Connect with us

Pembelajaran Tatap Muka Bakal Dibuka Kembali Januari 2021

Wajib Belajar 12 Tahun

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020).

Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.

Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem.

Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” sebut Nadiem.

Nadiem menyebut pembelajaran tatap muka ini sifatnya diperbolehkan, bukan wajib. Keputusan ada di tiga pihak yakni pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua.

“Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan dan keputusan itu ada di pemda, kepsek dan orang tua, yaitu komite sekolah,” kata dia.

“Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail,” tegas Nadiem.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga mengungkapkan sekolah dengan pembelajaran tatap muka akan kembali dibuka pada Januari 2021. Komisi X menyambut baik rencana pembukaan sekolah tersebut. Namun Huda menekankan perlunya penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Iya fix (sekolah dibuka Januari). Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah COVID-19 masih terus berlangsung. Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” kata Huda kepada wartawan Jumat (20/11/2020).

Menurut Huda, pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka menjadi kebutuhan, khususnya di daerah-daerah. Sebab, pembelajaran jarak jauh atau daring yang tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana-prasarana pendukung dan akses internet yang tidak merata.

“Di beberapa daerah, siswa selama pandemi COVID-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,” katanya.

Selain itu, Huda menilai adanya peningkatan jumlah pekerja anak di masa pandemi. Hal ini terjadi terhadap anak-anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi.

“Kami menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi ini juga meningkat karena mereka terpaksa membantu orang tua yang kesulitan ekonomi,” katanya.

Politikus PKB ini menilai pembukaan sekolah dengan pola tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para siswa. Kendati demikian, Huda menegaskan pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka agar tetap terpenuhi.

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” ujar Huda.

Huda juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol benar-benar tersedia di sekolah. Mulai penyediaan protokol kesehatan hingga sarana sanitasi, seperti toilet dan tempat mencuci tangan.

“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya