Pemerintah Lantik 254 Putra/Putri Papua dan 133 Penyandang Disabilitas Berkarya di BUMN
Jakarta – Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat terus menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Komitmen ini menjadi acuan pemerintah dalam meminimalisasi kesenjangan sosial dan opini “Jawasentris” agar semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang, khususnya bagi Tanah Papua. Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melantik untuk berkarya di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pelantikan ini merupakan pelaksanaan komitmen Presiden pada tanggal 10 September 2019 di Istana Negara, untuk melakukan afirmasi penerimaan 1.000 orang putra/putri terbaik Papua untuk berkarya di berbagai BUMN, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas,” ucap Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas Untuk Berkarya di BUMN, yang diselenggarakan daring dan luring di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (25/05/21).
Wapres menegaskan pemerintah sangat serius memegang komitmen untuk memajukan Tanah Papua agar tidak mengalami ketertinggalan dari daerah-daerah yang lain.
“Pemerintah serius dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua agar sejajar dengan saudara-saudara setanah air lainnya,” tegas Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kebijakan afirmasi terbaru bagi Papua tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan aturan tersebut, Wapres selaku Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, saat ini sedang melakukan finalisasi rencana aksi tindak lanjut dari Inpres tersebut bersama dengan para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.
“Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah, bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait, saat ini sedang memfinalisasi rencana aksi tindak lanjut Inpres, yang mencakup 7 bidang prioritas, yaitu penanggulangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, serta pencapaian SDG’s dan infrastruktur,” jelasnya.
Kemudian, Wapres juga berharap agar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat segera terlaksana dan didukung oleh seluruh masyarakat dan lembaga terkait.
“Saya mengharapkan dan mengajak kita semua bersama-sama memberikan dukungan terbaik dan menjaga suasana yang kondusif agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dapat secepatnya terlaksana dan memberikan hasil, serta manfaat yang nyata,” harap Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan kepada para putra dan putri Papua serta penyandang disabilitas yang dilantik agar dapat bekerja dengan optimal dan menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya ucapkan selamat bekerja dan semoga sukses. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian dan buktikan bahwa kalian layak menjadi teladan bagi putra dan putri Indonesia,” pesan Wapres.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa BUMN tidak hanya berupaya menggerakkan ekonomi nasional saja, tetapi juga mengatasi berbagai permasalahan sosial yang semakin menjadi akibat pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
“BUMN sebagai lokomotif ekonomi Indonesia tidak hanya berkomitmen dan konsisten dalam menggerakkan ekonomi nasional. Upaya transformasi BUMN juga untuk permasalahan ekonomi dan sosial yang di masyarakat pada umumnya, yang semakin dalam akibat pandemi ini. Salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dan putra-putri Papua,” ucap Erick.
“Kami percaya, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal jika tidak merata dan tidak inklusif,” tambahnya.
Sementara itu, hal senada diungkapkan oleh Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Alexandra Askandar, yang menuturkan akan terus berkomitmen mengembangkan potensi Papua dan Papua Barat
“Kami Forum Human Capital Indonesia merupakan komunitas penggiat human capital di BUMN akan berupaya secara optimal mengembangkan potensi di Papua dan Papua Barat karena kami yakin penerapan prinsip inclusivity dan diversity akan memperkaya serta mengakselerasi kemajuan BUMN,” tutur Alexandra.
Adapun 8 putra/putri terbaik Papua dan Disabilitas mewakili 8 BUMN yang hadir dilantik secara langsung, antara lain Sdri. Yaneke Hana Grace Risakotta, PT Pertamina (Persero); Sdri. Jessica Leylani Inggamer, PT Bank Mandiri (Persero); Sdr. Benedictus Plato Ham Imbiri, PT Kimia Farma (Persero); Sdr. Marsel Delano Mehue, PT PLN; Sdr. Adityo Eko Putra, PT. Bank Negara Indonesia (Persero); Sdr. Dwi Putra Ramadhan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero); Sdr. Husnul Fikri, PT Permodalan Nasional Madani (Persero); Sdr. Bimo Satriyo Dwi Putro, PT Telekomunikasi (Persero) Tbk.
Sebagai informasi, hingga tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian BUMN yang bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) telah merekrut 776 orang Putra/Putri Terbaik Papua yang ditempatkan di 55 BUMN atau terealisir sebesar 77 % dari target 1000 orang, dan tidak menutup kemungkinan untuk melebihi dari jangkauan target. Sedangkan untuk penyandang disabilitas hingga tahun 2020 telah dilakukan perekrutan sebanyak 310 orang penyandang Disabilitas yang ditempatkan di 42 BUMN di seluruh Indonesia, dan jumlah terebut akan terus ditingkatkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
