Pembudidaya Lebah Madu Jawa dari Boyolali Langganan Istana Negara
Boyolali – Lebah madu memang sudah sepantasnya dijadikan pengembangan usaha secara lebih fokus. Memadainya areal hutan Indonesia, sekitar 195 juta hektare, membuat pengembangan lebah madu kian menjanjikan. Apalagi kini juga sudah menjadi tren bisnis usaha lantaran hasilnya pun menggiurkan.
Namun perlu diketahui, usaha lebah madu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, terutama lebah madu Jawa. Bila kurang memperoleh penanganan yang baik, tentu kualitasnya akan rendah. Artinya, diperlukan pengembangan dan keterampilan yang ekstra, peralatan memadai, penanganan koloni, serta modal.
Salah satu petani lebah madu Jawa yang patut dijadikan contoh adalah Sri Mardiyati. Petani dari Boyolali ini sudah 5 tahun membudidayakan lebah madu Jawa. Tujuannya malah tak sekadar bisnis, melainkan juga bernilai edukasi. Sebab koloni lebah Jawa bagaimanapun memang sudah semakin langka. Atas dasar itu pula, akunya, budi daya lebah Jawa menjadi jauh lebih sulit dibanding lebah madu pada umumnya.
Di pekarangannya yang seluas 4.000 meter persegi di samping rumahnya di Karangbulu Mudal, Boyolali Kota, ada sekitar 100 gelodok atau kotak kayu sebagai tempat sarang lebah. Lebah itu bisa dipanen setelah berumur 3 sampai 4 bulan.
Selama ini, berbagai tantangan dihadapinya. Mulai dari hama, termasuk burung, cicak, lebah besar dan kupu-kupu. Bahkan tak jarang juga lebahnya sendiri juga pergi meninggalkan sarang setelah dipanen.
“Setelah kami panen, ada dua kemungkinan. Bisa juga lebah itu berkembang biak ketika kami pijah. Tetapi bisa juga lebah itu punah, karena setelah kami panen lebah itu pergi,” jelasnya.
Tak cuma itu, pendeknya usia lebah, yakni sekitar 80 hari membuat Sri Mardiyati harus pintar-pintar atur strategi. Singkatnya, ia harus bisa memanennya sebelum lebahnya memasuki akhir usianya.
Foto: Tri Widodo
Strategi Pemasaran dan Jadi Langganan Istana
Hal ini juga tak kalah sulit. Sri Mardiyati mengaku tidak menjualnya melalui toko-toko. Ia lebih memilih membiarkan konsumen yang datang agar bisa melihat langsung keaslian produk dari lebah-lebahnya. Bahkan ia juga mengajak konsumennya untuk panen bersama. Dengan begitu, selain berbisnis, ia juga bisa memberikan edukasi kepada konsumen akan lebah madu jawa yang memang sudah langka tersebut.
“Budidaya lebah ini kami gunakan untuk melatih adik-adik Pramuka, Menwa, pelajar dan pemuda secara gratis. Minimal mereka bisa mengenal lebah,” ujar Sri Mardiyati yang juga guru SMA Negeri 2 Boyolali itu.
Salah satu edukasi yang ia berikan adalah adanya perbedaan budidaya lebah lokal dengan lebah Australia yang secara umum dibudidayakan orang saat ini. Lebah sama-sama ditempatkan di gelodok atau kotak kayu, namun pada gelodok lebah madu Australia diberi sekat-sekat dari kasa sebagai sarangnya.
Sedangkan pada lebah Jawa, si lebah membuat sarang sendiri yang disebut tala. Bukaan kotak juga bukan dari atas, tapi dari samping. Pintu bukaannya dari jaring kawat sehingga lebah bisa dengan mudah masuk. Jaring kawat kemudian ditutup menggunakan kardus.
“Lebah bisa berkembang maksimal di dalam kotak,” ucapnya.
Menurutnya lagi, lebah yang dibudidayakan bisa hidup dengan baik jika didukung lingkungan yang sekitarnya banyak tumbuh berbagai tanaman yang menjadi nektar. “Lebah ini bisa hidup jika ada nektar. Makanan yang dicari lebah yang berasal dari bunga-bunga. Di sekitar banyak sekali tanaman jagung, kelengkeng, jambu yang mendukung untuk nektar ini,” imbuhnya.
Secara fisik, lebah Jawa dengan lebah Australia pun berbeda. Lebah Jawa lebih kecil dan lebih hitam, sedangkan lebah Australia lebih besar dan kuning.
“Lebah Jawa juga lebih galak,” tandasnya.
Kualitas produk dari Sri Mardiyati memang sudah dikenal banyak orang. Bahkan madu yang dihasilkan dari budidaya lebahnya jadi langganan Istana Negara.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
