Connect with us

Pemerhati Sosial Kritisi Pemkot dan Balon Wali Kota Tangsel: Stop Karpet Merah Kepada Pengembang!

Tangerang Selatan – Pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan, Banten hanya tinggal hitungan bulan akan dilaksanakan seperti halnya kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Manuver politik dan lobi-lobi tingkatan elite gencar dilakukan para bakal calon (balon), pun demikian balon berusaha mencari simpatik warga Tangsel.

Namun tak satupun bakal calon terlihat memiliki program yang pro rakyat kecil, pro warga miskin di Tangerang Selatan. Demikian disampaikan Pemerhati Sosial Akhrom Saleh dalam siaran persnya Selasa (9/6/2020).

“Nama-nama yang terdengar dan santer di bawah, nggak satupun yang memiliki latarbelakang yang pro rakyat miskin,” kata Akhrom yang lulusan Fisipol ini.

Lanjut mantan aktivis mahasiswa ini menuturkan, bahwa beberapa balon yang memiliki latar belakang birokrat umumnya minim kepekaannya dalam melihat situasi dan kondisi, padahal kemiskinan dan kebutuhan dasar manusia atau warga Tangsel belum semuanya terpenuhi.

“Contohnya, penyedian rumah murah. Ya jujur aja semua balon sampai detik ini nggak kedengaran ngomongin kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan rumah murah,” terang pria yang aktif dipergerakan sosial ini.

Sambungnya, bahwa sepuluh tahun Airin-Benyamin memimpin Tangsel sama sekali ia tidak pernah mendengar Wali Kota dan Wakilnya menyediakan ‘perumahan untuk rakyat miskin’.

“Ada sih bu Airin meresmikan Rusunawa, rumah vertikal (bukan horisontal), tapi nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Jadi, hemat saya masih belum masuk kategori memenuhi kebutuhan warga yang ekonominya lemah, apalagi rusunawa yang harus menyewa ya,” lanjut pria familiar disapa Doni ini menyindir.

Menurut Akhrom, rusunawa bukanlah solusi, harusnya hal itu menjadi kepemilikan pribadi bagi warga berpenghasilan rendah.

“Maka penting bagi para bakal calon bicara gagasan untuk kepemilikan perumahaan bagi warga miskin atau minim penghasilan. Misalnya untuk pekerja formal dan informal berpenghasilan di bawah Rp 8 juta rupiah,” jelasnya.

Jadi imbuh Akhrom, ia berharap pemerintah Kota Tangsel dan para bakal calon serta siapapun yang menang dalam pilwako nanti, untuk tidak lagi memberikan karpet merah kepada pengembang. Kalaupun memberikan karpet merah kepada pengembang harus ada win-win solution antara pengembang, penduduk lokal dan penduduk urban.

“Saya kira sudah cukup memberikan karpet merah kepada pengembang, keistimewaan kepada pengembang di Tangsel sudah sangat maksimal. Sekarang saatnya memberikan win-win solution kepada penduduk lokal dan penduduk urban yang nggak punya rumah di sini. Pergunakan lahan yang sudah menyempit ini untuk warga tangsel semaksimal mungkin, agar tidak menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial antara kaya dan simiskin, maaf seperti di Jakarta misalnya,” papar Akhrom.

Ia juga menambahkan, bahwa selama 28 tahun tinggal di Kota Tangerang Selatan sejak masih Kabupaten Tangerang, miris melihat penduduk lokal yang terus tergerus oleh kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan kepada pengembang. Sehingga penduduk lokal harus menyingkir ke kabupaten tetangga, bahkan banyak yang berujung dengan mengontrak rumah petakan.

“Coba aja perhatikan, penduduk lokal yang menjual tanahnya kepada pengembang tak jarang juga terpaksa harus menjualnya. Malah yang membuat miris penduduk lokal pergi dari tanah kelahirannya ke kabupaten tetangga. Apalagi penduduk urban yang kelas menengah ke bawah, nggak mampu beli rumah di tangsel yang harganya selangit,” pungkas Akhrom.

Menutup keterangannya, Akhrom berharap bila nanti para balon sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk periode selanjutnya, maka calon harus mampu mengutarakan konsep dan gagasannya, tentunya yang pro rakyat kecil.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya