Connect with us

Pemerintah Evakuasi 538 WNI dari Sudan

Pemerintah evakuasi WNI dari Sudan (Foto: Humas Kemlu)

Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevakuasi sebanyak 538 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan.

“Alhamdullilah, pada pukul 01.00 dini hari WS [waktu setempat] atau pukul 06.00 pagi WIB pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di Kota Port Sudan,” ujar Menlu dalam pernyataan tertulisnya, Senin (24/04/2023).

Sebanyak 538 WNI yang dievakuasi akibat adanya konflik bersenjata di Sudan tersebut terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood dan staf KBRI beserta keluarga.

“Ini adalah evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Dubes RI di Khartoum. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bis sebanyak 8 buah dan 1 mini bus KBRI,” ujar Retno.

Menlu menjelaskan, WNI yang dievakuasi berangkat dari Khartoum pada Minggu (23/04/2023) pukul 08.00  waktu setempat (WS) atau pukul 13.00 WIB. Para WNI tersebut menempuh perjalanan selama sekitar 15 jam dengan jarak 830 kilometer menuju ke Port Sudan, melalui Kota Atbara, Damir, Mismar, dan Sawakin serta melewati sekitar 15 pos pemeriksaan.

“Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Insyaallah persiapan pulang ke Indonesia juga terus dilakukan,” kata Menlu.

Retno menyampaikan, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Sudan untuk memastikan jalur aman dan keamanan bagi WNI. Dubes RI di Arab Saudi dan Konsulat Jenderal (Konjen) di Jeddah, Arab Saudi juga melakukan komunikasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses lanjutan berjalan dengan baik.

Selain itu, kata Retno, tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak, baik dari Jakarta yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) maupun tim perbantuan dari Riyadh dan Jeddah, Arab Saudi.

“Pagi ini, tim evakuasi juga akan berangkat menuju Jeddah dengan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari Tim Pengamanan TNI, Tim Kesehatan dari Puskes TNI, dan personil Kemlu,” imbuhnya.

Lebih lanjut Retno menyampaikan, pemerintah juga akan segera melakukan evakuasi tahap kedua. Pemerintah mengidentifikasi masih terdapat 289 WNI di Sudan, yang sebagian besar adalah mahasiswa dan lima pekerja perusahaan.

“Rencana awal seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evacuee lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap,” terang Retno.

Retno pun mengimbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum sehingga dapat dievakuasi pada tahap kedua.

“Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa WNI keluar dari wilayah konflik dengan selamat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya