Connect with us

Pembelajaran Tatap Muka Bakal Dibuka Kembali Januari 2021

Wajib Belajar 12 Tahun

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020).

Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.

Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem.

Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” sebut Nadiem.

Nadiem menyebut pembelajaran tatap muka ini sifatnya diperbolehkan, bukan wajib. Keputusan ada di tiga pihak yakni pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua.

“Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan dan keputusan itu ada di pemda, kepsek dan orang tua, yaitu komite sekolah,” kata dia.

“Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail,” tegas Nadiem.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga mengungkapkan sekolah dengan pembelajaran tatap muka akan kembali dibuka pada Januari 2021. Komisi X menyambut baik rencana pembukaan sekolah tersebut. Namun Huda menekankan perlunya penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Iya fix (sekolah dibuka Januari). Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah COVID-19 masih terus berlangsung. Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” kata Huda kepada wartawan Jumat (20/11/2020).

Menurut Huda, pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka menjadi kebutuhan, khususnya di daerah-daerah. Sebab, pembelajaran jarak jauh atau daring yang tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana-prasarana pendukung dan akses internet yang tidak merata.

“Di beberapa daerah, siswa selama pandemi COVID-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,” katanya.

Selain itu, Huda menilai adanya peningkatan jumlah pekerja anak di masa pandemi. Hal ini terjadi terhadap anak-anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi.

“Kami menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi ini juga meningkat karena mereka terpaksa membantu orang tua yang kesulitan ekonomi,” katanya.

Politikus PKB ini menilai pembukaan sekolah dengan pola tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para siswa. Kendati demikian, Huda menegaskan pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka agar tetap terpenuhi.

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” ujar Huda.

Huda juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol benar-benar tersedia di sekolah. Mulai penyediaan protokol kesehatan hingga sarana sanitasi, seperti toilet dan tempat mencuci tangan.

“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Update 3 Desember: Kemlu Catat Kini Ada 2.081 WNI di Luar Negeri yang Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan tambahan WNI yang terpapar Corona di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania. Per hari ini, total sudah 2.081 WNI terpapar Corona di luar negeri.

Perkembangan WNI yang terpapar virus COVID-19 ini disampaikan Kemlu melalui laman resminya, kemlu.go.id, Kamis (3/12/2020). Data dihimpun setiap hari pada pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2081: 1.439 sembuh, 159 meninggal dan 483 dalam perawatan,” tulis Kemlu.

Tambahan 2 kasus Corona terjadi di Azerbaijan. Sementara tambahan 2 kasus Corona juga ditemukan di Swiss dan 1 kasus di Yordania.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania,” lanjut Kemlu.

Tidak ada penambahan WNI yang sembuh dari COVID-19 di luar negeri pada hari ini. Serta tidak ada pula laporan kasus meninggal dunia.

Pada hari sebelumnya, Rabu (2/12), total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2.076, sebanyak 1.439 kasus sembuh, 159 meninggal, dan 478 dalam perawatan.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di luar negeri pada 3 Desember:

  1.     Aljazair: 12 WNI (semua sembuh)
  2.     Amerika Serikat: 117 WNI (92 sembuh, 5 stabil, 20 meninggal)
  3.     Arab Saudi: 270 WNI (88 sembuh, 81 stabil, 101 meninggal)
  4.     Australia: 11 WNI (10 sembuh, 1 stabil)
  5.     Azerbaijan: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  6.     Bahrain: 14 WNI (12 sembuh, 1 stabil)
  7.     Bahama: 1 WNI (stabil)
  8.     Bangladesh: 5 WNI (sembuh)
  9.     Belanda: 14 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  10.     Belgia: 11 WNI (6 sembuh, 5 stabil)
  11.     Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  12.     Ceko: 7 WNI (2 sembuh, 5 stabil)
  13.     Chile: 1 WNI (stabil)
  14.     Denmark: 1 WNI (stabil)
  15.     Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  16.     Ethiopia: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  17.     Filipina: 32 WNI (sembuh)
  18.     Finlandia: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  19.     Hungaria: 15 WNI (stabil)
  20.     Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  21.     Hong Kong (RRT): 91 WNI (85 sembuh, 6 stabil)
  22.     India: 75 WNI (sembuh)
  23.     Inggris: 33 WNI (28 sembuh, 1 stabil, 4 meninggal)
  24.     Irlandia: 2 WNI (sembuh)
  25.     Italia: 9 WNI (5 sembuh, 4 stabil)
  26.     Jepang: 27 WNI (2 sembuh, 25 stabil)
  27.     Jerman: 15 WNI (7 sembuh, 6 stabil, 2 meninggal)
  28.     Kamboja: 5 WNI (2 sembuh, 3 stabil)
  29.     Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  30.     Korea Selatan: 63 WNI (52 sembuh, 11 stabil)
  31.     Libya: 1 WNI (meninggal)
  32.     Uzbekistan: 19 WNI (18 sembuh, 1 meninggal)
  33.     Suriname: 3 WNI (sembuh)
  34.     Timor Leste: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  35.     Kuwait: 159 WNI (148 sembuh, 7 stabil, 4 meninggal)
  36.     Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  37.     Lebanon: 1 WNI (stabil)
  38.     Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  39.     Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  40.     Makedonia Utara: 2 WNI (sembuh, 1 stabil)
  41.     Maladewa: 10 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  42.     Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  43.     Meksiko: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  44.     Mesir: 15 WNI (15 sembuh)
  45.     Mozambik: 1 WNI (stabil)
  46.     Myanmar: 2 WNI (stabil)
  47.     Nambia: 1 WNI (stabil)
  48.     Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  49.     Oman: 20 WNI (2 sembuh, 18 stabil)
  50.     Pakistan: 34 WNI (33 sembuh, 1 stabil)
  51.     Polandia: 1 WNI (stabil)
  52.     Portugal: 1 WNI (stabil)
  53.     Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  54.     UEA: 64 WNI (57 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  55.     Qatar: 165 WNI (162 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  56.     Rusia: 28 WNI (23 sembuh, 5 stabil)
  57.     Singapura: 113 WNI (102 sembuh, 9 stabil, 2 meninggal)
  58.     Serbia: 2 WNI (stabil)
  59.     Siprus: 1 WNI (sembuh)
  60.     Spanyol: 24 WNI (13 sembuh, 10 stabil, 1 meninggal)
  61.     Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  62.     Suriah: 37 WNI (20 sembuh, 17 stabil)
  63.     Swedia: 1 WNI (stabil)
  64.     Swiss: 3 WNI (stabil)
  65.     Taiwan: 70 WNI (19 sembuh, 51 stabil)
  66.     Thailand: 1 WNI (sembuh)
  67.     Tunisia: 14 WNI (stabil)
  68.     Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  69.     Vatikan: 18 WNI (16 sembuh, 2 stabil)
  70.     Vietnam: 1 WNI (stabil)
  71.     Yordania: 11 WNI (9 sembuh, 2 stabil)
  72.     Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)

