Pemerhati Sosial Kritisi Pemkot dan Balon Wali Kota Tangsel: Stop Karpet Merah Kepada Pengembang!
Tangerang Selatan – Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan, Banten hanya tinggal hitungan bulan akan dilaksanakan seperti halnya kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Manuver politik dan lobi-lobi tingkatan elite gencar dilakukan para bakal calon (balon), pun demikian balon berusaha mencari simpatik warga Tangsel.
Namun tak satupun bakal calon terlihat memiliki program yang pro rakyat kecil, pro warga miskin di Tangerang Selatan. Demikian disampaikan Pemerhati Sosial Akhrom Saleh dalam siaran persnya Selasa (9/6/2020).
“Nama-nama yang terdengar dan santer di bawah, nggak satupun yang memiliki latarbelakang yang pro rakyat miskin,” kata Akhrom yang lulusan Fisipol ini.
Lanjut mantan aktivis mahasiswa ini menuturkan, bahwa beberapa balon yang memiliki latar belakang birokrat umumnya minim kepekaannya dalam melihat situasi dan kondisi, padahal kemiskinan dan kebutuhan dasar manusia atau warga Tangsel belum semuanya terpenuhi.
“Contohnya, penyedian rumah murah. Ya jujur aja semua balon sampai detik ini nggak kedengaran ngomongin kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan rumah murah,” terang pria yang aktif dipergerakan sosial ini.
Sambungnya, bahwa sepuluh tahun Airin-Benyamin memimpin Tangsel sama sekali ia tidak pernah mendengar Wali Kota dan Wakilnya menyediakan ‘perumahan untuk rakyat miskin’.
“Ada sih bu Airin meresmikan Rusunawa, rumah vertikal (bukan horisontal), tapi nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Jadi, hemat saya masih belum masuk kategori memenuhi kebutuhan warga yang ekonominya lemah, apalagi rusunawa yang harus menyewa ya,” lanjut pria familiar disapa Doni ini menyindir.
Menurut Akhrom, rusunawa bukanlah solusi, harusnya hal itu menjadi kepemilikan pribadi bagi warga berpenghasilan rendah.
“Maka penting bagi para bakal calon bicara gagasan untuk kepemilikan perumahaan bagi warga miskin atau minim penghasilan. Misalnya untuk pekerja formal dan informal berpenghasilan di bawah Rp 8 juta rupiah,” jelasnya.
Jadi imbuh Akhrom, ia berharap pemerintah Kota Tangsel dan para bakal calon serta siapapun yang menang dalam pilwako nanti, untuk tidak lagi memberikan karpet merah kepada pengembang. Kalaupun memberikan karpet merah kepada pengembang harus ada win-win solution antara pengembang, penduduk lokal dan penduduk urban.
“Saya kira sudah cukup memberikan karpet merah kepada pengembang, keistimewaan kepada pengembang di Tangsel sudah sangat maksimal. Sekarang saatnya memberikan win-win solution kepada penduduk lokal dan penduduk urban yang nggak punya rumah di sini. Pergunakan lahan yang sudah menyempit ini untuk warga tangsel semaksimal mungkin, agar tidak menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial antara kaya dan simiskin, maaf seperti di Jakarta misalnya,” papar Akhrom.
Ia juga menambahkan, bahwa selama 28 tahun tinggal di Kota Tangerang Selatan sejak masih Kabupaten Tangerang, miris melihat penduduk lokal yang terus tergerus oleh kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan kepada pengembang. Sehingga penduduk lokal harus menyingkir ke kabupaten tetangga, bahkan banyak yang berujung dengan mengontrak rumah petakan.
“Coba aja perhatikan, penduduk lokal yang menjual tanahnya kepada pengembang tak jarang juga terpaksa harus menjualnya. Malah yang membuat miris penduduk lokal pergi dari tanah kelahirannya ke kabupaten tetangga. Apalagi penduduk urban yang kelas menengah ke bawah, nggak mampu beli rumah di tangsel yang harganya selangit,” pungkas Akhrom.
Menutup keterangannya, Akhrom berharap bila nanti para balon sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk periode selanjutnya, maka calon harus mampu mengutarakan konsep dan gagasannya, tentunya yang pro rakyat kecil.
(chrst)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
