Pemerintah Yakin UKM Bukalapak Bisa Tembus 8 Juta di 2020
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meyakini bahwa jumlah UKM pelapak di market place Bukalapak bisa menembus angka 8 juta di tahun 2020. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Awal 2016, saya bertemu CEO Bukalapak Ahmad Zaki jumlah UKM Bukalapak masih sekitar 400 ribu pelapak. Dua bulan lalu, saya menghadiri gathering mereka jumlahnya sudah mencapai 2,2 juta UKM. Oleh karena itu, saya yakin pada 2020 mendatang Bukalapak mampu mencetak UKM sukses sebanyak 8 juta,” kata Puspayoga saat menghadiri acara syukuran HUT Ke-8 Bukalapak di Jakarta, Rabu malam (10/1).
Dalam acara tersebut, selain Menteri Koperasi dan UKM, juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Riki Pesik, dan ribuan pelapak UKM Bukalapak.
Pada kesempatan itu, Puspayoga mengaku, dirinya menaruh harapan besar terhadap Bukalapak untuk turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diiringi dengan pemerataan kesejahteraan.
“Pemerataan bisa dicapai salah satunya melalui market place seperti Bukalapak ini,” ujar Puspayoga.
Puspayoga mgatakan, Kemenkop dan UKM memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) yang bunga kreditnya sudah turun menjadi 9% dari 22%. Bahkan, di tahun 2018 rencananya akan diturunkan lagi menjadi 7%. Selain KUR, ada juga kredit Ultra Mikro Indonesia atau UMI yang lebih murah lagi dan program KITE, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor, dimana UKM bisa mengimpor bahan baku bagi produknya dengan bea masuk nol.
“UKM bisa memanfaatkan itu agar tetap kokoh sebagai tulang punggung perekonomian bangsa”, imbuh Puspayoga.
Dalam kesempatan yang sama, Menperin Airlangga Hartarto berharap Bukalapak harus mampu tumbuh bagaikan pohon besar yang memiliki akar yang kuat hingga ke bawah.
“Bagi saya, era digital ekonomi seperti sekarang ini merupakan wujud ekonomi gotong royong yang sesungguhnya dan kongkrit. Dimana banyak UKM yang berkumpul dalam satu komunitas market place seperti Bukalapak ini. Bahkan, dengan pola digital ekonomi, intermediasi produknya itu zero cost,” tandas Airlangga.
Airlangga pun menegaskan, bahwa semua pihak harus menjaga eksistensi market place yang besar seperti Bukalapak ini.
“Ini potensi yang harus kita jaga. Tidak perlu khawatir dengan pemain besar. Enterpreneur kita harus terus kita dorong untuk meningkat. Saat ini, generasi muda harus mampu bergaul dalam bahasa digital,” tegas Airlangga.
Sementara itu, Menkominfo Rudiantara pun mendorong Bukalapak untuk terus bermimpi dan mewujudkan mimpi agar suatu saat nanti bisa menjelma menjadi seperti seorang Jack Ma.
“Bukalapak ini merupakan aset bangsa yang harus dijaga. Di Asean, ada tujuh unicorn market place besar, salah satunya adalah Bukalapak,” ujar Rudiantara.
UKM Naik Kelas
CEO Bukalapak Ahmad Zaki mengatakan, tujuan dari hadirnya Bukalapak agar UKM Indonesia bisa berkembang dan naik kelas. Karena, jika UKM maju dan besar maka Indonesia pun bakal maju.
“Impactnya sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Apalagi, UKM sudah mampu membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Zaki.
Dia juga menjelaskan, di usia kedelapan ini Bukalapak dikunjungi sebanyak 35 juta orang perbulan. Artinya, 30% netizen di Indonesia berkunjung ke Bukalapak setiap bulannya.
“Dengan catatan seperti itu, tak usah heran bila UKM pun berbondong-bondong menjadi pelapak di Bukalapak untuk jualan secara online yang gratis, efektif, juga efisien,” tuturnya.
Zaki menambahkan, saat ini tercatat ada 320 ribu transaksi setiap harinya di Bukalapak. Tak hanya itu, rata-rata omzet per pelapak UKM pun meningkat secara kualitas, dari hanya Rp15-20 juta pada 2016 menjadi Rp30-40 juta pada 2017.
“Saya berharap, 8 tahun ke depan Bukalapak bisa menjadi aset bangsa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan UKM di Indonesia. Kita ingin menjadi pembayar pajak terbesar di Indonesia. Dan juga kita ingin mempekerjakan orang lebih banyak lagi,” harapnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
