Connect with us

Pemerintah Akan Berikan Subsidi Upah Bagi Pekerja atau Buruh

Menaker Ida Fauziyah

Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8).

“Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Menaker.

Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi persyaratan, yaitu:

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

Ketiga, peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja dan peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.

“Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” imbuh Menaker.

Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau di total Rp2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta.

“Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.

“Ini dilakukan oleh Pemerintah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,’kata Menaker.

Ini juga dimaksudkan, menurut Menaker, sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan waktu, batas waktu pengambilan data tadi sudah saya sampaikan tanggal, per tanggal 30 juni 2020.

”Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya merekalah yang berhak menerima subsidi upah tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga, tambah Menaker, untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

“Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun. Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk itu, Menaker sebutkan akan dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mendapatkan pendampingan langsung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan KPK.

“Harapan saya kepada teman-teman pekerja yang akan menerima program ini saya minta belanjakanlah uang ini untuk membeli produk-produk dalam negeri, belilah hasil karya UMKM kita,” pungkas Menaker.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Bangun 23 Titik Super Wifi di Labuan Bajo

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Kupang – Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate melakukan kunjungan Kerja di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan itu, Johnny mengatakan, pemerintah membangun fasilitas super wifi di Labuan Bajo.

Menurut Johnny, terdapat 23 titik super wifi yang akan dibangun sebagai pilot project di Labuan Bajo.

“Ini merupakan super wifi pertama di Indonesia dengan jangkauan radius mencapai 500 meter,” ungkap Johnny dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).

Sebanyak 20 titik super wifi tersebut telah aktif. Sedangkan tiga titik lainnya sedang dipasang. Jika pembangunan super wifi di Labuan Bajo sukses, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun di wilayah lain.

“Diharapkan super wifi tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan,” katanya.

Bisa bantu masyarakat Johnny menjelaskan, super wifi itu bisa membantu masyarakat yang kesulitan mengakses informasi lewat jaringan internet.

“Super wifi ini tentunya kita harapkan juga akan mendukung pariwisata super premium di sini (Labuan Bajo) yang menjadi bagian penting dalam menunjang pariwisata di NTT,” ujarnya.

Meski dalam pandemi Covid-19, Johnny terus mendorong akselerasi dan transformasi digital. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar sektor informasi dan komunikasi bertumbuh positif di saat sektor lain mengalami kontraksi atau tumbuh negatif.

Pada kuartal pertama, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,06 persen. Pada kuartal kedua, pertumbuhannya naik menjadi 10,88 persen.

“Di saat yang sama, hanya ada satu sektor lainnya yang masih positif yaitu sektor pertanian dengan tantangan yang begitu besar,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Lantik Enam Pjs Wali Kota/Bupati di Jateng Gantikan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

Oleh

Fakta News

Semarang – Sebanyak enam penjabat sementara (Pjs) yang akan memimpin enam daerah pelaksana Pilkada serentak resmi dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Semarang pada Jumat (25/9/2020) malam. Enam daerah tersebut antara lain Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo. Acara yang digelar pun berlangsung singkat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pelantikan tersebut diikuti oleh wali kota dan bupati secara daring melalui zoom dari tempat masing-masing. Penyematan tanda jabatan juga dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Sementara, prosesi penyerahan Surat Keputusan Mendagri diganti dengan dibacakan.

Ganjar berpesan kepada para penjabat sementara untuk menciptakan pemerintahan yang kondusif. Ganjar juga meminta agar para penjabat sementara mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana Pilkada.

“Pesan pertama tentang penciptaan pemerintahan yang kondusif. Kedua menyukseskan Pilkada, ketiga kita minta mengikuti tahapan karena di situ ada potensi kerumunan. Maka saya tegaskan tidak,” kata Ganjar, Jumat (25/9/2020) malam.

Ganjar meminta para pejabat sementara untuk langsung berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti.

“Lalu yang lain adalah tata kelola pemerintahan karena ini proses membahas APBD maka etisnya mereka kita minta komunikasi dulu dengan incumbent yang cuti. Kemudian besoknya dengan Forkompimda,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan.

Sementara enam pejabat yang dikukuhkan tersebut antara lain Kepala Bapenda Jateng Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pjs Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pjs Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pjs Bupati Purbalingga, Kabiro Adm Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pjs Bupati Purworejo, dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pjs Bupati Rembang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Susun Protokol Kesehatan Keluarga, Menteri PPPA: IRT dan Organisasi Perempuan Ujung Tombak Tekan Penularan dalam Klaster Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Peran serta anggota keluarga dalam satu rumah tangga dinilai sangat penting dalam mencegah penularan virus Covid-19, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan organisasi kewanitaan memiliki peran yang sangat dibutuhkan.

Data per 25 September 2020 jumlah kasus aktif mencapai 60.431 kasus. Dari hasil tracing Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19 secara massif. Juga kedua pihak sedang menyusun Protokol Kesehatan Keluarga.

“Di kementerian kami sejak April sudah me-launching program Berjarak, Bersama Jaga Keluarga Kita. Dalam mencegah klaster keluarga sedapat mungkin menghindari pertemuan fisik bersama keluarga besar, kalaupun harus dilakukan bisa dilakukan secara daring,” katanya dalam dialog bersama Juru Bicara Satgas Covid-19 Reisa yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Jumat (25/9).

Kementerian PPPA dalam melakukan sosialisasi secara massif sudah melibatkan organisasi kewanitaan dalam menekan persebaran virus Covid-19. Seperti organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Kowani dan organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, Kementerian PPPA sudah memiliki jaringan Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi, 451 kabupaten/kota dan ribuan kecamatan dan desa.

“Kalau kita lihat anak-anak kreatif, inovatif mensosialisasikan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Kita harapkan langkah-langkah efektif dan massif yang bisa kita lakukan dapat mengurangi klaster keluarga ini,” ungkapnya.

Bintang juga menyampaikan kepada masyarakat, jika ada anggota keluarganya tertular, langsung hubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan (Dinkes) setempat. Nantinya dinkes melaporkan kepada Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Dan biayanya ditanggung pemerintah.

“Saya melihat di masa pandemi ini kita harus berpikir positif. Dibalik tantangan pasti ada peluang, dibalik musibah pasti ada hikmahnya. Kalau dulu kita malas olahraga, nah dalam masa pandemi ini harus kita lakukan. Ini sisi positif yang akan menjadi gaya hidup kita kedepan,” ujarnya.

Tak lupa ia mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk bergotong royong bersama memerangi pandemi Covid-19 dan menekan penularan dalam klaster keluarga.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa yang memandu dialog menyampaikan 5 langkah menghindari penularan dalam klaster keluarga. Pertama, pahami dengan benar cara penularan Covid-19. Kedua, selalu ikuti protokol kesehatan termasuk protokol kedatangan.

Ketiga, ketahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga di rumah termasuk kalau ada yang sakit harus menggunakan masker. Keempat, pastikan gizi seimbang dan jangan lupa olahraga rutin bersama. Dan kelima, ciptakan suasana tenang di rumah, berantas hoaks dan jauhi sumber kepanikan.

“Mari kita cegah penambahan kasus dari rumah. Lindungi anak, orang tua dan sanak keluarga kita. Lakukan lima langkah tadi, dan salam hangat untuk mereka. Selamat menikmati akhir pekan yang sehat dengan keluarga, perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga tetap sehat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya