Pemimpin Kota Medan Harus Punya Komitmen dan Visi dalam Penanganan Masalah Banjir dan Rob
Medan – Banjir merupakan masalah umum yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, penanganan banjir sangat tergantung kepada pemimpin kotanya, apakah merasa dan mengerti akan penderitaan warganya, dan apakah pemimpin tersebut memiliki visi atau mengganggap banjir adalah hal biasa.
Hal ini terungkap dalam webinar diskusi online Banjir di Kota Medan dan Rob di Medan Utara yang dilaksanakan oleh Gerakan Kebangkitan Medan (Gekaem) Medan di Titik Nol pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020. Hadir dalam webinar ini narasumber Elfanda Ananda sebagai pengamat kebijakan dan anggaran keuangan dan Ketua Umum Bara JP Viktor S Sirait.
Webinar diawali dengan pantun dan puisi Juhenri Chaniago, bercerita tentang Mardan dan Mariam di Kota Medan sebagai resonansi di taman kota akibat banjir, yang berharap ada perbaikan sebagai berkah dan pembaharuan di Kota Medan.
Ketua Umum Gekaem Mangatas Simarmata sebagai berharap dengan gerakan kepedulian dari sekelompok masyarakat untuk perubahan sebagai gerakan pembaharuan dan perbaikan kota Medan. Ia pun mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengurangi permasalahan banjir dan memikirkan masa depan Kota Medan tercinta ini dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan.
“Kami berharap calon pemimpin Kota Medan kedepan mempunyai komitmen serius menangani banjir rob di wilayah Medan Utara,” ucapnya.
Sementara Elfanda Ananda menyampaikan untuk mengatasi permasalah banjir ini, pemimpin Kota Medan diharapkan mampu bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat karena ada kewenangan wilayah kerja yang saling beririsan dan menyangkut dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki infrastrukturnya.
“Secara spesifik, kita akan melihat banjir rob yang sudah menjadi langganan banjir bagi warga yang tinggal di wilayah Medan Bagian Utara yang berbatasan langsung dengan garis pantai laut,” tutur Elfanda.
Viktor Sirait menyampaikan salah satu permasalahan utama Kota Medan adalah banjir. Banjir di Kota Medan dapat dilihat ketika hujan turun yang disebabkan karena buruknya sistem drainase dan tidak berfungsi optimal yang tidak mampu menampung luapan air hujan.
“Perencanaan kota yang tidak terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk penanganan masalah banjir dan ditambah lagi tidak berkesinambungannya kebijakan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin berikutnya, semakin menambah derita warga Kota Medan menghadapi banjir,” ujar Viktor dalam pemaparannya.
Terkait issue rob di Medan Utara, Viktor Sirait juga memberikan contoh Kota Semarang telah menunjukkan perkembangan yang bagus dalam penanganan banjir rob di pesisir pantai utara Jawa dengan dimulainya pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan pembangunan jalan tol Semarang – Demak.
“Ini bisa terjadi karena ada kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Selama ini untuk menangani banjir rob di wilayah Semarang Utara, Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Semarang mengaktifkan pompa-pompa sehingga banjir rob dapat dikendalikan,” kata Viktor.
Menurutnya salah satu paslon yang ikut menjadi calon Walikota Medan mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan banjir rob ini dan akan mendesak pemerintah pusat untuk pembuatan tanggul berbiaya 1,6 triliun di wilayah Medan Utara. Rencana itu menjadi harapan baru bagi warga Medan Bagian Utara .
“Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah pembangunan tanggul ini adalah hal yang realistis dan bisa diwujudkan? Apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilakukan pemerintah Kota Medan ke depan agar pemerintah pusat melihat ini sebagai bagian proyek strategis sehingga penderitaan warga di wilayah Medan Utara ini setidaknya berkurang dan tidak ketakutan akan datangnya banjir rob yang tiba-tiba. Apakah ada alternatif solusi selain pembangunan tanggul dan bisa diwujudkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengendalikan banjir rob,” tandas Viktor.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
