Pemerintah Resmikan Layanan Pembelian Tiket ‘Online’ Kapal Penyeberangan
Banten – Pemerintah meresmikan layanan pembelian tiket kapal penyeberangan (ferry) berbasis online “Ferizy” di Terminal Eksekutif Merak, Provinsi Banten, Sabtu (25/7). Ferizy merupakan layanan tiket berbasis online yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui website www.ferizy.com atau aplikasi di ponsel.
Sejak diterapkan mulai 1 Mei 2020 di 4 pelabuhan utama ASDP, yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, antusiasme pengguna jasa ferry yang membeli tiket online melalui Ferizy terus meningkat. Berdasarkan data Juni-Juli, rata-rata transaksi di 4 pelabuhan pada hari biasa (weekday) sebanyak 20.000 transaksi per hari, sedangkan pada akhir pekan (weekend) sebanyak 21.000 transaksi per hari.
Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, peningkatan layanan melalui digitalisasi mau tidak mau harus dilakukan agar masyarakat semakin merasa aman dan nyaman menggunakan jasa transportasi publik seperti kapal penyeberangan.
Lebih lanjut, Menhub menyambut baik adanya peningkatan layanan yang dilakukan ASDP melalui penyediaan layanan pembelian tiket kapal secara online.
Hal ini, menurut Menhub, telah menjadi perhatiannya sejak lama mengingat sering terjadi antrean kendaraan yang cukup panjang khususnya di masa Angkutan Lebaran, Natal-Tahun Baru, dan hari besar lainnya.
“Apa yang sudah kita nantikan bersama dalam rangka meningkatkan layanan angkutan penyeberangan akhirnya bisa diwujudkan. Dengan pembelian tiket secara online, masyarakat kini bisa membeli tiket jauh-jauh hari dan dapat merencanakan perjalanannya dengan baik. ASDP pun dapat memprediksi jam-jam puncak, sehingga kepadatan dapat dihindari,” jelas Menhub.
Diungkapkan Menhub, dengan sudah tersambungnya tol Trans Sumatra dari Bakauheni sampai Palembang tentunya akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk menyeberang melalui lintasan Merak-Bakauheni.
Selain itu, Menhub sampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19 yang masih belum tahu kapan akan berakhir, pembelian tiket secara online dapat meminimalisasi transaksi secari tunai dan tatap muka dengan petugas sehingga lebih aman, cepat dan sehat.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan Ferizy merupakan bagian dari program digitalisasi ASDP yang dapat mengubah culture pengguna jasa penyeberangan untuk melakukan reservasi dan pembelian tiket secara online.
Melihat gaya hidup masyarakat yang saat ini cenderung bertransaksi secara elektronik maka E-ticketing menjadi suatu solusi yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.
“BUMN selaku penyedia jasa wajib memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai bagian dari world class service. ASDP salah satunya yang mulai melakukan transformasi, mengubah wajah penyeberangan laut menjadi lebih modern melalui digitalisasi pembelian tiket secara elektronik dengan aplikasi Ferizy,” ujar Menteri BUMN, dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio mengatakan pemerintah menargetkan untuk shifting dari target kuantitas ke kualitas wisatawan. Ia menambahkan bahwa salah satu hal utama yang harus diperhatikan untuk dapat mendukung target tersebut adalah peningkatan pelayanan.
Kehadiran Ferizy, menurut Menparekraf, menjadi bagian dari peningkatan pelayanan bagi wisatawan maupun pelaku ekonomi kreatif dalam mobilitas antarpulau di Indonesia. Terlebih, lanjut Wishnu, di era industri 4.0 saat ini yang juga semakin terdorong oleh pandemi dimana disrupsi digital lebih cepat dari yang seharusnya terjadi.
“Preferensi produk dan layanan wisatawan ke depan akibat pandemi akan lebih mengutamakan higienitas. Kehadiran Ferizy akan memimalisir kontak sehingga akan membuat wisatawan merasa lebih aman dan nyaman,” kata Wishnutama.
Sebagai informasi, kini beli tiket via online bisa melalui ponsel dan dapat beli tiket mulai H-60 hingga maksimal 5 jam sebelum keberangkatan. Apalagi, di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, pengguna jasa harus senantiasa menjaga jarak (physical distancing) sehingga dengan membeli tiket secara online, maka akan semakin mengurangi interaksi dengan petugas loket.
Pembelian tiket online secara mandiri melalui website maupun aplikasi tidak hanya mudah dan nyaman, tetapi pencatatan data manifest semakin akurat sebagai dasar klaim asuransi sebagai bentuk perlindungan konsumen yang menjadi hak pengguna jasa melalui PT Jasa Raharja.
Selain melalui Ferizy, pengguna jasa kini dapat membeli tiket ferry di seluruh gerai Alfamart sebagai mitra resmi penjualan tiket ASDP dengan biaya admin mulai dari Rp 1.000 sampai dengan Rp5.000 disesuaikan dengan jumlah nominal per transaksi. Bagi yang membeli tiket di Alfamart, hanya perlu menyiapkan ID berupa nomor KTP/SIM/Paspor penumpang serta pastikan jenis golongan kendaraan yang dibawa.
Usai meresmikan Ferizy, ketiga Menteri menyeberang dari Merak dengan kapal ekspres ASDP KMP Portlink menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Keberadaan terminal eksekutif di Merak dan Bakauheni serta beroperasinya jalan tol Trans Sumatra berkontribusi sangat besar terhadap peningkatan tren wisatawan domestik dengan mobil pribadi yang menyeberang melalui lintasan Merak-Bakauheni. Dari pantauan angkutan Nataru 2019/2020 yang lalu jumlah pengguna jasa dengan mobil pribadi melonjak sebanyak 50,3% di Pelabuhan Merak dan 62.3% di Pelabuhan Bakauheni.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Wishnutama Kusbandio yang juga disaksikan oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Amos Sampetoding, Direktur Enterprises dan Business Service PT Telkom Indonesia Edi Witjara, Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Ferry Febrianto dan jajaran Direktur BUMN lainnya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
