Connect with us

Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Terkendali

Mendag dan Mentan saat meninjau kondisi bahan pokok beberapa waktu lalu. (Foto: Kemendag)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di tengah keadaan sulit saat ini karena mewabahnya Virus Korona (Covid-19) di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto saat memberikan keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/3).

“Dalam kondisi sulit atau darurat Covid-19 saat ini, Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan bapok sebagaimana selalu ditekankan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai penjabaran arahan Presiden Jokowi. Untuk itu, diharapkan dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, agar langkah-langkah Kemendag dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat berjalan dengan baik,” ujar Suhanto.

Berdasarkan pantauan Kemendag pada 24 Maret 2020, harga rata-rata nasional untuk beras, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah umumnya relatif stabil. Sementara itu daging ayam ras, cabe merah keriting, dan cabe merah besar harganya turun dibandingkan bulan sebelumnya, hanya bawang putih yang belum turun secara signifikan.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu gula pasir dan cabe rawit merah. Gula pasir naik 23,4 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp17.781/kg atau 42,25 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp12.500/kg. Sedangkan cabe rawit merah naik 8,45 persen menjadi Rp48.500/kg dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara umum kondisi pasokan bapok cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Khusus untuk bawang putih dan gula pasir, saat ini sedang diupayakan ada penambahan stok melalui importir dan penugasan BUMN,” ungkap Suhanto.

Pada kesempatan itu, Suhanto menyampaikan Pemerintah telah melakukan beberapa langkah dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok. Untuk komoditas bawang putih, Kemendag telah menyetujui Persetujuan Impor (PI) sekitar 150 ribu ton dan sudah terlaksana 11 ribu ton pada 19 Maret 2020. Selain itu, dalam mempercepat izin impor untuk menambah pasokan di dalam negeri, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 27 Tahun 2020.

Intinya dalam Permendag ini komoditas bawang putih dan bawang bombay tidak lagi memerlukan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dalam proses importasi yang berlaku hingga 31 Mei 2020.

“Kemendag dan Satgas Pangan juga melakukan pemantauan ke seluruh gudang importir untuk memastikan tidak ada perusahaan yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan situasi seperti saat ini, serta terus melakukan pengawasan secara intensif. Pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, tentu akan ditindak tegas,” jelas Suhanto.

Sementara itu, untuk komoditas gula pasir, Kemendag telah menjamin ketersediaan stok gula pasir dan diperkirakan siap dipasarkan awal April 2020. Selain itu, Kemendag juga akan menyediakan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi bagi masyarakat selama empat bulan ke depan sampai Juni 2020.

Dalam kesempatan ini, Suhanto menambahkan, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan bersama-sama menjaga situasi di lingkungan masing-masing.

“Lakukan aktivitas di rumah, namun bila harus ke luar rumah jaga physical distancing. Kita juga harus menjaga kesehatan dan higienis,” imbau Dirjen Suhanto.

Ia juga berharap, kerja sama dengan media dalam membuat pemberitaan dapat menjadikan masyarakat tenang, serta tidak melakukan panic buying.

“Dalam kondisi darurat wabah virus corona saat ini, memang diperlukan perhatian dan peran serta semua pemangku kepentingan,” pungkas Suhanto.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya

BERITA

Ikut Anjuran Pemerintah, Pemkot Surabaya Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya menyiapkan pembatasan sosial berskala besar, mengikuti anjuran Pemerintah Pusat. Harapannya itu bisa menekan penyebaran virus corona.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draft skema pembatasan sosial skala besar. Namun sebelum resmi diterapkan, draft tersebut akan dibahas bersama-sama instansi terkait.

“Kita menyiapkan pembatasan sosial skala besar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota ini. Secara draft kami sudah siapkan. Namun mungkin besok atau lusa akan kita rapatkan dengan jajaran samping,” kata Fikser di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Fikser menambahkan, sebelum draft pembatasan sosial resmi diterapkan, semua instansi terkait sudah saling menyamakan persepsi. Dengan begitu, diharapkan ke depan penerapan pembatasan sosial ini bisa berjalan lancar.

“Tentunya kalau sudah skala besar pembatasan sosial, maka itu ada pembatasan akses transportasi. Artinya, akses keluar masuknya Surabaya itu akan dibatasi,” ujar Fikser.

Fikser menyebutkan, nantinya akan dibahas terkait mekanisme pembatasan sosial yang mengatur berbagai regulasi. Termasuk juga akses keluar masuk ke Kota Surabaya. Baik warga luar kota yang akan ke Surabaya maupun sebaliknya.

“Ini kita juga ada pengaturan regulasi yang ke situ,” imbuh mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya itu.

Tidak hanya mekanisme terkait pembatasan sosial skala besar, pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi tentang pemberlakuan jam operasional bagi dunia usaha. Seperti kafe, mal, hotel dan restoran. Selain itu, adapula larangan secara tegas yang mengatur kegiatan yang menimbulkan keramaian. Saat ini regulasi-regulasi tersebut, masih berupa draft dan akan dibahas secara bersama.

“Jadi untuk pembatasan sosial skala besar ini yang diatur lebih spesifik. Apa saja yang tidak boleh. Tetapi karena draft ini kita sudah siap, namun nanti akan dirapatkan agar sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Fikser.

Fikser menjelaskan, sebelumnya ada istilah karantina wilayah yang akan diterapkan di Surabaya. Namun setelah dilakukan evaluasi, serta menindaklanjuti anjuran dari Pemerintah Pusat, pemkot berencana menerapkan pembatasan sosial skala besar.

“Kita coba membangun konsep yang ada di pemerintah kota (Surabaya) seperti apa. Makanya konsep ini harus dibahas bersama-sama, baru jika sudah oke, kita terapkan untuk sosialisasi ke masyarakat,” jelas Fikser.

Mantan Camat Sukolilo tersebut menyatakan, saat ini sudah dilakukan simulasi di lapangan terkait pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Terdapat 19 titik akses masuk ke Surabaya yang dilakukan pembatasan arus transportasi.

“Ini sudah kita mulai sosialisasi dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Nanti pada saat proses pelaksanaannya lebih ketat. Diharapkan sudah ada semacam (masyarakat) mengetahui itu,” lanjut Fikser.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan segera melakukan rapat bersama instansi terkait untuk menyamakan persepsi penerapan regulasi baru itu. Pasalnya, yang memberlakukan regulasi ini nantinya tidak hanya pemerintah kota, tapi jajaran samping dan pihak-pihak terkait juga terlibat.

“Sehingga dalam persepsi yang sama diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah pusat,” pungkas Fikser.

 

(ngip)

Baca Selengkapnya

BERITA

Empat Pasien Positif Corona di Bali Dinyatakan Sembuh

Oleh

Fakta News
Kepala Satgas Covid-19 Dewa Made Indra

Denpasar – Sebanyak empat pasien positif Covid-19 di Provinsi Bali dinyatakan sembuh pada Selasa (31/3/2020). Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengonfirmasi empat pasien yang dinyatakan sembuh itu.

“Tiga WNI (warga negara Indonesia) dan satu WNA (warga negara asing),” kata Made Indra dalam keterangan persnya, Selasa.

Made Indra mengatakan empat pasien itu sempat dirawat intensif di ruang isolasi beberapa rumah sakit di Bali. Setelah menjalani perawatan, sampel cairan tenggorokan empat pasien itu diambil untuk diuji di laboratorium.

Berdasarkan hasil uji laboratorium sebanyak dua kali, pasien itu dinyatakan negatif Covid-19. Kondisi fisik empat pasien itu juga mulai membaik, tak ada gejala sakit seperti sebelumnya.

“Mereka sudah diperkenankan pulang,” kata Made Indra.

Made Indra berharap tak ada lagi pasien dalam pengawasan (PDP) yang berubah status menjadi pasien positif Covid-19.

Hingga Selasa (31/3/2020), sebanyak 19 pasien positif Covid-19 dirawat di sejumlah rumah sakit di Bali. Sebanyak empat pasien dinyatakan sembuh dan dua meninggal. Sementara 13 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit.

Provinsi Bali juga mencatat 39 pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat di ruang isolasi sejumlah rumah sakit di Bali.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menyebutkan sebanyak 1.528 pasien dinyatakan positif Covid-19 hingga Selasa (31/3/2020). Sementara itu, sebanyak 81 pasien dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya