Pemerintah Inginkan Indonesia Jadi Eksportir Terbesar Ikan Hias Dunia
Jakarta – Kekayaan ikan hias yang dimiliki Indonesia bisa membuat bangsa ini menjadi pemasok terbesar ikan hias di pasar dunia. Bahkan kehadiran ikan hias Indonesia di tengah perdagangan ikan hias internasional bisa dimanfaatkan menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritima (Kemenko Kemaritiman) Agung Kuswandono dalam acara Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias. Dia bersyukur atas terselenggaranya kegiatan itu Simposium Nasional Industri Ikan Hias itu.
“Alhamdulillah akhirnya tercapai juga cita-cita kami untuk mengadakan Simposium membahas tentang ikan hias Nasional Indonesia,” ungkap Agung dalam siaran pers yang diterima Fakta News, Jumat, (01/12).
Menurut Agung, selama ini sentuhan pemerintah di bidang ikan hias relative kecil, karena hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja yang mengurusi hal tersebut. Menurutnya, mengurusi industri ikan hias bukan sekedar mengurusi ikan hiasnya, karena ikan hias ini sudah bersifat internasional, maka industrinya harus bener-bener di urusi dengan skala internasional pula.
“Kita mengurusi ikan hiasnya, kita urusi nelayan penangkapnya, kita urusi pembudidayaannya, kita urusi transportasinya, karena ikan hias rawan mati dan mengangkutnya harus dengan metode khusus dan tidak bisa lama-lama,” tandas Agung.
Dia menjelaskan, jenis ikan hias Indonesia sendiri dapat dilihat dari keragaman jenis ikan-ikan yang mendiami perairannya. Perairan tawar Indonesia dihuni oleh sedikitnya 1.248 jenis ikan, 243 jenis diantaranya merupakan spesies endemik dan 122 jenis udang hias. Sedangkan di perairan laut Indonesia, terdapat sekitar 3.476 jenis ikan. Pemanfaatan potensi ikan hias tersebut, tentunya dapat memberikan kontribusi nyata apabila dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Keanekaragaman ikan hias Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir ikan hias dunia. Potensi pasar dan trend produksi ikan hias Indonesia memiliki prospek yang cukup menjanjikan jika ditinjau secara ekonomi. Pada tahun 2015 kontribusi Indonesia untuk nilai ekspor ikan hias air laut menduduki posisi ke 3 dunia, dengan nilai mencapai sekitar 5,43 Juta US $. Sementara nilai ekspor ikan hias air tawar menduduki posisi ke 5 besar dunia, dengan nilai mencapai 14,16 Juta US $.
Hal ini didukung juga dengan tersebarnya wilayah sentra produksi ikan hias Indonesia di 18 Provinsi di seluruh Indonesia. Potensi lainnya terlihat dari trendproduksi ikan hias yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi ikan hias sekitar 1,31 milyar ekor dan diharapkan menjadi 2,5 miliar ekor pada tahun 2019. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2007 – 2016), Indonesia terus bersaing dengan Singapura, Spanyol, Jepang, Ceko, Thailand dan Malaysia untuk menguasai pasar ikan hias dunia.
Untuk itu, Agung berpendapat pentingnya mengumpulkan semua pakar dan pelaku ikan hias serta lebaga pemerintah untuk menggelar simposium dalam rangka membuka wawasan tentang budidaya ikan hias untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir sekaligus produsen ikan hias nomor 1 di dunia.
Harus Ada Keberanian
Mantan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan ini mengatakan, sumberdaya alam Indonesia sangat luar biasa. Indonesia mempunyai lebih dari 17 ribu pulau yang di kelilingi oleh laut dan 2/3 – nya itu merupakan wilayah teritiro. Apalagi, wilayah Indonesia berada di daerah tropis di lingkar katulistiwa.
“Kalau bicara ikan hias, maka iklim tropis tempatnya ada di Indonesia, itu the bestnya yang saya sampaikan dulu. Tetapi sedihnya, mengapa ikan hias kita ada di negara lain?,” ibuhnya.
Ikan hias yang dibeli dari Indonesia memang dengah harga yang relative tinggi. Namun setelah sampai ketangan pembeli seperti Singapura, akan dijual lagi dengan harga mencapai 40 kali lipat. Untuk itu, dengan memanfaatkan sektor ini lanjut Agung, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru dan bisa menurunkan angka kemiskinan.
“Caranya kita harus inovatif sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi. Jangan berpikir biasa biasa saja, tetapi harus ada terobosan,” pungkas Agung.
Lebih lanjut, Agung menghimbau kepada seluruh jajaran pemeritah pusat, daerah, jajaran penddikan, sekolah-sekolah, legislatif pusat dan daerah, lembaga-lembaga non departemen, swasta atau organisasi untuk bisa memasang aquarium di kantornya masing-masing.
“Bayangkan berapa juta aquarium yang akan tercipta dengan himbawaan out of the box. Artinya industry ikan hias di Indonesia akan berkembang,” imbuhnya.
Nyong Syarief
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.