Connect with us
Parlemen

Pembangunan Infrastruktur dan Budaya Seharusnya Seimbang

Pembangunan Infrastruktur dan Budaya Seharusnya Seimbang
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengingatkan kepada Pemerintah agar terus menjaga kebudayaan dengan komitmen yang tinggi. Padahal semestinya masifnya pembangunan infrastruktur sebaiknya juga diimbangi dengan pembangunan kebudayaan pula. Menurutnya, kebudayaan merupakan bagian dari alat pertahanan dan pemersatu bangsa.

“Selama ini Pemerintah fokus kepada infrastruktur, fokus kepada pembangunan ibu kota negara. Namun keberpihakan yang banyak berhubungan dengan pembangunan pilar dan esensi kebudayaan belum maksimal,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (8/1/2020).

Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti rendahnya komitmen pemerintah dalam kebudayaan. Ia bahkan menyebutkan ajaran Tri Sakti Bung Karno yakni berkepribadian dalam kebudayaan harus menjadi landasan pemerintah dalam berbagai kebijakan kebudayaannya.

“Berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah tentu ini menjadi catatan bagi bangsa ke depan untuk mengawal, bukan hanya retorika,” tutur Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Politisi yang bertugas di Komisi X DPR RI pada Periode 2014-2019 ini juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannnya (dapil), Bali untuk tidak mengabaikan unsur kebudayaan pula. Ia mendorong agar pariwisata Bali juga berfokus pada kearifan lokal budaya harus terus digelorakan.

Putu meyakini bahwa kebudayaan adalah alat pemersatu bangsa yang harus dijaga kelesatariannya, tak hanya itu budaya juga menentukan sikap, karakter dan perilaku para SDM-nya. Sehingga sebuah negara akan menjadi besar jika, tak hanya infrastuktur, kebudayaan juga harus menjadi prioritas pembangunan.

“Esensinya adalah kecintaan terhadap kebudayaan untuk diteruskan pada generasi muda. Harus ada komitmen pada pembangunan kebudayaan,” tutup Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Masa Bakti 2014-2019 ini. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Arahan Presiden Jokowi Soal WNI dari LN dan Perlintasan WNA ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Selasa (31/3) melalui Konferensi Video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bogor – Prioritas Pemerintah saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antarwilayah di dalam negeri, arus mudik yang kemarin sudah dibicarakan, tetapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antarnegara yang berisiko membawa imported cases.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Penanganan Arus Masuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pembatasan Perlintasan warga negara asing (WNA), Selasa (31/3) melalui Konferensi Video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Beberapa hal yang menjadi arahan Presiden pada Ratas tersebut, adalah sebagai berikut:

Pertama, arus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu dicermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bahkan jutaan WNI yang akan pulang.

“Saya menerima laporan, dalam beberapa hari ini setiap hari ada kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerjaan ABK (Anak Buah Kapal) yang ada di kapal,” ujar Presiden.

Perkiraan saat ini, menurut Presiden, ada kurang lebih 10.000-11.000 ABK yang perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka.

Kedua, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa, juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang dipegang, menurut Presiden, adalah bagaimana Pemerintah melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air.

Untuk itu, Presiden menekankan agar WNI yang kembali dari luar negeri ini, sebagai berikut:

Pertama, protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan, baik di airport, di pelabuhan, di pos lintas batas.

“Kemudian mungkin bagi yang tidak ada gejala bisa dipulangkan ke daerah masing-masing tetapi statusnya adalah ODP (Orang Dalam Pemantauan),” kata Presiden.

Jadi setelah sampai di daerah, lanjut Presiden, betul-betul harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin.

“Kemudian yang lain, juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan,” imbuh Presiden.

Sedangkan untuk yang memiliki gejala, Presiden menegaskan harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan, misalnya di Pulau Galang.

Kedua, mengenai perlintasan warga negara asing, Presiden minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia.

Sebagaimana diketahui, bahwa sekarang lebih dari 202 negara dan teritori di seluruh dunia menghadapi tantangan Covid-19, seperti juga Indonesia.

“Satu minggu terakhir kita bahkan melihat bahwa episentrum dari COVID-19 ini sudah beralih, dari sebelumnya di Tiongkok saat ini berada di Amerika Serikat dan Eropa,” Presiden menjelaskan.

Di beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, Presiden juga sampaikan bahwa mereka menghadapi juga tantangan baru dengan yang dinamakan gelombang baru Covid-19.

“RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri,” tutup Presiden.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemkot Surabaya Sebar Ratusan Wastafel, Risma Minta Warga Terapkan Kebersihan Tubuh

Oleh

Fakta News

Surabaya – Pemkot Surabaya terus melakukan antisipasi penyebaran virus Corona. Salah satunya menerapkan kebersihan tubuh. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap masyarakat tidak hanya mencuci tangan, tapi juga membersihkan wajah.

“Saya berharap muka itu juga disabun, kemudian rambut, karena nggak ada gunanya kalau tangan kita (bersih) ngusap rambut, terus habis itu ngucek mata. Sekarang nggak hanya cuci tangan, tapi juga muka,” kata Risma di Balai Kota, Selasa (31/3/2020).

