Pemerintah Siap Bangkitkan Kembali Batik Nusantara yang Pudar
Jakarta – Kejayaan batik nusantara yang pernah berjaya dimasanya itu, kini kian lesu. Hal itu terlihat dari anjloknya pemasaran batik, ditambah lagi sulitnya mencari bahan baku khususnya bahan tenun sutra dan cat pewarna.
Namun demikian, untuk membangkitkan kembali batik nusantara itu, pemerintah menyatakan siap mendukung upaya industri batik nasional untuk bangkit kembali.
“Pada 2009 batik diakui UNESCO sebagai identitas bangsa, itu membangkitkan para perajin dan industri batik nas untuk terus berinovasi,” ungkap Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih dalam deklarasi Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), di Museum Batik, Jakarta, Kamis (20/12).
Dalam acara itu, turut hadir Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Ketum APPBI Komarudin Kudiya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Sendi Dede Yusuf, Ketua panitia Deklarasi APPBI Romi Oktabirawa dan Esti Utami,kaunit pengelola batik Dinas Pariwisata Jakarta.
Gati mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 101 sentra batik di Indonesia. Mulai dari Medan sampai ke Papua. Menurutnya, Indonesia masih menjadi market leader ekspor batik dengan nilai 51,15 juta dollar AS pada 2016, dengan pasar utama, Jepang, AS dan Eropa. Namun, pada akhir-akhir ini penjualan batik turun, khususnya di pasar domestik.
“Makanya saya senang dengan APPBI ini yang kaya akan data, saya yakin APPBI akan membantu bangkitkan batik nasional,” kata Gati.
Dia mengaku, pihaknya akan mendirikan material center di Semarang Jateng, untuk mengatasi kesulitan bahan baku batik.
“Nantinya perajin akan saya temukan dengan pihak industri agar terjadi link and match dalam pasok bahan baku ini,” kata Gati.
Sementara untuk mengatasi anjloknya pemasaran, Kemenperin akan mengembangkan pemasaran online dengan nama e-smart yang menggandeng perusahaan online besar, seperti Tokopedia, BLi BLi, Belanja.com, Bukalapak, dan Shopi. Kemperin juga akan membuat film yang memuat utuh seputar batik, sehingga berbagai persepsi keliru masyarakat soal batik cap atau printing, bisa diluruskan.
Pembentukan APPBI ini pun mendapat dukungan dari Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram. Menurutnya, Kemenkop dan UKM yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi dan membantu kebijakan.
“Untuk itu, Kemenkop dan UKM sangat mendukung terbentuknya APPBI ini,” ungkap Agus.
Menurut dia, dalam organisasi APPBI harus ada sebuah kata kunci, yaitu pengrajin dan pengusaha bersatu dalam satu wadah asosiasi. Pasalnya, dengan bergabungnya pengusaha dan pengrajin dalam satu wadah, maka keduanya bisa disinergikan.
“Artinya ada yang berproduksi dalam hal ini pengrajin dan ada yang memasarkannya, sehingga pemasaran batik bisa dilakukan secara masif, lebih terintegrasi, terkordinasi dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kolaborasi pengrajin dan pengusaha, tambah Agus, juga bisa meluruskan pemahaman yang salah terhadap batik-batik seperti printing yang sebenarnya bisa dikatakan bukan batik. Adanya APPBI juga bisa menjadi wadah pengrajin dalam mengembangkan desain-desain baru sesuai tuntutan pasar dan perkembangan jaman.
Merosotnya Nilai Budaya
Ketum APPBI Komarudin Budiya mengatakan, merosotnya nilai budaya batik saat ini disebabkan membanjirnya batik tiruan seperti batik printing, cap di pasar. Untuk itu, meski sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya, namun masih banyak PR pelik yang harus dikawal dan diselesaikan untuk menyelamatkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.
“Dalam hal budaya misalnya, sudah terlalu jauh pergeseran nilai batik bahkan sudah tecabut dari akar budaya, karena faktor ekonomi dan eksploitasi semata. Label batik tulis, batik halus oleh industri merupakan pembodohan publik. Kami harap pemerintah bisa menertibkan masalah ini dan tegakkan law enforcement,” tuturnya.
Menurut pemilik Batik Komar ini, eksploitasi itu akan berimbas pada penurunan penjualan batik originil. Selain itu, pihaknya juga saat ini kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya.
“Kami sekarang juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya. Di sektor pendidikan juga tidak ada upaya meluruskan kesalahan persepsi soal batik ini. Tak ada kurikulum yang lengkap dan komprehensif menyangkut batik,” imbuhnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
