Connect with us

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di Tahun 2023

Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,3 persen. Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022) siang.

“Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.

Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Kepala Negara melanjutkan, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi.

Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, imbuh Presiden, manajemen kebijakan fiskal harus dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan.

“Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan,” tambah Presiden.

Terkait inflasi, Presiden menyampaikan bahwa inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.

“Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari,” jelasnya.

Pulih Lebih Cepat

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat.

“Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01 persen di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen di Triwulan II 2022,” ungkap Presiden.

Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan, lanjut Presiden, tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Sementara neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat, ujar Presiden, berperan menopang tingginya kinerja ekspor nasional.

“Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global,” kata Presiden.

Disebutkan Presiden, sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022.

“Pada Juli 2022, Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada Semester II,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Oleh

Fakta News
Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

“Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp 15.318.655.827,00 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional,” urai Andal Akmal dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. Padahal, tuturnya, dana sekitar 103 M untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, ia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 Triliun hanya untuk serap beras petani.

“Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana 100 T untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang”, jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan.

“Kini semua fungsi badan ketahanan pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga,” pungkas Andi Akmal.

Baca Selengkapnya

BERITA

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

Oleh

Fakta News
Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional.

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

“Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. “Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan,” katanya.

Baca Selengkapnya