Connect with us
Parlemen

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional guna menjaga stabilitas pangan Indonesia. Menindaklanjuti itu, maka nantinya Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan sejumlah kementerian terkait guna mendorong pembentukan badan pangan tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirut Bulog Budi Waseso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa. (5/11/2019). Sudin menuturkan bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga implementasinya perlu ditindaklanjuti secara lebih nyata.

“Untuk itu nantinya Komisi IV akan melakukan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Dalam kesimpulan yang dibacakan Sudin, Komisi IV DPR RI juga meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dan melakukan penyesuaian harga pembelian beras pemerintah berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan biaya-biaya yang berlaku saat ini.

Adapun Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo sebelumnya juga mengutarakan agar Komisi IV DPR RI segera memanggil sejumlah menteri, salah satunya MenPAN-RB untuk segera merealisasikan Badan Pangan Nasional. Pasalnya wacana ini sudah berlangsung lama namun tidak ada perkembangan yang berarti.

“Dulu pernah didesain yang sampai sekarang tidak kunjung selesai, karena itu kita tanyakan pada MenPAN-RB tentang seberapa jauh proses ini,” terang politisi Partai Golkar itu. Dengan adanya Badan Pangan Nasional, diharapkan akan semakin memperkuat keberadaan logistik dalam jangka waktu panjang, karena berada dalam koordinasi langsung di bawah Presiden. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MUI Lakukan Standarisasi Dai untuk Satukan Visi dan Koordinasi Langkah Dakwah

Oleh

Fakta News
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH Cholil Nafis

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai kegiatan standardisasi dai atau sertifikasi dai. Visi dan koordinasi dakwah menjadi bahasan dalam kegiatan itu.

“Para dai yang sudah berkiprah di masyarakat diundang ke MUI untuk musyawarah dan tukar pikiran agar menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah. Merekalah yang akan direkomendasi oleh MUI sebagai dai,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH Cholil Nafis, dalam keterangannya, Senin (18/11/2019).

Cholil mengatakan materi yang dibahas secara garis besar meliputi wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Dia mengatakan juga dibahas Islam wasathiyah (moderat).

“Materi wawasan Islam wasathi (moderat) mengulas tentang paham Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Islam wasathi sebagai arus utama paham Islam Indonesia,” kata dia.

“Mengikuti akidah ahlussunnah wal-jamaah. Islam yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrim kiri,” tambah Cholil.

Dia mengatakan wawasan kebangsaan dipaparkan tentang kesepakatan kebangsaan (al-ittafaqaat al-wathaniyah) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai ajaran Islam, sudah final, dan mengikat. Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman sehingga membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam.

“Metode dakwah yang disepakati adalah yang menguatkan keagamaan Islam sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI. Permasalahan khilafiyah (beda pendapat) harus ditoleransi dan menghormati perbedaan. Namun masalah penyimpangan (inhiraf) penodaan agama harus diamputasi,” jelasnya.

Cholil mengatakan standardisasi dai dilakukan untuk menyatukan persepsi dan langkah dakwah dalam mengembangkan ajaran Islam. Dia mengatakan para dai sepakat untuk mengembangkan Islam untuk memperkuat kesatuan bangsa.

“Di akhir acara semua peserta dai bersepakat untuk mengembangkan dakwah Islam wasathi dan menjaga keutuhan NKRI,” tuturnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Hanya di BUMN, Radikalisme Juga Sudah Masuk di Instansi Pemerintah

Oleh

Fakta News
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius

Jakarta – Kementerian BUMN ramai dibicarakan karena ada isu terpapar radikalisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan bukan hanya BUMN, radikalisme juga sudah masuk ke hampir seluruh instansi.

“Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi aja ada kok polwan, saya ngomong sama Polri. Tapi tebal-tipis, sedikit-banyaknya kan masih beda-beda. Tapi sudah di mana saja. Artinya, tugas kitalah sekarang mereduksi itu,” ujar Suhardi di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Suhardi tidak merinci pasti sejauh mana data yang dimiliki BNPT terkait paparan radikalisme di Kementerian BUMN. Namun, kata Suhardi, pihaknya pernah melakukan upaya pencegahan.

“Saya sudah memberikan ceramah permintaan Menteri BUMN yang lama 184 CEO-nya saya berikan masalah resonansi kebangsaan dan juga bahaya-bahaya dan pencegahannya,” katanya.

“Jadi ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin dalam tanda petik agak lain. Artinya, yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya,” imbuh Suhardi.

Tidak hanya di Kementerian BUMN, menurut Suhardi, radikalisme juga berkembang di mana sana. Dia sudah memetakan sebaran paham tersebut di setiap instansi. Untuk itu, tinggal bagaimana upaya menguranginya.

“Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang nggak ada jurnalis? Mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu? Semuanya kita tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaanlah jati diri,” katanya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Langgar Janji Kampanye, Anies Disebut Tak Konsisten Terkait Penggusuran di Sunter

Oleh

Fakta News
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono

Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Gubernur Anies Baswedan tak konsisten. Gembong menyindir Anies terkait kasus penggusuran permukiman liar di atas saluran penghubung Kali Sunter, Jakarta Utara.

“Pak Anies hanya ingin mendapatkan simpati masyarakat. Makanya Pak Anies sampaikan program itu (tidak menggusur). Tapi kan akhirnya tidak konsisten, apa yang diucapkan tidak konsisten. Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran,” kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin, 18 November 2019.

Gembong mengatakan penggusuran bisa dilakukan untuk menata wilayah ibu kota. Hanya saja, Gembong menyayangkan janji Anies tak akan menggusur saat kampanye Pilgub 2017.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut tindakan Anies tak sesuai dengan janji manis yang diumbar dulu. Wilayah Sunter, Jakarta Utara, merupakan lumbung suara Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

“Cuma itu persoalanya. Yang sekarang harus jadi catatan Pak Anies. warga yang tergusur mendapat tempat layak huni. itu yang harus dipikirkan,” ucap Gembong.

Sebelumnya beredar rekaman video penggusuran berujung kericuhan di Sunter pada Kamis, 14 November 2019. Penertiban bangunan liar yang dilakukan personel gabungan Kepolisian, Satpol PP, dan PPSU itu ditolak pemilik bangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah disosialisasikan sebelumnya. Proses pembongkaran rumah juga melibatkan warga sekitar.

“Sesuai sudah dikomunikasikan lebih dari dua bulan (lalu) dan itu sepengetahuan mereka,” kata Wali Kota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 18 November 2019.

 

Adn

Baca Selengkapnya