Pemerintah Siapkan ‘Exit Strategy’ agar Bencana Kesehatan Tak Merembet Sektor Lain
Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan exit strategy dari pandemi Covid-19 agar masalah pada bencana kesehatan tidak merembet ke sektor-sektor yang lain. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (5/5), terkait pertumbuhan yang diprediksi terpengaruh akibat Covid-19 dari segi demand terjadi demand shock.
“Apalagi di kuartal kedua ini Pemerintah menerapkan PSBB untuk memotong penyebaran daripada Covid-19. Jadi dengan pemotongan ini diharapkan dari segi kesehatan, siklus yang terjadi tidak terjadi akselerasi, bahkan beberapa perkiraan mengatakan bahwa di bulan Mei nanti akan ada tapering off,” ungkap Menko Perekonomian.
Prediksi yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) misalnya, lanjut Menko Perekonomian, bahwa 3 negara dengan pertumbuhan masih positif yaitu Indonesia, China, dan India serta Pemerintah dalam APBNP 2020 mematok pertumbuhan 2,3 persen.
“Jadi ini terlihat bahwa dengan penurunan di kuartal pertama ini senada dengan apa yang terjadi di 213 negara di global dan kita masih dalam posisi positif,” imbuh Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan analisis juga dapat dilihat melalui refleksi dari tingkat konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor impor menurun karena memang banyak negara yang dalam tanda petik shock down.
“Tentu ini kita mengharapkan ada program exit strategy dengan metode normal baru, di mana untuk pabrik misalnya harus menjalankan protokol Covid-19, kemudian nanti persiapan untuk relaksasi menggunakan masker dan yang lain sesuai dengan standar Covid-19 dan ini sedang disiapkan oleh BNPB,” terang Menko Perekonomian.
Terkait dengan mekanisme penyerapan beras, Menko Perekonomian sampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap beras 900 sampai 1,4 juta ton dan Bulog juga ada program untuk bansos sebanyak 450.000 ton.
“Dengan demikian, tentunya Bulog mempunyai kemampuan untuk penyerapan gabah kering giling dari petani yang lebih besar. Kemudian tentunya dari perincian stok sampai akhir tahun 2020, diperkirakan stok masih bisa 4,7 juta ton dan tentunya Bulog mempunyai tugas untuk menjaga stok yang lebih dari satu juta ton untuk cadangan beras pemerintah,” jelas Menko Perekonomian.
Soal gula, Menko Perekonomian sampaikan bahwa masih ada beberapa gula yang akan masuk ke pasar dan gula itu diharapkan dari Bulog sendiri ada lebih dari 25.000 ton yang akan masuk.
“Kemudian juga ada stok gula pasir 140.000 ton, yang direalokasi juga akan masuk dari rafinasi plus 9.000 ton yang rencana eksportir relokasi juga ke dalam negeri diharapkan jumlah stok ini akan meningkat di bulan April dan Mei ini. Di bulan Mei ke depan dan Mei dan Juni,” imbuhnya.
Menjawab komoditas yang masih juga memerlukan impor, Menko Perekonomian sampaikan dari 11 komoditas ini yang utama adalah terkait dengan gula, baik itu rafinasi dan juga bawang putih.
“Di bawang putih sendiri konsumsi dalam negerinya itu sekitar Rp.50.000 dan bulan April kemarin diperkirakan masuk Rp94.000 dan Mei sekitar Rp78.000 sehingga untuk lebaran ini relatif, kecuali gula. Diharapkan yang lain sudah bisa masuk dan mempunyai stok yang cukup untuk di pasar,” ujarnya.
Mengenai ekstensifikasi, Menko Perekonomian sampaikan arahan Bapak Presiden karena dari laporan yang disampaikan oleh Menteri PUPR lahan gambut yang disiapkan bisa sepertiganya atau sekitar 200.000 hektare.
Arahan Presiden, menurut Menko Perekonomian, untuk ditinjau kembali, termasuk infrastrukturnya dan lahan yang 200.000 karena berada dalam satu hamparan dan tentunya dari segi yield berbeda dibandingkan yang di Pulau Jawa.
Menghadapi saran dari FAO dan juga BMKG terkait dengan akan adanya musim kering, Menko Perekonomian sampaikan di bulan Agustus pada tahun ini di daerah-daerah Jawa, Sulawesi Selatan dan juga NTB, bahkan NTB sudah mulai lebih dahulu.
“Maka, Kalimantan yang mempunyai curah hujan relatif masih cukup baik sampai bulan November, ini menjadi salah satu alternatif yang nanti juga akan dipelajari oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian PUPR dan juga beberapa BUMN,” pungkas Menko Perekonomian.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
