Connect with us
Parlemen

Pemerintah Harus Komitmen Selesaikan RPP Awak Kapal

Pemerintah Harus Komitmen Selesaikan RPP Awak Kapal
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendesak pemerintah untuk berkomitmen dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan dengan mengedepankan perlindungan bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

“RPP ini harus segera diselesaikan, karena menyangkut nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jangan ada lagi lempar tanggung jawab, karena hanya akan merugikan anak bangsa,” ungkap Felly saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Untuk itu, pihaknya berharap adanya sinergi serta komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada awak kapal niaga dan awak kapal di kapal perikanan. “Sinergi perlu terus dibangun dalam penyusunan RPP tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. Paling lama dalam waktu dua bulan sudah bisa diundangkan,” tegasnya.

Selain itu, Felly juga minta pemerintah meningkatkan koordinasi dalam pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan negara selalu hadir  negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saat ini, RPP bagi awak kapal telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sinkronisasi regulasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mensinergikan tugas dan kewenangan pada masing-masing kementerian dan lembaga terkait.

Ida menjelaskan, RPP awak kapal nantinya hanya mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. Terkait teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah Perusahaan Pekerja Migran Indonesia yang harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. (rnm/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dinilai Terlalu Intervensi Ranah Pribadi, Puan: Tugas Komisi VIII yang Akan Menguliti RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Ketua DPR Kecam Penyerangan pada Menko Polhukam
Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pasal-pasal dalam draft RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengintervensi ranah privat rumah tangga.

Namun, Puan tidak bisa bicara secara langsung apakah RUU itu perlu atau tidak perlu karena akan di bahas komisi terkait.

Hal itu dikatakan Puan ketika menghadiri Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema “Arah Baru Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban “Hikmah” di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2).

“Karena itu (RUU Ketahanan Keluarga) tugas Komisi VIII yang akan menguliti,” ujar Puan.

Puan juga membenarkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas. Dia pun meminta semua pihak untuk menunggu pembahasan RUU tersebut di Komisi VIII DPR.

“Ini akan masuk dalam pembahasan Komisi VIII, jadi kalau kemudian ada perubahan-perubahan apakah akan diteruskan, atau tidak dibahas, dan bagaimana nanti hasilnya, ya kita tunggu pembahasan dari Komisi VIII, karena sampai sekarang pun belum dibahas,” ujar Puan.

Seperti diketahui, draft RUU Ketahanan Keluarga kini sedang menuai polemik di kalangan publik. Ada poin-poin dalam draft RUU itu yang dinilai terlalu jauh masuk dalam ranah privat warga dan rumah tangga.

Salah satu poin itu adalah larangan bagi seseorang untuk mendonorkan sperma atau ovum guna keperluan mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku untuk yang sukarela maupun yang komersial.

RUU ini juga memiliki kecenderungan ‘menyeret’ perempuan ke ranah domestik, yakni hanya sekedar mengurus rumah tangga saja.

Dalam Pasal 25 ayat 3 draft RUU ini disebut bahwa istri wajib mengurusi urusan rumah tangga.

Berikut bunyi pasal itu:

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

  1. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
  2. menjaga keutuhan keluarga; serta
  3. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU ini diusulkan oleh lima anggota DPR. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Sosialisasi Lingkungan Sehat dan Sanitasi Lewat Kuis

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Usai mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi. Acara sosialisasi tersebut dihelat di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Di hadapan sekitar 800 peserta, Ibu Iriana menyampaikan pentingnya pengurangan sampah plastik. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana juga melakukan dialog dan kuis berhadiah dengan pertanyaan seputar masalah sampah dan lingkungan.

“Di sini saya akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya berapa lama plastik bisa terurai di alam?” tanya Ibu Iriana yang kemudian dijawab oleh salah satu peserta yang tampil ke depan.

Tidak hanya berdialog soal sampah, para peserta juga dikenalkan dengan tiga maskot yang menjadi logo Gerakan Indonesia Bersih. Ketiganya adalah Meta, Amboi, dan Gurano.

