Connect with us

Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Sampai 8 Februari 2021

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (21/01/2021).

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang selama 2 minggu, dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Kamis (21/01/2021).

Perpanjangan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM tahap pertama pada periode 11-25 Januari 2021.

“Bapak Presiden meminta agar (Pemberlakuan) Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dilanjutkan, dari tanggal 26 (Januari) sampai dengan tanggal 8 Februari (2021),” ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Airlangga menjelaskan, sebelumnya PPKM telah diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi-provinsi tersebut.

“Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi, dan yang mengalami penurunan provinsi Banten dan Yogyakarta,” ujar Airlangga.

Lebih jauh Airlangga mengungkapkan, dari hasil monitoring terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM tersebut, 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi, 41 kabupaten/kota zona risiko sedang, sementara 3 kabupaten/kota lainnya zona risiko rendah.

Lebih detail, disampaikan Ketua KPCPEN, masih terjadi peningkatan kasus mingguan di 52 kabupaten/kota sementara 21 lainnya mengalami menurun. Untuk kasus aktif, masih terdapat peningkatan di 46 kabupaten/kota, di 3 kabupaten/kota tetap, dan 24 kabupaten/kota lainnya menurun.

Untuk tingkat kematian, 44 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan dan 29 kabupaten/kota alami penurunan. Sementara tingkat kesembuhan, terjadi penurunan di 33 kabupaten/kota, 34 kabupaten kota/meningkat, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tetap.

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas, Airlangga mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengeluarkan instruksi terkait dengan perpanjangan PPKM tersebut.

Masing-masing kepala daerah tingkat provinsi, imbuhnya, diharapkan dapat mengevaluasi PPKM yang telah dilaksanakan berdasarkan pada parameter yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan Bed Occupancy Rate (BOR) ICU dan ruang isolasi di atas nasional.

“Ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan (PPKM),” ujarnya.

Terkait pembatasan kegiatan yang diatur, Airlangga mengatakan ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran yang sebelumnya dibatasi jam buka sampai pukul 19.00 WIB.

“Karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam,” ujarnya.

Berikut aturan PPKM yang diterapkan pemerintah:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;

3. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. mengatur pemberlakuan pembatasan:

– kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

– pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan Pukul 20.00 WIB;

5. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan

8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

“Tentunya terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” ujar Airlangga.

Dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan mengenai perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 sampai dengan 20 Januari 2021 mencapai 939.948 orang dengan tingkat kesembuhan (recovery rate) sebesar 81,2 persen dan tingkat kematian (case fatality rate) 2,9 persen, serta positivity rate sebesar 16,6 persen.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Lapangan Sidodadi Semarang Direvitalisasi, Wali Kota Hendi Ingin Bangun Sport Center di Tiap Kecamatan

Oleh

Fakta News
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat meninjau lapangan Sidodadi, Selasa (2/3/2021)

Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan merevitalisasi lapangan Sidodadi, di Jalan Taman Maluku, Karangtempel, Semarang Timur menjadi sport center. Pembangunan di lapangan berukuran 130 x 80 meter itu akan difokuskan pada peningkatan lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan voli, skate park, hingga lintasan lari sintetis.

Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu menyatakan, lapangan Sidodadi memiliki lokasi strategis untuk menjadi sport center atau area olahraga terpadu karena berada di tengah Kota Semarang.

“Di sini banyak sekali peminatnya baik untuk lari pagi dan aktivitas main (sepak) bola. Untuk itu, kami ingin lapangan ini bisa dibuka lebih baik lagi,’ ujarnya saat meninjau lapangan Sidodadi, Selasa (2/3/2021).

Hendi ingin agar dalam pembangunan nanti, baik lapangan sepak bola, jogging track, dan pagar depan dapat menyatu dengan pemukiman warga. Adapun guna mempertahankan eksistensi lapangan sepak bola, pembangunan jogging track tidak akan mengikuti standar nasional untuk mengatasi keterbatasan lahan.

“Jogging track hanya lima lintasan. Yang penting menarik, bermanfaat, dan dapat dijadikan ruang terbuka hijau dan sport center yang nyaman bagi masyarakat,” imbuh Hendi dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Sementara itu, untuk pagar sebagian akan dibuka dan diganti dengan pagar BRC agar masyarakat dapat melihat ke dalam lapangan. Untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, Hendi menyatakan pembangunan lapangan Sidodadi akan diikuti dengan pembuatan drainase.

Sebagai informasi, kajian pembangunan lapangan Sidodadi telah dikerjakan setahun yang lalu. Rencananya setelah penyusunan detail engineering design (DED) selesai, pembangunan akan dimulai pada 2021.

Selain lapangan Sidodadi, Pemkot Semarang berencana pula membangun sport center di setiap kecamatan. Setidaknya ada empat paket besar pembangunan sport center. Nantinya di masing-masing kecamatan akan ada tiga hingga empat lapangan, seperti lapangan sepak bola, futsal, hingga voli.

Pada 2018 dan 2019, Pemkot Semarang telah membangun sejumlah sport center di beberapa kecamatan. Namun akibat pandemi Covid-19 pembangunan tersebut ditunda.

Selain pembangungan sport center, Pemkot Semarang juga telah menata Stadion Citarum dengan memasang rumput sintesis berstandar FIFA dan penambahan fasilitas fitness outdoor di Gelanggang Olahraga (GOR) Tri Lomba Juang.

Melalui peningkatan fasilitas olahraga ini, masyarakat Kota Semarang bisa memiliki lebih banyak pilihan alternatif dalam berolahraga. Dengan demikian, Hendi berharap masyarakat akan semakin memiliki semangat untuk membiasakan diri berolaraga sehingga lebih sehat dan bugar.

Hendi juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut merawat dan memelihara fasilitas-fasilitas tersebut agar dapat terus bermanfaat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menlu ASEAN Berkumpul Bahas Isu Kudeta Militer di Myanmar

Oleh

Fakta News
Menlu Retno LP Marsudi

Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan para menteri luar negeri negara ASEAN untuk membahas masalah terkait kudeta militer di Myanmar. Dalam pertemuan yang digelar secara virtual, Selasa (2/3/2021), Retno menekankan tiga isu penting yang harus menjadi perhatian.

Pertama, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas.

“Oleh karena itu Indonesia mendesak security forces untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan,” ujar Retno, dalam konferensi pers, Selasa sore.

Retno menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang membutuhkan bantuan di Myanmar, termasuk para tahanan politik. Indonesia juga meyakini bahwa ASEAN dapat memainkan peran dalam membantu keperluan kemanusiaan di negara tersebut. Terlebih ASEAN telah memiliki ASEAN Ad Hoc Task Force for Rakhine State yang dapat diperkuat untuk menjalankan misi tersebut.

“Saya juga sampaikan Sekjen ASEAN dapat menjajaki kerja sama kemanusiaan terkait vaksin,” kata dia.

Kedua, restorasi demokrasi kembali pada situasi normal harus terus didorong. Oleh karena itu, kata Retno, Indonesia menegaskan bahwa keinginan, kepentingan dan suara rakyat Myanmar harus dihormati.

Retno mengatakan, demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, menuntut adanya komunikasi, serta dialog. Ia meyakini ASEAN siap memfasilitasi dialog tersebut apabila diminta.

“Kami mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi, kondisi yang kondusif, untuk itu harus segera diciptakan termasuk melepaskan tahanan politik,” kata dia.

Ketiga, Indonesia juga menekankan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan untuk terus dijaga. Indonesia menekankan bahwa seluruh negara ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi tersebut.

“Jika kita gagal memeprtahankan situasi ini, maka kita tidak dapat mewariskan perdamaian kepada anak cucu. Kami juga menekankan semua pilihan ada di tangan masing-masing negara ASEAN,” kata dia.

“Saat ini merupakan waktu tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada rakyat ASEAN makna dari sentralitas ASEAN,” lanjut Retno.

Lebih jauh Retno mengatakan, pertemuan dengan negara ASEAN bertujuan untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah di Myanmar. Namun keinginan untuk membantu tersebut tidak akan dapat dijalankan apabila Myanmar tidak membuka pintu.

Saat ini situasi dan kondisi di Myanmar cukup mengkhawatirkan pasca-kudeta oleh pihak militer.

Baca Selengkapnya

BERITA

Setahun Pandemi: Dampak Libur Panjang Jadikan Pembelajaran Untuk Perbaikan Kedepan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terhitung genap 1 tahun sejak kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret tahun 2020 lalu. Dan sejak itu pula seluruh elemen bangsa bahu membahu melakukan penanganan terbaiknya dan bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix.

Kolaborasi ini mulai dari pemerintah, swasta, relawan, serta tenaga kesehatan di puskesmas, dinas kesehatan, laboratorium dan rumah sakit tingkat daerah dan pusat.

“Kami apresiasi setiap pihak baik dari pemerintah dan elemen masyarakat, yang bergerak bersama mewujudkan kolaborasi pentahelix dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia lanjut menyampaikan kilas balik perkembangan penanganan 1 tahun pandemi Covid-19 sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu. Perkembangannya hingga Januari 2021, pada kasus positif mengalami tren peningkatan, kemudian menurun pada Februari 2021.

Dalam kenaikan kasus, trennya bervariasi tiap bulannya. Melihat grafik pada 4 bulan pertama pandemi, ada kenaikan tajam hingga mencapai 70 – 90 persen.

“Masa-masa ini adalah masa dimana Indonesia dihadapkan pada pandemi yang terjadi secara tiba-tiba, dan pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan penangananan semaksimal mungkin, salah satunya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” jelasnya.

Yang perlu menjadi perhatian selama pandemi tahun 2020, adanya beberapa periode libur panjang. Dan ini berdampak pada peningkatan tajam terhadap penambahan kasus positif.

Data menunjukkan, pada September 2020 dengan kenaikan sebesar 42,3 persen atau 45.895 kasus. Hal ini kontribusi dari libur panjang pada periode 15 – 17 dan 20 – 23 Agustus 2020.

Grafik penambahan kasus selanjutnya cenderung melandai pada September – Oktober dan November 2020, meskipun kasus masih bertambah. Namun pada Desember 2020 hingga Januari 2021, terjadi lagi peningkatan tajam hingga mencapai 190.191 kasus atau meningkat lebih dari 100 persen dari bulan Oktober 2020.

Dan ini dampak dari periode libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

“Ini yang paling penting untuk dicatat, bahwa ada implikasi kematian pada setiap event libur panjang yang terjadi sepanjang satu tahun kebelakang,” imbuh Wiku.

Membandingkan data pada bulan-bulan tanpa libur panjang, jumlah kematian adalah 50 – 900 kasus. Sebaliknya, bulan-bulan dengan libur panjang, kematian meningkat tajam menjadi 1000 – 2000 kasus.

“Bayangkan dalam 1 bulan kita bisa kehilangan lebih dari 1000 nyawa, hanya karena memilih untuk melakukan perjalanan dan berlibur,” Wiku menyayangkan.

Untuk itu, mengingat 1 tahun terjadinya pandemi di Indonesia jatuh pada awal tahun 2021, Wiku menyarankan hendaknya pemerintah dan masyarakat belajar membuat keputusan yang lebih bijaksana.

“Sehingga tidak membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya