Connect with us

Pemerintah Bakal Ubah Dewan Ketahanan Nasional Jadi Dewan Keamanan Nasional

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah berencana mengubah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (National Security Council).

“Wantanas itu kalau kita evaluasi, tidak ada kerjaannya. Zaman dulu, zaman Pak Soeharto jadi Presiden, (tugas Wantanas) adalah menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Nah, sekarang Wantanas akan kami ubah menjadi Dewan Keamanan Nasional,” ujar Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2020 secara virtual, Rabu (18/11).

Tjahjo sempat membahas persiapan integrasi seluruh kebijakan dan strategi keamanan nasional bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo beserta jajaran pada 11 Oktober 2020, dikutip dari rilis pada situs resmi Kementerian PANRB.

Dalam pembahasan tersebut, disebutkan bahwa beberapa lembaga negara seperti Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), dan lembaga keamanan atau pertahanan terkait fungsinya ingin diintegrasikan agar mampu mengoordinasikan dan memadukan seluruh kekuatan komponen bangsa dan negara secara efektif.

Tjahjo pun merekomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, yang nantinya akan fokus pada tiga tugas. Pertama, sinkronisasi penyusunan rekomendasi kebijakan. Tugas kedua, pembangunan sinergi dan kolaborasi untuk memastikan integrasi kebijakan keamanan nasional. Sedangkan ketiga, fasilitasi forum dewan yang terdiri dari presiden dan para menteri atau pimpinan lembaga.

Tjahjo mengatakan perubahan nama Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional adalah contoh konsolidasi demokrasi dan konsolidasi kelembagaan yang direncanakan pemerintah, tentu dengan meminta usulan saran dan masukan DPR RI.

Selain itu, dalam Rakornas LKPP, pemerintah juga akan mengusulkan kepada DPR RI untuk membubarkan sejumlah lembaga/badan negara pada 2021, menyusul pembubaran 18 lembaga/badan negara yang sudah dilakukan pada tahun 2020.

Salah satu lembaga yang akan diusulkan untuk dibubarkan adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-Suramadu).

Badan yang dibentuk melalui Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No 27 Tahun 2008 tentang BP-Suramadu itu dulu berfungsi melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu).

“Hanya menyeberang Surabaya-Madura kok ada semacam Badan Otorita? Kan enggak perlu. fungsi tersebut masih dapat diintegrasikan ke dalam fungsi Kementerian/Lembaga,” kata Tjahjo.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menaker Ida Fauziyah Terkonfirmasi Positif Covid-19

Oleh

Fakta News
Menaker RI Ida Fauziyah

Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu disampaikan Ida, Kamis (3/12/2020).

“Ya betul, hasil PCR test saya positif Covid-19,” kata Ida.

Saat ditanya kapan tes PCR dilakukan dan aktivitas terakhirnya sebelum dinyatakan positif Covid-19, Ida enggan merespons hal itu.

Kendati demikian, Ida mengatakan, saat ini ia dalam kondisi fisik yang baik. Ia pun tengah melakukan isolasi untuk menghindari penularan.

“Alhamdulillah kondisi fisik saya baik. Sekarang saya melakukan isolasi untuk menghindari penularan. Mohon doanya semoga segera pulih,” kata Ida.

Ida mengingatkan kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Jangan lupa jaga kesehatan ya,” ujarnya.

Adapun Ida merupakan menteri keempat di Kabinet Indonesia Maju yang tertular Covid-19. Ketiga menteri sebelumnya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 3 Desember Kini Total Ada 557.877 Kasus Covid-19 di Indonesia: 77.969 Kasus Aktif, 462.553 Sembuh, dan 17.355 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, kasus baru Covid-19 masih terus bertambah hingga Kamis (3/12/2020). Berdasarkan data pemerintah pada Kamis siang, ada penambahan 8.369 kasus baru Covid-19.

Ini merupakan rekor penambahan pasien Covid-19 tertinggi dalam sehari semasa pandemi. Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 557.877 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Hal ini mempelihatkan bahwa kasus Covid-19 belum bisa dikendalikan setelah pandemi berjalan lebih dari sembilan bulan di Indonesia. Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 lewat data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Selain itu, data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Selain itu, berdasarkan data yang sama, ada penambahan 3.673 pasien Covid-19 sembuh. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien sembuh kini berjumlah 462.553 orang sejak pandemi berjalan di Tanah Air.

Kemudian, masih ada pula penambahan pasien meninggal setelah dinyatakan positif virus corona. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 156 pasien Covid-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat Covid-19 kini mencapai 17.355 orang.

Dengan melihat perubahan data dibandingkan kemarin, maka saat ini tercatat ada 77.969 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih dinyatakan positif Covid-19. Saat ini mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, tercatat ada 69.027 orang yang saat ini berstatus suspek.

Rekor kasus baru Covid-19 kali ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 62.397 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 45.479 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Secara kumulatif, pemerintah telah memeriksa 5.867.621 spesimen Covid-19 dari 3.952.752 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 507 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Ini artinya, penularan virus corona sudah berdampak ke lebih dari 98 persen wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indo Survey & Strategy: Raih 47,95 Persen, Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman

Oleh

Fakta News
Paslon Pilkada Surabaya Eri Cahyadi-Armuji

Surabaya – Menjelang Pilwali Surabaya, lembaga survei ramai-ramai membeberkan hasilnya. Yang terbaru, Indo Survey & Strategy menempatkan Eri Cahyadi sebagai calon wali kota dengan elektabilitas tertinggi dibanding lawannya, Machfud Arifin.

Dalam survei dengan rentang waktu 5-12 November 2020 dengan margin of error 4,77 persen ini, elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen, mengungguli lawannya Machfud Arifin-Mujiaman yang hanya mendapatkan nilai 27,73 persen. Selisih di antara kedua kandidat itu sekitar 20,22 persen.

Menurut Peneliti Indo Survey & Strategi Karyono Wibowo, warga memilih Eri karena latar belakang dan pengalamannya di bidang pemerintahan. Eri dinilai sudah punya bukti nyata hasil kerjanya selama menjadi ASN Pemkot Surabaya.

“Untuk pemilih loyal pasangan Eri-Armuji sebesar 33,41 persen dan Machfud Arifin-Mujiaman hanya 17,76 persen,” ujar Karyono, saat konferensi pers survei Pilwali Surabaya melalui Zoom Meeting, Kamis (3/12/2020).

Sementara untuk tingkat pengenalan dan kesukaan, cawali-cawawali yang paling tinggi kembali diraih Eri-Armuji. Angkanya 87,50 persen untuk Eri dan 75,32 persen untuk Armuji. Sedangkan Machfud Arifin 84,32 persen dan Mujiaman 70,89 persen. Untuk top of mind cawali, responden menyebut Eri Cahyadi sebesar 38,41 persen dan Machfud Arifin angkanya 20,91 persen.

Untuk program yang paling disukai responden, jelas Karyono, sebanyak 69 persen responden ingin wali kota Surabaya selanjutnya melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah dilakukan Wali Kota Risma.

“Ada sebanyak 23 persen berharap program baru, utamanya untuk peningkatan ekonomi,” tandasnya.

Dalam survei tersebut, jelas Karyono, juga disinggung soal kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hasilnya, sebanyak 96,36 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja wali kota perempuan pertama Surabaya tersebut. Menurut Karyono, angka ini sangat tinggi sekali dan jarang ada kepala daerah di Indonesia yang bisa menembus angka mencapai 96 persen.

“Begitu pula dengan tingkat pengaruh Bu Risma sangat tinggi di Kota Surabaya. Angkanya mencapai 92,73 persen. Sebanyak 36,59 persen responden akan mempertimbangkan dukungan Risma dalam memillih wali kota Surabaya selanjutnya. Sementara yang pasti mengikuti 31,36 persen,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya