Pemerintah Siap Bangkitkan Kembali Batik Nusantara yang Pudar
Jakarta – Kejayaan batik nusantara yang pernah berjaya dimasanya itu, kini kian lesu. Hal itu terlihat dari anjloknya pemasaran batik, ditambah lagi sulitnya mencari bahan baku khususnya bahan tenun sutra dan cat pewarna.
Namun demikian, untuk membangkitkan kembali batik nusantara itu, pemerintah menyatakan siap mendukung upaya industri batik nasional untuk bangkit kembali.
“Pada 2009 batik diakui UNESCO sebagai identitas bangsa, itu membangkitkan para perajin dan industri batik nas untuk terus berinovasi,” ungkap Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih dalam deklarasi Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), di Museum Batik, Jakarta, Kamis (20/12).
Dalam acara itu, turut hadir Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Ketum APPBI Komarudin Kudiya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Sendi Dede Yusuf, Ketua panitia Deklarasi APPBI Romi Oktabirawa dan Esti Utami,kaunit pengelola batik Dinas Pariwisata Jakarta.
Gati mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 101 sentra batik di Indonesia. Mulai dari Medan sampai ke Papua. Menurutnya, Indonesia masih menjadi market leader ekspor batik dengan nilai 51,15 juta dollar AS pada 2016, dengan pasar utama, Jepang, AS dan Eropa. Namun, pada akhir-akhir ini penjualan batik turun, khususnya di pasar domestik.
“Makanya saya senang dengan APPBI ini yang kaya akan data, saya yakin APPBI akan membantu bangkitkan batik nasional,” kata Gati.
Dia mengaku, pihaknya akan mendirikan material center di Semarang Jateng, untuk mengatasi kesulitan bahan baku batik.
“Nantinya perajin akan saya temukan dengan pihak industri agar terjadi link and match dalam pasok bahan baku ini,” kata Gati.
Sementara untuk mengatasi anjloknya pemasaran, Kemenperin akan mengembangkan pemasaran online dengan nama e-smart yang menggandeng perusahaan online besar, seperti Tokopedia, BLi BLi, Belanja.com, Bukalapak, dan Shopi. Kemperin juga akan membuat film yang memuat utuh seputar batik, sehingga berbagai persepsi keliru masyarakat soal batik cap atau printing, bisa diluruskan.
Pembentukan APPBI ini pun mendapat dukungan dari Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram. Menurutnya, Kemenkop dan UKM yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi dan membantu kebijakan.
“Untuk itu, Kemenkop dan UKM sangat mendukung terbentuknya APPBI ini,” ungkap Agus.
Menurut dia, dalam organisasi APPBI harus ada sebuah kata kunci, yaitu pengrajin dan pengusaha bersatu dalam satu wadah asosiasi. Pasalnya, dengan bergabungnya pengusaha dan pengrajin dalam satu wadah, maka keduanya bisa disinergikan.
“Artinya ada yang berproduksi dalam hal ini pengrajin dan ada yang memasarkannya, sehingga pemasaran batik bisa dilakukan secara masif, lebih terintegrasi, terkordinasi dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kolaborasi pengrajin dan pengusaha, tambah Agus, juga bisa meluruskan pemahaman yang salah terhadap batik-batik seperti printing yang sebenarnya bisa dikatakan bukan batik. Adanya APPBI juga bisa menjadi wadah pengrajin dalam mengembangkan desain-desain baru sesuai tuntutan pasar dan perkembangan jaman.
Merosotnya Nilai Budaya
Ketum APPBI Komarudin Budiya mengatakan, merosotnya nilai budaya batik saat ini disebabkan membanjirnya batik tiruan seperti batik printing, cap di pasar. Untuk itu, meski sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya, namun masih banyak PR pelik yang harus dikawal dan diselesaikan untuk menyelamatkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.
“Dalam hal budaya misalnya, sudah terlalu jauh pergeseran nilai batik bahkan sudah tecabut dari akar budaya, karena faktor ekonomi dan eksploitasi semata. Label batik tulis, batik halus oleh industri merupakan pembodohan publik. Kami harap pemerintah bisa menertibkan masalah ini dan tegakkan law enforcement,” tuturnya.
Menurut pemilik Batik Komar ini, eksploitasi itu akan berimbas pada penurunan penjualan batik originil. Selain itu, pihaknya juga saat ini kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya.
“Kami sekarang juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya. Di sektor pendidikan juga tidak ada upaya meluruskan kesalahan persepsi soal batik ini. Tak ada kurikulum yang lengkap dan komprehensif menyangkut batik,” imbuhnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
