Pemeriksaan Virus Corona Terbukti Terakreditasi, Menkes: WHO Beri Apresiasi untuk Indonesia
Bogor – Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyebutkan bahwa alat pemeriksaan Virus Corona bagi para warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan menggunakan alat dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atalanta, Amerika Serikat.
“Karena itu tidak diragukan lagi apa yang kita hasilkan. Makanya WHO kan juga sangat mengapresiasi Indonesia di dalam pemeriksaannya dan sebagainya dan terbukti kita sudah terakreditasi untuk itu,” ujar Menkes menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/2).
Menurut Menkes, barang-barang serta yang diimpor dari China tetap aman karena yang dilarang adalah orang, binatang, dan virusnya. Aturannya, menurut Menkes, sudah ada karena terbukti yang membawa hewan kesayangan seperti kucing sudah dilarang semuanya.
Soal para turis dari negara lain yang masuk, Menkes menyampaikan pemeriksaannya sudah sangat ketat dengan diperiksa satu per satu menggunakan detector, kemudian pakai hand gun thermal, serta pengecekan surat-surat kesehatan yang bersangkutan.
Pemeriksaan tersebut, menurut Menkes, berlaku pada semua pintu masuk imternasional gerbang Indonesia, baik itu pelabuhan laut, udara, termasuk perlintasan darat. WNI yang berada di Natuna, menurut Natuna semua dalam keadaan sehat.
“Jangan, jangan ada yang positif lah kita berdoa. Karena setiap kata kita itu doa,” katanya.
Soal warga negara Asing (WNA) yang ikut, menurut Menkes, karena istri dan anaknya WNI sehingga tidak mungkin ditinggal dan bukan warga negara cina melainkan warga negara dari eropa.
“Enggak ada masalah karena dia juga kemanusiaan. Anaknya sama istrinya dibawa, kamu sebagai manusia piye hayo. Enggak boleh lah, kita ini bangsa Indonesia bangsa yang arif yang betul-betul ingin membantu semua orang. Tapi juga ingin melindungi bangsa dan negara kita,” tambahnya.
Mengenai penemuan baru virus Corona lewat kotoran, menurut Menkes, hal itu tidak benar. Ia menyampaikan agar jangan dan tidak mengikuti berita hoaks.
“Eggak ada lah, kita jangan mudah termakan isu lah. Dan ini masyarakat kita sekarang ini kan masyarakat yang betul-betul cerdas. Mereka tahu semua,” ujarnya.
Menurut Menkes, Pemerintah juga sangat terbuka, bahkan yang WNI sehat yang ada di Natuna pun HP sudah bisa pegang semua kok.
“Bukan sudah pegang, suruh nyala, suruh nelpon ke mana udah terserah. Itu menunjukkan kita itu sangat terbuka. Pemerintah itu sangat open,” tambah Terawan.
Meski makanan boleh masuk, Menkes menyampaikan orang Cina tetap dilarang untuk masuk. “Ya kirim kontainer kan itu tehnik-tehnik dari mereka bagaimana. Yang paling penting orangnya enggak boleh masuk Indonesia,” tambahnya.
Soal pengontrolan ke Natuna, Menkes menyampaikan tetap melakukan namun jika dipanggil untuk Ratas maupun RDP setelah itu kembali lagi ke sana.
“Iya ke sana dong. Ya sama dengan ke kantor, kantor saya di kemkes, ya kadang-kadang di kantor, kadang-kadang pergi mengunjungi habis gitu balik lagi ke kantor kan gitu sama aja,” pungkas Menkes.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
