Pemerintah Tangani Serius Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
Jakarta – Pemerintah memberikan perhatian serius pada bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Presiden RI Joko Widodo langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, dan Mensos untuk melakukan penanganan masalah tersebut secepatnya.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menko PMK Muhadjir Effendy langsung bergerak cepat menuju Papua Tengah untuk menangani permasalahan kekeringan dan fenomena embun beku yang menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut, pada Rabu (2/8/2023).
Semula direncanakan Menko PMK bersama Kepala BNPB Suharyanto akan langsung menuju salah satu lokasi terdampak di Distrik Agandugume sekaligus membawakan bantuan logsitik. Namun dikarenakan kendala cuaca yang tidak memungkinkan untuk penerbangan ke Kabupaten Puncak, maka Menko PMK melakukan penyerahan sebagian bantuan kpd masyarakat di Bandara Mozes Kilangin Timika.
Menko PMK menyampaikan, musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Puncak Papua Tengah selalu terjadi periodik di pertengahan tahun mulai dari Bulan Mei, Juni, dan Juli. Dia menerangkan, setiap datangnya musim kering dan fenomena embun beku, maka akan berdampak pada gagal panen tanaman pangan, serta kekurangan bahan makanan dan air bersih.
Dari diskusi Menko PMK dengan Kepala BNPB, Bupati Kabupaten Puncak, dan Pangdam Cendrawasih maka solusi alternatif yang mengemuka adalah pembangunan lumbung pangan untuk persediaan makanan penduduk selama musim kemarau terjadi.
“Gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Distrik Agandugume di dekat bandara. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi pada bulan sebelum Mei kalau bisa sudah ada stok bahan pangan yang disupply BNPB dan Kemensos. Sehingga pada saat terjadi bencana yang periodik ini otomatis bisa teratasi,” jelasnya saat menyerahkan bantuan simbolik pada warga Kabupaten Puncak, di Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, rencana tersebut akan dilaporkan pada Presiden Jokowi dan akan dilakukan kajian yang lebih cermat sampai menjadi bagian antisipasi permanen dalam menghadapi fenomena periodik di Kabupaten Puncak. Kemudian juga akan ditempatkan aparat keamanan yang akan mengawasi lumbung dan memantau penyaluran stok pangan saat dibutuhkan.
“Akan kita diskusikan kepada Bapak Presiden, kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi. Tapi gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Agandugume di dekat bandara yang posisinya strategis untuk bisa dijangkau 3 distrik itu,” ujarnya.
Kemudian, untuk merealisasilan rencana tersebut, keterbatasan pengangkutan logitik karena medan yang sulit, dan juga kendala cuaca masih menjadi permasalahan. Untuk segi keamanan Bupati Puncak Wilem Wandik telah memberikan jaminan keamanan.
Muhadjir berharap kerja sama semua pihak untuk membantu kelancaran pengiriman bantuan logistik dari pemerintah. Karenanya dia berharap seluruh pihak bisa bahu membahu dan melancarkan proses penanganan musim kemarau di tiga distrik Kabupaten Puncak yang akan menyelamatkan nyawa masyarakat.
“Saya harapkan kerja sama di tempat ini betul-betul tidak ada gangguan di lapangan termasuk kita mengirim barang bantuan agar betul-betul sampai pada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) berupa dukungan logistik, peralatan untuk penanganan darurat bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Bantuan diberikan secara simbolis pada perwakilan masyarakat tiga distrik terdampak yaitu Distrik Agandugume, Lambewi, Oneri dan disaksikan oleh Bupati Puncak Wilem Wandik.
Rincian bantuan yang diberikan oleh Menko PMK dalam kesempatan itu antara lain : beras 50 ton, makanan siap saji 10.000 paket, rendang kemasan 3.000 paket, susu protein 3.000 paket, sembako 3.000 paket, tenda gulung 2.000 pcs, selimut 10.000 pcs, matras 2.000 pcs, kasur lipat 2.000 pcs, pakaian anak 2.000 pcs, pakaian dewasa 2.000 pcs, tenda pengungsi 4 unit, genset 20 unit, dan motor trail 3 unit.
Menko Muhadjir menyampaikan, bantuan lainnya juga telah disalurkan oleh pihak kementerian Sosial, BNPB, dan TNI. Dia berharap seluruh pihak termasuk swasta bisa ikut membantu dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua Tengah.
“Kita harapkan bisa saling melengkapi bantuan dari TNI, Kemensos, BNPB dan pihak swasta seperti PT Freeport dan perusahaan swasta lainnya bisa berpartisipasi. Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara kita yang ada di tiga distrik agar terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
