Connect with us
Parlemen

Pembukaan Kembali Sekolah Harus Pertimbangkan Isu Kesehatan

Pembukaan Kembali Sekolah Harus Pertimbangkan Isu Kesehatan
Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengimbau pemerintah daerah perlu mempertimbangkan isu kesehatan dalam pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19. Putra menyatakan pihaknya tidak menganjurkan sekolah-sekolah memberlakukan kembali pembelajaran secara tatap muka jika daerah terkait masih memiliki tingkat sebaran kasus Corona yang masih tinggi.

“Kalau selama masalah kesehatan belum bisa diatasi dan dikendalikan, saya sebagai Anggota DPR tidak sarankan sekolah untuk memaksakan pengajaran secara fisik, karena kesehatan yang paling penting. Tapi kita tunggu, kalau vaksin sudah ada titik terang, tentu pembukaan kembali sekolah bisa dipercepat. Kalau menurut Pemerintah, sampai akhir 2020 akan ada 50 juga vaksin. Selain tenaga kesehatan, saya merekomendasikan tenaga pendidik juga bisa diprioritaskan,” kata Putra di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020).

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sempat memutuskan untuk membuka kembali kegitan belajar mengajar di sejumlah sekolah di tengah masa pandemi. Keputusan ini juga sempat mendapat penolakan dari berbagai lembaga dan dari kalangan pegiat Pendidikan, di antaranya Federasi Guru Independen Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, YLBHI, Lokataru, Hakasasi.id, Transparansi Internasional Indonesia, serta Visi Integritas.

Alih-alih melancarkan proses belajar anak, pembukaan sekolah dinilai bisa menjadi arena transmisi virus Corona penyebab Covid-19. “Kalau anak-anak sekolah menengah atas tentu bisa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, tetapi kalau (tingkat) SD menurut saya jangan dulu,” ungkap legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi, dinilai Putra, seharusnya tidak menjadi kendala dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, generasi pelajar yang terdampak pandemi merupakan generasi yang paling adaptif dalam menghadapi perubahan dan dalam pengunaan teknologi. Untuk itu, dirinya mewanti-wanti agar jangan sampai sistem pendidikan Pemerintah yang tidak bisa adaptif, sehingga dirinya meminta agar kebijakan belajar mengajar yang ditetapkan Pemerintah harus bisa mengimbangi kemampuan pelajar masa kini.

“Ketika PJJ, ketika harus belajar secara daring, ketika harus latihan sepak bola atau latihan basket dengan menggunakan aplikasi, mereka (pelajar) itu bisa. Saya ingatkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jangan sampai Pemerintah yang gagap teknologi. Pemerintah harus bisa manfaatkan teknologi, sehingga program pendidikan dan kebudayaan bisa sampai kepasa generasi muda,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Mengamati 7 bulan pengalaman pembelajaran jarak jauh, Putra menilai adanya efektivitas berbagai cara belajar melalui daring. Meski pertemuan fisik terkadang perlu untuk dilakukan, namun ke depannya proses belajar bisa diberlakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik dan  secara virtual. Menurutnya, sistem pembelajaran sedemikian diproyeksikan akan terus berlangsung hingga tahun depan sampai 2022.

“Kebiasaan pembelajaran yang pernah dilakukan sebelum Covid-19, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Karena pandemi ini mempercepat anak-anak Indonesia untuk lebih bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Makanya untuk bisa membuka kembali sekolah, Pemerintah harus pastikan apakah wabah sudah bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian, kemampuan sistem kesehatan untuk menangani wabah itu kan seharusnya yang dijadikan pertimbangan membuka sekolah,” tutup Putra. (alw/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pangkas Tiga Hari, Pemerintah Tetapkan 28-30 Desember 2020 Tidak Libur

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Pemerintah memutuskan bahwa libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri pada Desember 2020 ini tetap seperti semula. Sehingga, ada pemangkasan libur tiga hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut diambil bersama kementerian terkait.

“Kami sudah bisa ambil keputusan bersama kementerian terkait. Intinya, kami sesuai arahan memutuskan bahwa libur Natal dan Tahun Baru tetap ada, ditambah (libur) pengganti Idul Fitri,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Adapun libur tersebut mulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal. Sementara itu, pada 28-30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa.

Kemudian, kata dia, libur pengganti Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu.

“Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020,” kata dia.

Muhadjir mengatakan, kesepakatan tentang libur akhir tahun tersebut akan ditandatangani oleh tiga menteri terkait. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri PAN RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama.

Selain itu, Muhadjir juga memastikan bahwa jatah libur yang dikurangi tidak akan diganti di lain hari.

“Dikurangi berarti tidak akan diganti. Dipangkas, dikurangi, jadi tidak akan diganti,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pengurangan libur akhir tahun dan pengganti cuti Idul Fitri pada Desember 2020. Pengurangan libur tersebut diminta mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air yang selalu meningkat pasca libur panjang.

Pemerintah sebelumnya menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari Mei 2020 ke Desember 2020 akibat wabah Covid-19 yang terjadi di Tanah Air. Semula, tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Cek Uji Coba Tatap Muka SMK Jateng

Oleh

Fakta News

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek persiapan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 di SMK N Jawa Tengah Semarang, Selasa (1/12/2020).

Didampingi sejumlah guru sekolah asrama tersebut, Ia berkeliling dan menyapa para siswa yang pagi itu sedang bersih-bersih lingkungan sekolah. Kepada mereka, Ganjar selalu berpesan untuk tetap berolahraga, namun dengan memperhatikan jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengecek salah satu ruang praktek. Di sana, Ia mendengarkan laporan bahwa sekolah menyiapkan setiap mesin digunakan sesuai absen para siswa. Sehingga lebih mudah pengawasannya.

“Lha tapi setelah dipakai, dibersihkan tidak? Harus dibersihkan lho, minimal setelah dipakai praktek, ada jeda 10-15 menit untuk pembersihan. Jadi mesin-mesin yang sudah disentuh itu di-lap. Kalau perlu setelah dibersihkan itu pintu dikasih pita-pita jadi tanda kalau sudah disterilkan,” kata Ganjar pada guru.

Selain itu, gubernur dua periode itu juga mengapresiasi langkah sekolah membuka sejumlah ruangan baru untuk dijadikan kamar yang digunakan siswa.

Pembelajaran Belum Dilakukan Serentak

Dari uji coba SMA maupun SMK yang sudah dilakukan, pihaknya telah mengevaluasi beberapa hal. Menurut Ganjar, pada Januari mendatang pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan secara serentak.

“Sehingga nanti di bulan Januari saya punya gambaran, rasa-rasanya belum semua akan bisa makregudug (tiba-tiba) masuk bareng itu saya rasa-rasa belum bisa. Tetap harus selektif. Ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati,” tandasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 5 sekolah asrama di Jawa Tengah saat ini masih melakukan uji coba. Antara lain, SMK N Jateng Semarang, Pati dan Purbalingga, kemudian SMK Pradita Dirgantara Boyolali dan SMK Taruna Nusantara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 1 Desember, Tercatat Ada 543.975 Kasus Covid-19 di Indonesia: 72.015 Aktif, 454.879 Sembuh, dan 17.081 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan hampir sembilan bulan. Namun, hingga saat ini belum terlihat penularan virus corona dapat dikendalikan.

Hal tersebut terlihat dari masih banyak masyarakat yang terpapar virus corona atau Covid-19 hingga hari ini, Selasa (1/12/2020). Bahkan, masih ada penambahan pasien lebih dari 5.000 orang dalam sehari.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Selasa (1/12/2020), ada penambahan 5.092 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 543.975 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Meski terjadi penambahan kasus baru positif Covid-19, pemerintah juga melaporkan terdapat penambahan pasien sembuh dari Covid-19. Dalam data yang sama, ada penambahan 4.361 pasien Covid-19 yang sembuh.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 454.879 orang.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam waktu 24 jam terakhir, ada 136 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 17.081 orang.

Dengan perubahan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 72.015 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 71.286 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 5.092 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.232 spesimen dalam sehari. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua. Secara lebih rinci, ada 505 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Sudah lebih dari 98 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 tidak hanya semakin tinggi tetapi juga meluas.

Baca Selengkapnya