Pemerintah Waspadai Varian Baru Corona AY.4.2 dari Inggris
Jakarta – Pemerintah terus memonitor dan mewaspadai masuknya varian baru virus Corona ke Indonesia. Salah satunya adalah varian AY.4.2 yang menimbulkan lonjakan kasus di Inggris. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (25/10/2021) sore.
“Kami sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru. Kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia, yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, varian yang merupakan turunan dari varian Delta ini menyebabkan peningkatan kasus konfirmasi yang cukup signifikan di Inggris, sejak bulan Juli sampai Oktober tahun ini.
“Kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat terus,” imbuhnya.
Lebih lanjut Menkes menyampaikan, saat ini pemerintah juga fokus untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 yang berpotensi terjadi pada libur Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang.
“Arahan Bapak Presiden agar dipastikan jangan sampai di acara atau di waktu Nataru (Natal dan Tahun Baru) terjadi lonjakan gelombang berikutnya,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, pengendalian COVID-19 di saat Nataru ini akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan berbagai ajang besar yang akan dilaksanakan di tanah air.
“Akan ada banyak acara-acara penting tahun depan, seperti G20 yang sangat bergantung kepada kepercayaan pimpinan-pimpinan dunia bagaimana Indonesia bisa menangani kondisi [pandemi], terutamanya di Nataru ini. Kalau ada lonjakan, akan sangat mengganggu kehadiran mereka dan suksesnya acara tersebut,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor situasi pandemi di seluruh wilayah di tanah air.
“Kita juga memonitor seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dalam kurun waktu empat minggu terakhir. Kalau dibandingkan Juli, memang semuanya turun tapi kita sudah mengamati dalam empat minggu terakhir ada 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tersebar di 30 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam dua minggu terakhir,” ujarnya.
Meskipun hasil pemantauan menunjukkan situasi pandemi berada pada level yang terkendali dan dalam batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Menkes menegaskan bahwa pemerintah terus berhati-hati dan tetap waspada.
“Kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol karena kenaikannya menjadi sangat tinggi,” tegasnya.
Dalam upaya terus mengendalikan pandemi, dari sisi surveilans Menkes memastikan bahwa pelacakan tracing dan pengetesan atau testing terus diintensifkan.
“Kami akan memastikan bahwa semua kontak erat harus dilakukan testing karena di situlah risiko terbesar dari penyebaran. Selain kasus konfirmasi, seluruh kontak erat harus dilakukan testingnya. Jadi protokol 3T-nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memastikan percepatan program vaksinasi nasional, terutama bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang memiliki risiko tinggi jika terpapar COVID-19.
Disampaikan oleh Menkes, hingga saat ini cakupan vaksinasi nasional telah mencapai 182 juta dosis. Dari target vaksinasi sebanyak 208 juta penduduk, sebanyak sekitar 113 juta orang atau 54 persen telah menerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 68 juta orang atau 32 persen telah memperoleh dosis kedua.
“Kita mengharapkan di akhir tahun kita bisa mencapai angka suntikan antara 290-300 juta [dosis] untuk 168 juta orang suntikan pertama atau sekitar 80 persen dari target populasi, dan 123 juta orang lengkap suntikan kedua atau sekitar 59 persen dari target populasi,” ujarnya.
Menkes menambahkan saat ini masih terdapat 55 juta dosis stok vaksin COVID-19 yang siap disuntikkan kepada masyarakat.
“Stok vaksin yang ada sekarang di kita adalah 248 juta [dosis], 237 juta [dosis] sudah didistribusikan, 182 juta [dosis] sudah disuntikkan, jadi kita masih ada stok di seluruh kabupaten, kota, provinsi sebesar 55 juta [dosis],” ujarnya.
Terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan finalisasi kerja sama dengan Merck, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, untuk mendatangkan obat Molnupiravir ke tanah air.
“Kami sudah sampai ke tahap finalisasi dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet Molnupiravir, diusahakan di akhir tahun ini. Sehingga kita memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya. Kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya,” tandas Budi.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