Meta adalah jenis ikan kepe-kepe yang ada di laut. Hewan ini sangat aktif melakukan bersih-bersih pada siang hari. Sementara Amboi merupakan udang pembersih yang rajin membersihkan parasit yang menempel pada ikan. Adapun Gurano merupakan spesies hiu paus yang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan merupakan biota laut yang sangat langka.

Usai berdialog, Ibu Iriana lalu meninjau stan PT Pegadaian (Persero) yang menampilkan program memilah sampah menabung emas atau The Gade Clean and Gold. Secara garis besar, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi sekaligus mencintai lingkungan.

Dalam program tersebut masyarakat diarahkan untuk memilah sampah dan menjualnya melalui bank sampah binaan. Nilai hasil sampah inilah yang kemudian akan dikonversi menjadi tabungan emas.

Turut mendampingi Ibu Negara dalam acara tersebut antara lain, Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Naniek Wahidin Halim, dan para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat. Acara tersebut dilangsungkan di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Tarian Katuran Rawuh Ning Kota Serang menyambut kedatangan Ibu Iriana yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Ibu Iriana tampak didampingi oleh Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

Salah satu bentuk peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Negara dan para anggota OASE-KIM adalah dengan memberikan bantuan berupa pembangunan 1.000 jamban di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam sambutannya, Ibu Iriana menyambut baik kegiatan itu dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki jamban yang layak. Tadi Bu Luhut sudah menceritakan bahwa di sini ada yang sudah hampir 30 tahun belum memiliki jamban. Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu OASE semua telah membantu memberi jamban untuk masyarakat Banten,” kata Ibu Iriana.

Ibu Iriana juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.

“Saya titip tolong ya bapak ibu semua untuk menjaga kebersihan. Tadi sudah disampaikan secara gamblang bahwa jamban itu sangat perlu sekali untuk pemakaian yang ada di Banten ini,” imbuhnya.

Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri oleh warga dan akses kepada fasilitas sanitasi sehat yang belum memadai. Data dari Dinas Kesehatan Kota Serang menunjukkan bahwa sekitar 24,73 persen atau 29.735 kepala keluarga (KK) masih melakukan buang air besar sembarangan, baik di kebun, sawah, maupun sungai.

Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan dalam laporannya mengatakan, bantuan jamban diberikan kepada tiga kecamatan yang paling membutuhkan. Dengan dibangunnya jamban, diharapkan budaya masyarakat dalam hal sanitasi juga bisa berubah menjadi lebih baik.

“Memang mengubah budaya itu tidak mudah, tetapi OASE Kabinet Indonesia Maju pada kesempatan ini menolong masyarakat untuk mengubah kebiasaan hidupnya menuju yang lebih sehat,” kata Ibu Devi.

Pembangunan 1.000 jamban di Kota Serang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2020. Selain jamban, OASE-KIM juga memberikan bantuan pembangunan 1 sumur artesis dan 1 Instalasi Pembersihan Air Limbah (IPAL).

Dalam pelaksanaannya, program tersebut didukung oleh tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Untuk memberikan edukasi kepada warga terkait program ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan dua kali sosialisasi.

“Kami berpikir bahwa suatu alat modern kalau hanya diberikan demikian tidak akan dipakai karena banyak pengalaman dipakai gudang. Jadi sudah dua kali sosialisasi oleh Kemenkes untuk menerangkan apa sebetulnya gunanya jamban itu diberikan, yaitu untuk menambah kesejahteraan hidup mereka,” tutur Ibu Devi.

Selepas memberikan sambutan, Ibu Iriana bersama dengan Ibu Wury, Ketua Umum OASE-KIM Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan membuka selubung sebagai tanda pencanangan pemberian dukungan 1.000 jamban, sumur artesis, dan IPAL. Ibu Iriana kemudian meninjau beberapa rumah warga yang telah menerima bantuan pembangunan jamban.

 

Ping

Baca Selengkapnya