Pemerintah Ajak Media Beritakan Hal Positif dan Objektif
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) mengajak agar media bisa menyampaikan berita yang positif, berita yang objektif, serta juga berita yang diyakini kebenarannya.
“Janganlah mengambil berita yang belum diyakini. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dari seseorang mudah terpapar adalah imunitas tubuh yang rendah,” ujar Doni saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas melalui konferensi media, Senin (30/3).
Imunitas tubuh yang rendah, menurut Doni, ini diakibatkan karena panik, karena stres sehingga peran media di sini sangat penting dan menentukan.
“Berita positif harus senantiasa menjadi upaya kita bersama, tanpa bantuan kawan-kawan media rasanya akan kita juga akan merasakan kesulitan,” imbuh Doni.
Untuk itu, Kepala BNPB kembali mengimbau mengajak bekerja sama, bersatu, menggunakan kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas.
“Termasuk kawan-kawan media nanti yang juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika media bisa menyampaikan pesan-pesan positif sehingga warga negara kita bisa terhindar dari terpaparnya virus ini,” imbuh Kepala BNPB.
Rencana Kepulangan WNI Menyangkut rencana kepulangan sejumlah WNI, menurut Doni, Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para Gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal.
“Di sini kita lihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas,” kata Ketua Gugus Tugas.
Ia selaku Ketua Gugus Tugas berharap kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi WNI yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya.
“Kemudian juga ide-ide untuk membangun dapur-dapur umum tadi tentunya juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi kembali ke kampung halaman yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja,” sambung Doni.
Presiden, menurut Doni, juga telah mendapatkan laporan dari sejumlah Gubernur dan sudah direkomendasi oleh Menteri Kesehatan, tentang pentingnya screening door to door yang dilakukan oleh petugas Puskesmas sehingga diperlukan kerja sama yang baik oleh segenap komponen masyarakat.
Mengenai Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang meminta kepada para Gubernur, termasuk Bupati dan Wali Kota, untuk menjadi Kepala atau Ketua Gugus Tugas di daerah dimana komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi Gugus Tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah.
“Para ulama budayawan, tokoh pemuda, hendaknya dilibatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga tidak mengganggu daerah lain. Sehingga dengan demikian upaya-upaya untuk pencegahan bisa betul-betul dimaksimalkan,” ujarnya.
Doni mengatakan bahwa Presiden mempersilakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, sampai dengan tingkat kecamatan, lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat.
“Sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten,” tambahnya.
Sebagai imbauan, Doni menyampaikan bahwa virus ini belum diketahui kapan akan berakhir, walaupun sejumlah pakar dan juga dari pimpinan lembaga sudah melaporkan kepada Presiden tentang prediksi.
“Namun tentunya kita harus memiliki ketahanan daya tahan di bidang kesehatan, daya tahan di bidang ekonomi, dan yang paling penting adalah daya tahan di bidang moralitas dan moril bangsa,” imbuhnya.
Oleh karenanya, lanjut Doni, persatuan dan kesatuan menjadi modal utama, karena dengan bersatu, maka segala kesulitan bisa diatasi. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh di pusat maupun di daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik untuk bisa mendukung kebijakan politik negara.
“Saya mengibaratkan sekarang ini kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api. Lokomotif terdepannya adalah kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi, kemudian kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda,” pungkasnya seraya mengibaratkan manakala di antara gerbong itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong yang lain pun akan terguling.
(ngip)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
