Electric sebagai pabrik pembuat lift pada Gedung Utama Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung tersebut.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan pabrik pembuat lift pada Gedung Utama yakni PT. Mitsubishi Electric,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Penyidik juga menyusun konstruksi hukum dalam penyidikan kasus kebakaran ini. Pada Kamis (24/9), tim penyidik gabungan Polri meminta keterangan para ahli dari sejumlah universitas ternama terkait penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

“Enam orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dan UI (Universitas Indonesia), ahli hukum pidana dari UI, Usakti (Universitas Trisakti) dan UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta),” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo.

Penyidik pun masih secara maraton memeriksa saksi-saksi. Pada hari ini, penyidik memeriksa tujuh saksi dalam kasus itu.

“Tujuh orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung,” kata Sambo.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polri hingga saat ini telah memeriksa 50 saksi termasuk enam ahli pada rentang 21 September – 24 September 2020.

Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik melainkan diduga karena open flame (nyala api terbuka).

Api berasal dari lantai 6 Ruang Rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, kemudian api dengan cepat menjalar ke ruangan dan lantai lain karena diduga terdapat cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parket, panel HPL dan bahan mudah terbakar lainnya.

Penyidik terus memeriksa para saksi untuk menemukan pelaku penyebab terjadinya kebakaran hebat di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam itu.

Pelaku nantinya bakal dijerat dengan Pasal 187 KUHP dan atau 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara selama 15 tahun.

Baca Selengkapnya