Baginya, yang terpenting adalah pencegahan virus Corona. Sebab, petugas dan tim medis rumah sakit sudah kewalahan.

“Karena rumah sakit sudah kewalahan. Petugas juga kewalahan, belum lagi sarpras. Kita tidak mungkin minta sembuh kemudian kita mengorbankan orang lain. Kita harus sehat untuk membantu tugas medis,” jelasnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya telah menyebar lebih dari 500 wastafel di beberapa titik. Tujuannya agar warga mencuci tangan dan mencuci wajahnya dengan sabun. Nantinya, pemkot juga berencana mengisi ulang sabun di wastafel yang ada di seluruh Surabaya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan sabun.

Atas keinginan itu, Pemkot Surabaya menerima bantuan sabun cuci tangan antibakteri sebanyak 35 jeriken atau 700 liter dari sebuah perusahaan. Bantuan sabun cuci tangan itu nantinya akan mengisi ulang wastafel yang tersebar di beberapa titik.

“Mekanismenya, akan kami refill tiga hari sekali sebanyak 700 liter di Dinas Cipta Karya sampai masa kedaruratan Corona dicabut pemerintah,” kata Public Relations PT Wings Surya Oucky Hertanto di Balai Kota Surabaya.

Bukan hanya sabun cuci tangan, pihaknya juga memberikan tiga wastafel. Ia berharap pemutusan tali penyebaran virus Corona tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga perusahaan-perusahaan.

“Kami sumbangsih sabun cuci tangan karena kami ingin masyarakat rutin cuci tangan karena sangat penting untuk menjaga kebersihan. Dengan cuci tangan, diharapkan pemutusan penyebaran Corona bisa teratasi,” pungkasnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Ajak Media Beritakan Hal Positif dan Objektif

Oleh

Fakta News
Kepala BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) mengajak agar media bisa menyampaikan berita yang positif, berita yang objektif, serta juga berita yang diyakini kebenarannya.

“Janganlah mengambil berita yang belum diyakini. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dari seseorang mudah terpapar adalah imunitas tubuh yang rendah,” ujar Doni saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas melalui konferensi media, Senin (30/3).

Imunitas tubuh yang rendah, menurut Doni, ini diakibatkan karena panik, karena stres sehingga peran media di sini sangat penting dan menentukan.

“Berita positif harus senantiasa menjadi upaya kita bersama, tanpa bantuan kawan-kawan media rasanya akan kita juga akan merasakan kesulitan,” imbuh Doni.

Untuk itu, Kepala BNPB kembali mengimbau mengajak bekerja sama, bersatu, menggunakan kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas.

“Termasuk kawan-kawan media nanti yang juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika media bisa menyampaikan pesan-pesan positif sehingga warga negara kita bisa terhindar dari terpaparnya virus ini,” imbuh Kepala BNPB.

Rencana Kepulangan WNI Menyangkut rencana kepulangan sejumlah WNI, menurut Doni, Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para Gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal.

“Di sini kita lihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas,” kata Ketua Gugus Tugas.

Ia selaku Ketua Gugus Tugas berharap kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi WNI yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya.

“Kemudian juga ide-ide untuk membangun dapur-dapur umum tadi tentunya juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi kembali ke kampung halaman yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja,” sambung Doni.

Presiden, menurut Doni, juga telah mendapatkan laporan dari sejumlah Gubernur dan sudah direkomendasi oleh Menteri Kesehatan, tentang pentingnya screening door to door yang dilakukan oleh petugas Puskesmas sehingga diperlukan kerja sama yang baik oleh segenap komponen masyarakat.

Mengenai Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang meminta kepada para Gubernur, termasuk Bupati dan Wali Kota, untuk menjadi Kepala atau Ketua Gugus Tugas di daerah dimana komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi Gugus Tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah.

“Para ulama budayawan, tokoh pemuda, hendaknya dilibatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga tidak mengganggu daerah lain. Sehingga dengan demikian upaya-upaya untuk pencegahan bisa betul-betul dimaksimalkan,” ujarnya.

Doni mengatakan bahwa Presiden mempersilakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, sampai dengan tingkat kecamatan, lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat.

“Sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten,” tambahnya.

Sebagai imbauan, Doni menyampaikan bahwa virus ini belum diketahui kapan akan berakhir, walaupun sejumlah pakar dan juga dari pimpinan lembaga sudah melaporkan kepada Presiden tentang prediksi.

“Namun tentunya kita harus memiliki ketahanan daya tahan di bidang kesehatan, daya tahan di bidang ekonomi, dan yang paling penting adalah daya tahan di bidang moralitas dan moril bangsa,” imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Doni, persatuan dan kesatuan menjadi modal utama, karena dengan bersatu, maka segala kesulitan bisa diatasi. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh di pusat maupun di daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik untuk bisa mendukung kebijakan politik negara.

“Saya mengibaratkan sekarang ini kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api. Lokomotif terdepannya adalah kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi, kemudian kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda,” pungkasnya seraya mengibaratkan manakala di antara gerbong itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong yang lain pun akan terguling.

 

(ngip)

Baca Selengkapnya