Connect with us

Pemerintah Resmi Ajukan RUU Cipta Kerja ke DPR RI Oleh

Menko Perekonomian menyerahkan RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2).

Jakarta – Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Draf tersebut diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin. Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR.

“Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal.

“Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU). Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya.

“Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ditarget Dua Pekan, Angka Penularan COVID-19 di Kota Semarang Berhasil Diturunkan

Oleh

Fakta News

Semarang – Target pemerintah pusat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menurunkan angka penyebaran kasus COVID-19 di Kota Semarang selama dua minggu membuahkan hasil.

Setelah dilakukan sejumlah kegiatan pengetatan pada masyarakat dan operasi bersama, telah berhasil mengubah zona Kota Semarang dari zona merah ke orange. Dari keseluruhan lokasi di Kota Semarang, hanya tinggal empat kelurahan yang masih berstatus resiko tinggi atau zona merah.

“Hari ini saya evaluasi, bagaimana dua minggu ini kita melakukan tindakan penurunan Covid-19 di Kota Semarang. Ternyata datanya cukup menarik, per hari ini pukul 15.12 WIB, ternyata Kota Semarang sudah berubah menjadi orange,” kata Ganjar usai memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 Kota Semarang di rumah dinasnya, Kamis (24/9/2020)

Dilaporkan, tingkat penurunan penularan kasus COVID-19 di Kota Semarang terjadi hingga 78,9 persen. Sementara angka kematian di Kota Semarang juga ikut turun dari minggu-minggu sebelumnya, yakni penurunannya mencapai 78,11 persen pada minggu ini.

Rinciannya, jumlah kasus penularan COVID-19 di Kota Semarang pada Minggu ke-37 sebanyak 381 kasus. Jumlah itu menurun pada minggu ke-38 menjadi 238 dan kembali turun menjadi 41 kasus pada minggu ke-39.

Sementara angka kematian di Kota Semarang, pada minggu ke-37 terdapat 29 kasus meninggal, jumlah itu turun pada minggu ke-38 menjadi 15 kasus dan turun lagi di minggu ke-39 ini menjadi 11 kasus.

“Penurunannya cukup drastis. Saya berterima kasih pada Wali Kota Semarang, bantuan TNI/Polri dan semua jajaran Forkompimda yang kemarin bergerak untuk menyelesaikan ini. Ternyata, kemajuannya sangat bagus dan ini menjadi hasil dari ikhtiar kita bersama,” jelasnya.

Meski begitu, Ganjar meminta semua pihak tidak langsung berbangga diri. Sebab, Pandemi COVID-19 belum selesai dan upaya untuk menekan penyebaran itu harus terus dilakukan.

“Kita harus tetap tancap gas untuk membantu masyarakat menata semuanya, agar tidak terjadi penularan yang lebih parah,” tegasnya.

Empat Daerah Zona Merah

Dari hasil evaluasi itu, Ganjar menyebut masih ada empat daerah di Jawa Tengah yang masuk kategori zona merah. Yakni Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kebumen. Nantinya, di empat daerah zona merah itu yang akan didampingi dengan menerapkan model yang sama seperti penanganan di Kota Semarang.

“Sama, dengan modelling seperti ini. Maka nanti kami akan membantu penanganan di empat daerah ini. Kita akan tempel dan dorong agar semuanya bisa dikendalikan,” ucapnya.

Ia meminta seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah khususnya empat daerah yang masuk zona merah itu untuk tetap gencar melakukan 3T, yakni testing, tracing dan treatment dan terus mengkampanyekan 3 M kepada masyarakat, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Baca Selengkapnya