Pemerintah Diminta Sigap Waspadai Risiko Ekonomi Mendatang
Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan perekonomian nasional memiliki ancaman yang beragam, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Risiko yang harus dihadapi ini sebelumnya terungkap pada World Economic Forum (WEF). Beberapa ancaman yang dimaksud berupa ketidakpastian harga hingga krisis utang sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Sedangkan untuk ancaman risiko jangka menengah yakni 5 sampai 10 tahun ke depan, ada krisis perubahan iklim. Sehingga saat ini dalam forum internasional selalu dibahas mengenai kebijakan untuk memitigasinya. Selain itu, muncul juga digital power concentration dan cyber security failure yang harus diwaspadai.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai bahwa perubahan iklim tentu bisa berdampak bagi kondisi makro ekonomi. “Ini dapat ditinjau baik dari sisi penawaran maupun permintaan tetapi dari sisi penawaran bisa menjadi pemicu dari dampak secara keseluruhan,” ungkap Anis dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (30/10/2021).
Anis menambahkan kondisi naiknya suhu, perubahan cuaca ekstrim, tekanan udara bisa berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi yang secara langsung akan mempengaruhi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pariwisata dan sebagainya. “Hal ini akan sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing negara untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Dan iklim awal di setiap negara yang berbeda juga seharusnya akan menentukan besarnya dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara,” tutur Anis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa negara seharusnya sudah siap dengan melakukan antisipasi karena kerentanan terhadap perubahan iklim berbeda di setiap negara. Untuk itu, tanggapan kebijakan yang lebih kuat terhadap ancaman perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi harus disiapkan secara matang, sehingga tidak ada efek semakin bertambah parah jika ditambah dengan masalah simultan, seperti kesehatan dan menurunnya kualitas gizi akibat perubahan iklim tersebut.
Di samping itu, teknologi digital sudah bukan lagi perkara masa depan, namun sudah menjadi realita bagi dunia secara keseluruhan. Perkembangan teknologi yang terus meningkat tajam pun sebenarnya demi mengimbangi kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin besar. Di setiap aspek kehidupan akan selalu ada teknologi digital yang membantu aktivitas sehari-hari sehingga menjadikan lebih efisien.
“Bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, sektor komunikasi menjadi bukti nyata bahwa pandemi mendorong masyarakat Indonesia untuk segera melakukan transisi dari manual ke era teknologi digital. Justru kita harus bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital ini,” jelas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut.
Pergeseran aktivitas dari offline menuju online pun akibat pandemi menjadi hal baru bagi para pelajar dan pekerja yang harus beradaptasi dengan beraktivitas secara online di rumah, baik itu untuk bekerja maupun untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan bagi masyarakat dan bisnis yang awalnya belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, saat ini “dipaksa” untuk segera hidup berdampingan bersama teknologi digital itu sendiri.
Adapun tentang prediksi tingginya harga minyak, Anis mengingatkan mitigasi atau langkah antisipasi dini dari pemerintah. Jangan sampai kenaikan harga minyak nantinya menjadi salah satu faktor terhambatnya pemulihan ekonomi karena harga minyak yang mahal bisa membuat inflasi ikut naik. “Hal ini dapat berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat. Tentu pemerintah harus segera melakukan mitigasi risiko, sehingga hal ini tidak terjadi di tengah proses pemulihan ekonomi dampak pandemi,” pungkas Anis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
