Pemerintah Optimistis Target Realisasi PEN Capai 100 Persen Pada Desember 2020
Jakarta – Pemerintah optimistis realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercapai 100 persen pada akhir tahun ini. Sampai akhir September 2020 ini atau akhir kuartal III/2020, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Satgas PEN) telah merealisasikan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional melebihi target Rp100 triliun, serta terus mendorong akselerasi penyerapan mencapai 100 persen pada Desember 2020, untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi di masyarakat dan mendukung pergerakan angka pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyebut akhir kuartal III realisasi program PEN secara kumulatif, mencakup pemulihan ekonomi dan kesehatan sudah berhasil terealisasi Rp304,6 triliun atau 43,8 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
“Sejak Komite PCPEN dibentuk 20 Juli 2020, secara kumulatif sudah direalisasikan Rp255,22 triliun untuk 4 sektor. Secara mingguan, bisa kita lihat realisasinya makin lama makin cepat,” jelas Budi sebagaimana tercantum dalam rilis Tim Komunikasi Komite PCPEN, Rabu (30/9).
Empat sektor yang dimaksud adalah sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi. Dalam 4 sektor itu Satgas PEN sudah menyalurkan pertambahan mingguan per klaster PEN sebesar Rp137,89 triliun. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi akan mulai direalisasikan pada awal Oktober 2020 atau kuartal IV. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal tersebut.
“Sampai akhir tahun kami optimis seluruh anggaran bisa terserap, sehingga bisa memberikan daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV,” jelas Budi Gunadi Sadikin.
Secara spesifik ia menjelaskan pada kelompok pertama atau sektor perlindungan sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasikan Rp36,3 triliun atau realisasinya 97,1 persen dari pagu Rp37,4 triliun dengan 10 juta keluarga penerima manfaat atau 40 juta rakyat kategori miskin. Lainnya, Program Kartu Sembako dengan pagu Rp43,6 triliun sudah terealisasikan Rp31,9 triliun atau realisasinya 73,2 persen kepada 19,4 juta penerima manfaat.
“Jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang, ada sekitar 80 juta rakyat yang hidup di taraf ekonomi paling bawah sudah tersentuh oleh program pemerintah ini,” masih kata Budi.
Program Bantuan Sosial (Bansos) Tunai Non-Jabodetabek telah direalisasikan sebesar Rp24,8 triliun dan diterima 9,2 juta penerima. Ditambah Jabodetabek, pagu keseluruhannya menjadi Rp39,2 triliun dengan realisasi keseluruhan 74,6 persen dan penerima manfaat menjadi 10,9 juta.
Pada Program Kartu Prakerja sudah direalisasikan Rp19,46 triliun untuk menjangkau 5,48 juta penerima manfaat. Sedangkan Program Subsidi Upah/Gaji sebesar Rp14 triliun telah direalisasikan dan akan terus berjalan hingga akhir tahun yang diberikan pada 11,65 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Program lainnya seperti BLT Dana Desa dan Diskon Listrik terus berjalan.
Pada sektor UMKM yang berperan besar pada pengembangan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sudah direalisasikan program penempatan dana sebesar Rp59 triliun untuk sumber dana penyaluran kredit UMKM di Indonesia. Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, berhasil direalisasikan Rp16 triliun kepada 6,6 juta penerima manfaat dalam bentuk hibah, menjadi modal awal bagi pengusaha mikro untuk bisa menggulirkan usahanya. Satgas PEN juga telah menyalurkan Program Subsidi Bunga Kredit Mikro kepada 7,67 juta debitur UMKM.
Pada sektor Kementerian/Lembaga yang mengkhususkan pada Program Padat Karya, sudah direalisasikan Rp12,76 triliun kepada sekitar 1,97 juta tenaga kerja.
“Terima kasih dukungannya selama ini, saya berharap Rp130 triliun lebih yang kita realisasikan dalam kuartal III ini bisa bermanfaat maksimal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III. Mudah-mudahan lebih baik dibandingkan negatif lima persen di kuartal II,” ia mengapresiasi semua pihak.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
