Pemerintah Ajak Media Beritakan Hal Positif dan Objektif
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) mengajak agar media bisa menyampaikan berita yang positif, berita yang objektif, serta juga berita yang diyakini kebenarannya.
“Janganlah mengambil berita yang belum diyakini. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dari seseorang mudah terpapar adalah imunitas tubuh yang rendah,” ujar Doni saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas melalui konferensi media, Senin (30/3).
Imunitas tubuh yang rendah, menurut Doni, ini diakibatkan karena panik, karena stres sehingga peran media di sini sangat penting dan menentukan.
“Berita positif harus senantiasa menjadi upaya kita bersama, tanpa bantuan kawan-kawan media rasanya akan kita juga akan merasakan kesulitan,” imbuh Doni.
Untuk itu, Kepala BNPB kembali mengimbau mengajak bekerja sama, bersatu, menggunakan kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas.
“Termasuk kawan-kawan media nanti yang juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika media bisa menyampaikan pesan-pesan positif sehingga warga negara kita bisa terhindar dari terpaparnya virus ini,” imbuh Kepala BNPB.
Rencana Kepulangan WNI Menyangkut rencana kepulangan sejumlah WNI, menurut Doni, Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para Gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal.
“Di sini kita lihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas,” kata Ketua Gugus Tugas.
Ia selaku Ketua Gugus Tugas berharap kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi WNI yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya.
“Kemudian juga ide-ide untuk membangun dapur-dapur umum tadi tentunya juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi kembali ke kampung halaman yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja,” sambung Doni.
Presiden, menurut Doni, juga telah mendapatkan laporan dari sejumlah Gubernur dan sudah direkomendasi oleh Menteri Kesehatan, tentang pentingnya screening door to door yang dilakukan oleh petugas Puskesmas sehingga diperlukan kerja sama yang baik oleh segenap komponen masyarakat.
Mengenai Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang meminta kepada para Gubernur, termasuk Bupati dan Wali Kota, untuk menjadi Kepala atau Ketua Gugus Tugas di daerah dimana komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi Gugus Tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah.
“Para ulama budayawan, tokoh pemuda, hendaknya dilibatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga tidak mengganggu daerah lain. Sehingga dengan demikian upaya-upaya untuk pencegahan bisa betul-betul dimaksimalkan,” ujarnya.
Doni mengatakan bahwa Presiden mempersilakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, sampai dengan tingkat kecamatan, lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat.
“Sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten,” tambahnya.
Sebagai imbauan, Doni menyampaikan bahwa virus ini belum diketahui kapan akan berakhir, walaupun sejumlah pakar dan juga dari pimpinan lembaga sudah melaporkan kepada Presiden tentang prediksi.
“Namun tentunya kita harus memiliki ketahanan daya tahan di bidang kesehatan, daya tahan di bidang ekonomi, dan yang paling penting adalah daya tahan di bidang moralitas dan moril bangsa,” imbuhnya.
Oleh karenanya, lanjut Doni, persatuan dan kesatuan menjadi modal utama, karena dengan bersatu, maka segala kesulitan bisa diatasi. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh di pusat maupun di daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik untuk bisa mendukung kebijakan politik negara.
“Saya mengibaratkan sekarang ini kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api. Lokomotif terdepannya adalah kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi, kemudian kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda,” pungkasnya seraya mengibaratkan manakala di antara gerbong itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong yang lain pun akan terguling.
(ngip)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
