Pemerintah dan Pemprov Aceh Perlu Bentuk Tim Alih Sistem Pertanahan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh, untuk membicarakan rencana pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan di Aceh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Badan Pertanahan Aceh.
“Kami merespon permintaan dari Pemprov Aceh yang hadir ke DPR RI hari ini guna membicarakan pengalihan sistem pertanahan di Aceh dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh. Oleh karenanya kami juga mengundang Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dirjen Otonomi Daerah untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait hal tersebut,” ujar Herman usai pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar.
Pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan di Aceh dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh tersebut merupakan bagian dari salah satu klausul pada pembicaraan perdamaian di Helinski beberapa tahun silam. Hal tersebut kemudian terutang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang diperkuat dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2015 tentang dibentuknya tim untuk pengalihan tugas pokok di bidang pertanahan ke pemerintah Provinsi Aceh.
Tidak Terlepas dari Sistem Pertanahan Nasional
Herman juga mengakui ada berbagai alasan pemerintah belum melaksanakan Perpres tersebut, baik itu alasan teknis, politis maupun ekonomis. Pasalnya sistem pertanahan sebuah daerah juga tidak terlepas dari sistem pertanahan nasional. Pihaknya berharap pemerintah segera merespon permintaan Pemerintah Provinsi Aceh tersebut dengan bijak, cermat dan cepat.
Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa seluruh biaya operasional baik di daerah maupun yang berasal dari pusat untuk program daerah ke Aceh, setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari Rp 600 miliar. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sistem pertanahan di Aceh sekitar Rp 16 miliar. Melihat kondisi tersebut, Herman berharap jangan sampai pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh itu nantinya malah akan membebani Pemprov Aceh secara fiskal.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah dalam hal ini BPN untuk terbuka besaran lahan di Aceh yang menjadi tanggung jawab BPN selama ini. Karena komposisi nasional yang berlaku selama ini, BPN hanya mengelola 35 persen lahan Indonesia. Selebihnya merupakan lahan kehutanan yang menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Jangan sampai ada ekspektasi yang besar dari Pemprov Aceh terkait luas lahan tersebut.
“Kami memberikan solusi untuk pembentukan tim yang terdiri dari stakeholder terkait, yakni Pemerintah Pusat dan Pemprov Aceh. Agar jelas kemana arah dan dimana pembagian yang tepat. Kalau saya pribadi berpikir, berikanlah kewenangan Pemrov Aceh untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal yang membebani secara fiskal (keuangan) Pemprov Aceh biarkan menjadi wewenang pemerintah pusat. Intinya, pasti ada jalan, ada titik tengah kalau bisa duduk bersama dalam tim ini,” pungkasnya. (ayu/es)
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
