Connect with us

Pemerintah Salurkan BLT untuk Masyarakat Puncak Papua Sebesar Rp 91 Miliar

Bupati Puncak Willem Wandik menyerahkan dana BLT untuk warga Kabupaten Puncak (Foto: Istimewa)

Papua – Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 91 miliar untuk masyarakat Puncak, Papua. BLT diberikan tengah upaya pencegahan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 yang tengah menjangkit Indonesia.

“Pendistribusian dana BLT harusnya dikhususkan bagi daerah yang warganya terjangkit virus korona (zona merah). Namun, demi keadilan sosial, Presiden Joko Widodo menurunkan kebijakan agar pembagian dana BLT merata di semua daerah. Ini bukti negara hadir untuk membantu mengatasi dampak sosial dari pendemi corona di kabupaten ini,” kata Bupati Puncak, Willem Wandik melalui keterangan persnya, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Menurut Willem, dana BLT sebesar Rp91 miliar bakal disalurkan kepada 206 kampung yang tersebar di 25 distrik. Untuk tahap pertama pembagian awal dilakukan untuk 6 distrik Kabupateten Puncak, sebesar Rp25 miliar yaitu Distrik Ilaga Utara, Ilaga, Gome, Amukia, Mabugi dan Gome Utara.

Kemudian disusul secara bertahap dan merata akan diserahkan ke 19 distrik atau ke 206 kampung di Kabupaten Puncak mulai Selasa, 28 Juli 2020.

Dalam perhitungan Willem, satu KK (Kepala Keluarga), mendapat dana sebesar Rp600 ribu/bulan, jika dihitung dari Januari, maka sudah mencapai enam bulan, sehingga satu KK bisa mendapatkan dana Rp 4 juta/KK.

“Masyarakat senang dan bangga, mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Desa, karena di situasi sulit saat ini, mereka bisa terima uang BLT secara fisik, ini bukti bahwa negara terus hadir dan peduli kepada masyarakat pegunungan timur yang jauh dari ibu kota Jakarta,” kata Willem.

Willem menambahkan, sumber dana BLT ini berasal dari dana kampung yang sudah ditransfer oleh Pemerintah pusat sejak dua minggu lalu, dan pemerintah daerah sendiri ikut membantu mengawasi dalam penyaluran BLT ini agar tepat sasaran.

Bagi warga yang berada di luar Puncak juga diminta untuk tidak khawatir, karena pasti akan dikirim ke rekening masing-masing KK.

“Pembagian dana BLT akan merata dan adil, karena budaya dan adat masyarakat di pegunungan tengah khususnya di Kabupaten Puncak, sudah memiliki budaya, kebersamaan, jujur, dan gotong royong,” terangnya.

Pembagian dana BLT dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, menggunakan cara kearifan lokal. Masyarakat terlebih dahulu membakar batu, selanjutnya kepala kampung dan petugas dan diawasi oleh pihak Distrik dan BPPMK (Badan Pemberdayaan masyarakat kampung) Kabupaten Puncak, dibagi secara merata kepada masyarakat sesuai dengan data KK di kampung-kampung yang menerima bantuan langsung tunai.

“Kami senang pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo, Menteri Desa dan Gubernur, Bupati, telah membantu kami dengan dana BLT, kami akan bagi dana ini merata kepada semua warga di kampung kami,” ungkap Kepala Kampung Kunga, Distrik Amukia, Simson Elas.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tjahjo: Pemerintah Rencanakan Pembubaran Kembali 13 Lembaga Negara

Oleh

Fakta News
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan pembubaran lebih dari 13 lembaga negara.

Pembubaran lembaga itu melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapuskan 18 Lembaga/Badan/Komisi/Komite dalam konteks perekonomian beberapa waktu lalu.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan lebih kurang di atas 13 Badan/Lembaga/Komisi yang harus dihapus karena sudah tumpang tindih dan tidak produktif,” ujar Tjahjo dalam seminar daring “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, di Jakarta, Senin (10/8).

Selain itu, Kemenpan-RB juga merekomendasikan untuk penghapusan sejumlah Lembaga/Badan/Komisi yang dibentuk melalui undang-undang.

“Namun, hal itu tentu perlu proses dan waktu, karena harus berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR RI,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang pendiriannya berdasarkan keputusan presiden (keppres) melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural. Empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lagi berupa lembaga non-struktural yang telah dibubarkan pada 2014, yakni Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

Kementerian PAN-RB bersama dengan Sekretariat Negara (Setneg) terus berkoordinasi untuk menginventarisasi daftar lembaga yang dinilai layak dibubarkan karena sudah tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.

Awalnya, ada 96 lembaga atau komisi, baik dibentuk dengan undang-undang maupun keputusan pemerintah yang sedang dikaji Kemenpan-RB yang diusulkan kepada Setneg untuk dipertimbangkan dibubarkan.

Pada 21 Juli 2020, Tjahjo juga mengatakan ada lembaga-lembaga yang akan dileburkan ke kementerian yang nantinya akan disesuaikan dengan klasifikasi fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Misalnya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian bisa digabungkan dan dikoordinasikan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Dengan adanya Kemenristek, nanti pasti akan ada banyak lembaga yang dilebur, misalnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional), lembaga atau laboratorium di perguruan tinggi juga akan diintegrasikan,” kata Tjahjo.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemkot Bogor Imbau Warga Peringati HUT RI Secara Sederhana

Oleh

Fakta News
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghimbau warganya agar merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan cara sederhana dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga di tengah Pandemi Covid-19.

“Kondisi saat ini belum aman, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 harus dilaksanakan secara sederhana dan menghindari adanya kerumunan-kerumunan. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menjelaskan kondisi terkini Covid-19 di Posko GTPP Kota Bogor, Senin (10/8/2020).

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor ini memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bogor. Jika ada kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah yang besar, sangat beresiko dalam penyebaran atau penularan Covid-19.

Karenanya kepada seluruh lapisan di Kota Bogor, Dedie menekankan untuk sementara peringatan Hari Kemerdekaan di tengah masa pandemi saat ini, seperti perlombaan-perlombaan yang rutin digelar secara meriah dikurangi semaksimal mungkin dan dihindari jumlah masyarakat yang berkerumun.

Untuk diketahui, Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.005/2462-Prokompim perihal Pelaksanaan Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2020 disampaikan beberapa hal.

Diantaranya, masyarakat dihimbau untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa.

Untuk kantor perwakilan, lembaga, instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Bogor mengikuti upacara secara virtual yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor mulai pukul 07.00 WIB, sehingga meniadakan upacara tingkat instansi/perangkat daerah/BUMD/BUMN/BUMS.

Pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat wajib menghentikan aktivitasnya sejenak ;

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukungan Kolektif Masyarakat Kampanye Penggunaan Masker Lawan COVID-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Upaya kolektif penerapan protokol kesehatan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 di tengah masyarakat. Ini membutuhkan gerakan bersama dan kerja keras pentaheliks, terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Salah satu protokol kesehatan yang terus dikampanyekan yakni penggunaan masker.

Kampanye ini diharapkan dapat dilakukan secara luas oleh setiap individu yang bersama-sama melawan COVID-19. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo merasa gembira atas dukungan penuh seluruh komponen masyarakat untuk melakukan kampanye nasional penggunaan masker. Kampanye ini diharapkan menjadi suatu gerakan untuk mengubah mindset sehingga pada akhirnya perilaku masyarakat berubah. Kampanye penggunaan masker menjadi kampanye awal dan dilakukan pada Agustus ini.

Dukungan penuh itu tercermin dari video conference yang dilakukan Minggu malam (9/8) di mana lebih dari 800 peserta ikut bergabung di ruang digital. Mereka berasal dari berbagai kelompok mulai pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, direksi perusahaan BUMN dan swasta, TNI, Polri, akademisi, dan praktisi periklanan.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga atas pertemuan malam ini. Inilah salah satu kekuatan bangsa ini yaitu gotong royong. Kita harus ingat, dalam menghadapi COVID-19 ini bersatu pun belum tentu kita menang, apalagi kalau kita tidak bisa bersatu,” tegas Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Satgas Nasional berharap setelah ini semua pihak mempersiapkan kampanye yang masif, serentak, dan dengan tema yang sama untuk membangun kesadaran masyarakat dan kemudian mau menjalankannya.

“Luar biasa semua pihak sudah siap dan mau melakukan kampanye besar ini bersama-sama,” lanjutnya.

Kampanye perubahan perilaku merupakan bagian dari upaya pengendalian penularan COVID-19. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kesehatan dan juga usaha keras yang sedang dilakukan untuk menemukan vaksin untuk COVID-19.

Satgas Penanganan COVID-19 merencanakan komunikasi publik baik melalui televisi, radio, koran, majalah, online, media sosial, dan media luar ruang akan dilakukan melalui kampanye besar mulai Agustus hingga Desember 2020. Agustus ini kampanye dimulai dengan gerakan pakai masker, selanjutnya September dengan gerakan jaga jarak, dan Oktober gerakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mencanangkan kampanye nasional penggunaan masker. Selama ini gerakan pakai masker sudah dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan berhasil membangunkan kesadaran. Kampanye nasional secara serentak diharapkan bisa menggugah seluruh masyarakat untuk mau melaksanakannya.

Penggunaan masker merupakan bagian terpenting dalam upaya menekan penularan COVID-19. Apabila semua orang disiplin untuk melakukannya maka angka penularan bisa ditekan sampai 90 persen.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya