Connect with us

Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Terkendali

Mendag dan Mentan saat meninjau kondisi bahan pokok beberapa waktu lalu. (Foto: Kemendag)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di tengah keadaan sulit saat ini karena mewabahnya Virus Korona (Covid-19) di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto saat memberikan keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/3).

“Dalam kondisi sulit atau darurat Covid-19 saat ini, Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan bapok sebagaimana selalu ditekankan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai penjabaran arahan Presiden Jokowi. Untuk itu, diharapkan dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, agar langkah-langkah Kemendag dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat berjalan dengan baik,” ujar Suhanto.

Berdasarkan pantauan Kemendag pada 24 Maret 2020, harga rata-rata nasional untuk beras, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang merah umumnya relatif stabil. Sementara itu daging ayam ras, cabe merah keriting, dan cabe merah besar harganya turun dibandingkan bulan sebelumnya, hanya bawang putih yang belum turun secara signifikan.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu gula pasir dan cabe rawit merah. Gula pasir naik 23,4 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp17.781/kg atau 42,25 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp12.500/kg. Sedangkan cabe rawit merah naik 8,45 persen menjadi Rp48.500/kg dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara umum kondisi pasokan bapok cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Khusus untuk bawang putih dan gula pasir, saat ini sedang diupayakan ada penambahan stok melalui importir dan penugasan BUMN,” ungkap Suhanto.

Pada kesempatan itu, Suhanto menyampaikan Pemerintah telah melakukan beberapa langkah dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok. Untuk komoditas bawang putih, Kemendag telah menyetujui Persetujuan Impor (PI) sekitar 150 ribu ton dan sudah terlaksana 11 ribu ton pada 19 Maret 2020. Selain itu, dalam mempercepat izin impor untuk menambah pasokan di dalam negeri, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 27 Tahun 2020.

Intinya dalam Permendag ini komoditas bawang putih dan bawang bombay tidak lagi memerlukan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dalam proses importasi yang berlaku hingga 31 Mei 2020.

“Kemendag dan Satgas Pangan juga melakukan pemantauan ke seluruh gudang importir untuk memastikan tidak ada perusahaan yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan situasi seperti saat ini, serta terus melakukan pengawasan secara intensif. Pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, tentu akan ditindak tegas,” jelas Suhanto.

Sementara itu, untuk komoditas gula pasir, Kemendag telah menjamin ketersediaan stok gula pasir dan diperkirakan siap dipasarkan awal April 2020. Selain itu, Kemendag juga akan menyediakan pemenuhan kebutuhan gula konsumsi bagi masyarakat selama empat bulan ke depan sampai Juni 2020.

Dalam kesempatan ini, Suhanto menambahkan, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan bersama-sama menjaga situasi di lingkungan masing-masing.

“Lakukan aktivitas di rumah, namun bila harus ke luar rumah jaga physical distancing. Kita juga harus menjaga kesehatan dan higienis,” imbau Dirjen Suhanto.

Ia juga berharap, kerja sama dengan media dalam membuat pemberitaan dapat menjadikan masyarakat tenang, serta tidak melakukan panic buying.

“Dalam kondisi darurat wabah virus corona saat ini, memang diperlukan perhatian dan peran serta semua pemangku kepentingan,” pungkas Suhanto.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kementerian Kominfo Siapkan 4 Langkah Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran. Ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan percepatan digitalisasi sektor penyiaran tersebut.

“Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius, melalui: (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, (3) penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data, serta (4) penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” kata Johnny dalam konferensi pers virtual di Kementerian Kominfo, Senin (6/7/2020).

Johnny menjelaskan percepatan digitalisasi sektor penyiaran terutama kebijakan digitalisasi televisi merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dari percepatan digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak,” ujar dia.

Johnny pun memaparkan 6 alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Berikut selengkapnya:

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Negara-negara anggota ITU sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO di tahun 2015.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Menkominfo menekankan selama ini masyarakat dirugikan akibat kualitas tayangan tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran. Digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran di tanah air.

Menurut Menkominfo inefisiensi dan kerugian akibat ketidakpastian implementasi ASO ini semakin dirasakan pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Di Indonesia, selain LPP TVRI, terdapat 1.027 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersiaran dengan sistem terrestrial analog.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

Dengan migrasi teknologi digital, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk penyiaran televisi teknologi analog, akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum yang disebut dengan Digital Dividen sebesar 112 MHz (total bandwidth 90 MHz yang dapat digunakan) untuk menambah kapasitas, jangkauan dan kualitas internet broadband di tanah air.

Keenam, terkait dengan hubungan antar negara, apabila Indonesia terlalu lama menyelesaikan isu ini, maka akan muncul potensi permasalahan dengan negara tetangga khususnya di wilayah perbatasan. Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa internasional, sehingga harus dilakukan penataan spektrum frekuensi radio yang diharmonisasi dengan negara tetangga.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Bima Arya Tinjau Potensi Wisata Era Pandemi di Bantaran Sungai Sukaresmi

Oleh

Fakta News
Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari diskusi Bima Arya dengan Ketua Gugus Tugas Nasional yang juga Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, sekaligus  untuk melihat secara langsung potensi kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini.

Tampak hadir mendampingi Kepala Bappeda, Kepala Dispora, Kepala Disparbud, Kepala PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala DLH, Camat Tanah Sareal, Lurah Sukaresmi, Lurah Kedung Halang dan karang taruna setempat.

Mereka diajak tim KPC melihat potensi wilayah di bantaran Ciliwung dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Sesekali terlibat diskusi terkait hal apa saja yang perlu disiapkan dan diperbaiki untuk menunjang sebagai destinasi wisata berbasis alam.

“Jangka pendek kita akan menyulap tempat ini untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini. Sekarang orang butuh untuk meningkatkan imunitas dengan berjemur dan berkegiatan luar ruang. Jadi, aktivitas orang yang kita baca bukan lagi banyak ke mall, tetapi ke ruang terbuka,” ungkap Bima Arya.

“Karena itu peninjauan bagian dari persiapan ke arah sana, tidak memerlukan biaya yang besar, yang diperlukan adalah kesiapan warga di sini, kesiapan sistem. Karena ini harus berdampak ekonomi pada warga sekitar,” tambahnya.

Bima melanjutkan, jangka panjangnya ia berharap bisa memaksimalkan potensi kawasan tersebut untuk dijadikan ecoriparian yang merupakan penataan kawasan sungai menjadi produktif dengan konsep edukasi lingkungan.

“Jangka panjang kita akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi tempat ini untuk ecoriparian. Jadi wisata air terintegrasi dengan tanam-tanaman dan pelestarian alam. Tapi itu agak jangka panjang karena banyak hal yang harus dilakukan terkait infrastruktur, seperti pembebasan lahan,” terangnya.

Nantinya, kawasan tersebut akan dikelola oleh warga yang dibantu oleh aparatur wilayah serta tim dari Satgas Ciliwung.

“Di sini ada dua kelurahan, yakni Sukaresmi dan Kedunghalang. Saya tugaskan Pak Lurah untuk menyiapkan itu biar warga yang mengelola. Satu minggu saya minta ini untuk disiapkan. Karena tidak perlu banyak hal, hanya perlu pengaturan pembagian kerjanya saja di sini. Kalau orang datang ke sini, apa saja paket-paketnya,” jelas Bima.

“Bisa ngalun dari Jambu Dua, bisa camping di sini, hiking di sini, bisa aktivitas pengelolaan sampah, bisa barbeque dan yang pasti berjemur dan berolahraga di sini. Tidak terlalu banyak pengkondisiannya, yang penting warganya siap. Jadi sarana prasarananya dibiarkan alami saja,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPC yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra menyatakan bahwa di Kota Bogor masih ada satu titik sempadan Ciliwung yang masih tersisa, yang masih bisa diselamatkan dan peluang untuk dikelolanya lebih besar dan berdampak lebih untuk warga sekitar.

“Karena di Sukaresmi ini konturnya lebih landai dibandingkan kelurahan yang lain. Kelurahan lain kan curam- curam semua. Dan juga sejak pandemi ini ada aktivitas atau kebiasaan baru warga yang sudah mulai menyadari pentingnya daya imun, pentingnya kesehatan untuk terhindar dari pandemi Covid. Kemaren ada yang bersepeda, jalan kaki, berjemur, lari. Sebenarnya sangat berpeluang besar untuk penataan yang terintegrasi bagaimana menunjukkan sungai yang bagus,” jelas Een.

Een menambahkan, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah mencoba berbagai akses-akses untuk memudahkan menuju lokasi wisata.

“Dibersihkan jalannya jadi memang belum ada biaya besar, hanya tenaga kerja untuk merapikan. Terus kita coba jalan sambil melihat apa saja yang bisa dilakukan dalam jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, Wali Kota Bima Arya akan menjajal langsung dalam minggu ini dengan melakukan aktivitas camping di area delta bantaran Ciliwung kawasan Sukaresmi.

“Pak Wali dalam waktu dekat mau coba dulu beraktivitas disini terus kita akan camping disini. Sudah didiskusikan kepada Kadis PUPR untuk mulai menata lokasikan camping ground, Kadis Pariwisata untuk membuat track dan aktivitas. Jadi, kalau kita camping disini ngajak orang luar kan harus ada experience yang ditawarkan,” pungkasnya.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta Kepala Daerah di Semarang Raya Terapkan PKM

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang – Pemerintah Kota Semarang memperpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) terkait pandemi virus Corona atau COVID-19 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta daerah di sekitar Kota Semarang juga menerapkan PKM.

“Banyak evaluasi yang kita lakukan, kita sedang cek sisi kewilayahan dulu. Semarang Raya masih jadi perhatian, maka Insya Allah hari ini atau besok kita akan sampaikan kepada Bupati atau Wali Kota di Semarang Raya untuk membuat kebijakan PKM,” kata Ganjar usai rapat penanganan virus Corona di kantornya, Senin (6/7/2020).

Untuk diketahui, daerah Semarang Raya yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Ganjar juga menyampaikan harapannya agar rapid test dan swab dilakukan massal di Semarang Raya.

“Makanya kalau Semarang Raya bisa PKM, bisa semua, kalau satu-satu ya sama saja, penyakit tidak kenal wilayah,” kata Ganjar.

Untuk diketahui, PKM Kota Semarang jilid 4 sudah berakhir namun akhirnya diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Kami memutuskan PKM harus diteruskan. Sebagai payung hukum untuk kegiatan patroli yang melibatakan TNI Polri dan Pemkot. Perpanjangan perwal berikutnya tanpa periode,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat jumpa pers di Kantor Dinkes Kota Semarang, Jl Pandanaran, Semarang, Minggu (5/7) malam.

 

(edn)

Baca Selengkapnya