Pemerintah Diminta Siapkan Skema Antisipasi Mobilitas Masyarakat Jelang Nataru
Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan skema dan kebijakan strategis dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Lasarus menyampaikan pematangan konsep pembatasan mobilitas masyarakat harus dilakukan jelang Nataru, mengingat kejadian sebelumnya pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 terjadi lonjakan kasus Covid-19.
“Bagaimana kita tidak mengalami kejadian yang sama ketika kita tidak terlalu sukses mengendalikan natal dan tahun baru lalu, bahkan sangat tidak sukses ketika kita kendalikan mudik dan lebaran yang lalu,” ungkap Lasarus dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP (BASARNAS), membahas kesiapan pemerintah mengantisipasi peningkatan penumpang jelang Nataru 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Menurutnya, kelalaian yang terjadi pada momen tersebut telah membuat peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang signifikan. Bahkan puncaknya terjadi pasca lebaran 2021 lalu. “Kita melihat di dua momen tersebut, mulai natal 2020 dan tahun baru 2021, kemudian mudik dan lebaran 2021 terjadi lonjakan Covid yang luar biasa. Ini harus kita akui bersama terjadinya peningkatan kasus karena kerumunan orang akibat dari pelaksanaan mudik dan balik nataru 2020, maupun lebaran 2021 yang lalu,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Berkaca dari pengalaman tersebut, Lasarus mengingatkan, meski pengendalian kasus Covid-19 berada di tangan Satuan Tugas Covid atau Satgas. Namun, Kemenhub sebagai petugas pelaksana juga perlu menyiapkan skema guna mengantisipasi lonjakan kasus. Apalagi, saat ini muncul varian baru Covid-19 yakni Omicron. “Saya rasa ini juga menjadi lampu kuning untuk kita melakukan persiapan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam menghadapi pengendalian natal dan tahun baru ini,” imbuh Lasarus.
Dalam paparannya, Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi lonjakan mobilitas jelang libur Nataru. Salah satunya, Kemenhub akan menerapkan aturan ganjil-genap (gage) di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi peningkatan mobilitas. Menurut dia, kebijakan ini akan diberlakukan di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi sampai dengan jalan tol pada tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Diharapkan, dengan penerapan gage ini bisa menurunkan 30 persen pergerakan masyarakat saat Nataru. Dengan begitu, potensi penularan kasus Covid-19 juga bisa ditekan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
