Pemerintah Tangani Serius Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah
Jakarta – Pemerintah memberikan perhatian serius pada bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Presiden RI Joko Widodo langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, dan Mensos untuk melakukan penanganan masalah tersebut secepatnya.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menko PMK Muhadjir Effendy langsung bergerak cepat menuju Papua Tengah untuk menangani permasalahan kekeringan dan fenomena embun beku yang menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut, pada Rabu (2/8/2023).
Semula direncanakan Menko PMK bersama Kepala BNPB Suharyanto akan langsung menuju salah satu lokasi terdampak di Distrik Agandugume sekaligus membawakan bantuan logsitik. Namun dikarenakan kendala cuaca yang tidak memungkinkan untuk penerbangan ke Kabupaten Puncak, maka Menko PMK melakukan penyerahan sebagian bantuan kpd masyarakat di Bandara Mozes Kilangin Timika.
Menko PMK menyampaikan, musim kemarau dan kekeringan di Kabupaten Puncak Papua Tengah selalu terjadi periodik di pertengahan tahun mulai dari Bulan Mei, Juni, dan Juli. Dia menerangkan, setiap datangnya musim kering dan fenomena embun beku, maka akan berdampak pada gagal panen tanaman pangan, serta kekurangan bahan makanan dan air bersih.
Dari diskusi Menko PMK dengan Kepala BNPB, Bupati Kabupaten Puncak, dan Pangdam Cendrawasih maka solusi alternatif yang mengemuka adalah pembangunan lumbung pangan untuk persediaan makanan penduduk selama musim kemarau terjadi.
“Gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Distrik Agandugume di dekat bandara. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi pada bulan sebelum Mei kalau bisa sudah ada stok bahan pangan yang disupply BNPB dan Kemensos. Sehingga pada saat terjadi bencana yang periodik ini otomatis bisa teratasi,” jelasnya saat menyerahkan bantuan simbolik pada warga Kabupaten Puncak, di Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, rencana tersebut akan dilaporkan pada Presiden Jokowi dan akan dilakukan kajian yang lebih cermat sampai menjadi bagian antisipasi permanen dalam menghadapi fenomena periodik di Kabupaten Puncak. Kemudian juga akan ditempatkan aparat keamanan yang akan mengawasi lumbung dan memantau penyaluran stok pangan saat dibutuhkan.
“Akan kita diskusikan kepada Bapak Presiden, kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi. Tapi gambaran sementara kita akan membangun semacam lumbung pangan di Agandugume di dekat bandara yang posisinya strategis untuk bisa dijangkau 3 distrik itu,” ujarnya.
Kemudian, untuk merealisasilan rencana tersebut, keterbatasan pengangkutan logitik karena medan yang sulit, dan juga kendala cuaca masih menjadi permasalahan. Untuk segi keamanan Bupati Puncak Wilem Wandik telah memberikan jaminan keamanan.
Muhadjir berharap kerja sama semua pihak untuk membantu kelancaran pengiriman bantuan logistik dari pemerintah. Karenanya dia berharap seluruh pihak bisa bahu membahu dan melancarkan proses penanganan musim kemarau di tiga distrik Kabupaten Puncak yang akan menyelamatkan nyawa masyarakat.
“Saya harapkan kerja sama di tempat ini betul-betul tidak ada gangguan di lapangan termasuk kita mengirim barang bantuan agar betul-betul sampai pada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) berupa dukungan logistik, peralatan untuk penanganan darurat bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Bantuan diberikan secara simbolis pada perwakilan masyarakat tiga distrik terdampak yaitu Distrik Agandugume, Lambewi, Oneri dan disaksikan oleh Bupati Puncak Wilem Wandik.
Rincian bantuan yang diberikan oleh Menko PMK dalam kesempatan itu antara lain : beras 50 ton, makanan siap saji 10.000 paket, rendang kemasan 3.000 paket, susu protein 3.000 paket, sembako 3.000 paket, tenda gulung 2.000 pcs, selimut 10.000 pcs, matras 2.000 pcs, kasur lipat 2.000 pcs, pakaian anak 2.000 pcs, pakaian dewasa 2.000 pcs, tenda pengungsi 4 unit, genset 20 unit, dan motor trail 3 unit.
Menko Muhadjir menyampaikan, bantuan lainnya juga telah disalurkan oleh pihak kementerian Sosial, BNPB, dan TNI. Dia berharap seluruh pihak termasuk swasta bisa ikut membantu dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Puncak Papua Tengah.
“Kita harapkan bisa saling melengkapi bantuan dari TNI, Kemensos, BNPB dan pihak swasta seperti PT Freeport dan perusahaan swasta lainnya bisa berpartisipasi. Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara kita yang ada di tiga distrik agar terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan,” jelasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