Total COVID-19: 2.081

Total sembuh: 1.439 (69,1%)

Baca Selengkapnya

BERITA

Layangkan Protes ke Australia, Kemlu Kecam Penerobosan Gedung KJRI dan Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah

Jakarta – Kementerian Luar Negeri melayangkan protes ke pemerintah Australia. Protes ini terkait insiden pengibaran Bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia pada Selasa, 1 Desember 2020.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan orang pelaku menerobos gedung KJRI.

“Kejadiannya di pagi hari dan berlangsung sekitar 15 menit. Mereka lakukan trespassing, memasang, dan menurunkan atribut tersebut,” ujar Faizasyah, Rabu, 2 Desember 2020.

Dalam video yang beredar, nampak ada enam orang di atap Gedung Konjen RI di Melbourne.

Dua di antaranya memegang spanduk bergambarkan Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan ‘Free West Papua’ (Bebaskan Papua Barat). Empat orang lain berdiri tak jauh dari mereka dengan memegang Bendera Bintang Kejora dan membawa baner bertuliskan ‘TNI Out Stop Killing Papua’.

Belum diketahui siapa pembawa bendera tersebut. Faizasyah mengatakan setelah melakukan aksinya, polisi setempat datang ke lokasi.

“Pemerintah Indonesia selain mengecam kejadian ini juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku trespassing tersebut,” kata Faizasyah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitkan Pariwisata, Sultan HB X Instruksikan Sektor Wisata Yogyakarta Tak Kehilangan Ciri Khas

Oleh

Fakta News
Tugu Yogyakarta

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan sektor pariwisata masih menjadi satu dari tiga sektor utama penyangga perekonomian selain budaya dan pendidikan dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam kerja keras memulihkan pariwisata yang surut akibat pandemi ini, Sultan menginstruksikan sektor wisata tak kehilangan ciri khasnya. Sehingga bisa kembali menjadi jangkar kuat yang menggeliatkan perekonomian DIY.

“Ciri khas pariwisata Yogya adalah community-based tourism (pariwisata berbasis komunitas),” ujar Sultan HB X saat berbicara dalam forum Nasional Pariwisata DIY Tahun 2020, Rabu, 2 Desember 2020.

Ciri wisata berbasis komunitas itu, ujar Sultan, adalah adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan di dalamnya, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini yang mendorong kesepakatan bahwa setiap pelaku yang terlibat bisa selaras menjalankan protokol kesehatan bersamaan dengan protokol ekonomi. “Dalam bahasa sederhananya waras lan warêg (sehat dan kenyang),” kata Sultan.

Sultan mengatakan konsekuensi dari pembukaan destinasi wisata pun harus memperhatikan perkembangan situasi terakhir kasus Covid-19 berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau WHO.

“Dan lebih spesifik lagi mempertimbangkan data mutakhir gugus tugas Covid-19,” ujarnya.

Sultan menambahkan tagline organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) saat ini dengan restart tourism-nya telah memaksa semua kembali ke titik nol.

Sultan menginterpretasikan jargon itu bahwa membangkitkan sektor wisata harus dilandasi kebijaksanaan, kehati-hatian dan dukungan ketahanan untuk pulih kembali.

“Dengan semangat itu, Yogya siap menyambut kembali para tamu dan wisatawan dengan menjamin dan menjaga keselamatan serta keamanan wisatawan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan di masa pandemi yang masih berlangsung ini, pembukaan destinasi terus diikuti kontrol agar protokol kesehatan tak kendor sedikitpun. Ia mencontohkan keberadaan puluhan museum di Kota Yogya yang selama musim liburan biasanya banyak dikunjungi.

“Museum harus memperhatikan lingkungannya seperti kalau ada satu tempat yang sering dikunjungi, maka penyemprotan disinfektannya di situ juga harus gencar,” kata dia.

Baca Selengkapnya