Connect with us

TKN Jokowi: Pembangunan Indonesia Bukan Pencitraan, Tapi Kewajiban

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Asrul Sani(ist)

Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Asrul Sani, mengkritik pernyataan Fadli Zon yang menyebut percepatan pembangunan oleh presiden Jokowi merupakan sebuah bentuk pencitraan.

Asrul menganggap bahwa pembangunan yang dipercepat di Indonesia bukan sebuah pencitraan, tapi kewajiban. Ia pun menambahkan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk menilai hal tersebut.

“Itu pencitraan apa bukan silakan saja dinilai. Tapi itu kewajibannya pemerintah itu melakukan pembangunan, nah kemudian pembangunan dipercepat atau tidak, itu kan juga bagian dari pilihan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban itu. Jadi kalau itu dipercepat terus masalahnya apa, kalau itu membawa manfaat bagi rakyat,” papar Asrul di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta (28/11/2018).

Baca Juga:

Asrul menilai percepatan pembangunan yang dilakukan Jokowi merupakan hal yang lumrah dilakukan presiden di negara demokratis lainnya, terutama petahana.

“Di negara demokrasi manapun itulah yang terjadi, konsekuensi dari sebuah proses demokrasi di mana petahana masih bisa mencalonkan lagi. Kalau nggak mau kayak gitu ikut lah Filipina, jadi presiden cuma sekali, tapi tujuh tahun,” ujar Asrul.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Beri Apresiasi Peselancar Filipina yang Selamatkan Atlet Indonesia di Sea Games 2019

Oleh

Fakta News
merangkul semua golongan, jokowi
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada peselancar tuan rumah Roger Casugay, yang rela melepas peluang di cabang Selancar Longboard Putra Sea Games 2019, karena menolong atlet Indonesia Arip Nurhidayat, yang tergulung ombak besar pantai Monaliza di La Union, Filipina, Jumat (6/12) lalu.

“Memenangkan kompetisi itu penting, sportivitas olahraga juga harus dijunjung tinggi, tapi kemanusiaan di atas segalanya,” cuit Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi, yang diunggahnya beberapa saat lalu.

Dalam cuitan yang juga diunggahnya di fan page facebook dan akun instagram miliknya itu, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya untuk peselancar Filipina Roger Casugay, yang merelakan kesempatan meraih medali emas demi menolong pesaingnya, atlet Indonesia Arip Nurhidayat yang terjatuh dalam lomba itu.

“Salam hormat dari Indonesia,” tulis Presiden Jokowi.

Twitter @Jokowi

Tinggalkan Perlombaan

Sebelumnya sejumlah media memberitakan, Casugay yang saat itu memiliki peluang untuk memenangkan lomba, memilih meninggalkan perlombaan, karena melihat pesaingnya dari Indonesia terlepas dari papan selancar dan terbawa ombak besar.

Casugay menolong Arip, dan berbagi papan selancar hingga ke tepi pantai. Seorang peselancar lokal, Jefferseon Ganuelas, yang menyaksikan langsung aksi heroik Casugay itu melalui halaman facebook pribadinya menyampaikan, saat pertandingan sedang berlangsung, papan selancar milik Arip patah sehingga dia terlempar dan terjatuh dengan kepala di pantai monaliza.

Roger Casugay kemudian menolongnya tanpa memikirkan lagi perlombaan untuk mendapatkan medali. Arip sendiri yang tidak menyangka memperoleh pertolongan tersebut menilai Casugay sebagai seorang juara sejati.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

PDIP Tegaskan Tak Akan Calonkan Napi Koruptor di Pilkada

Oleh

Fakta News

Jember – PDI Perjuangan tegas dalam aturan menyangkut mantan narapidana yang hendak maju sebagai calon kepala daerah (cakada), yang bertatus demikian takkan dicalonkan lewat partai itu.

Walau demikian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan itu adalah pilihan kebijakan PDI Perjuangan, dengan tetap menghormati kesetaraan hak warga negara.

Menurut Hasto, sebenarnya setiap warga negara yang melakukan tindak pidana, termasuk tipikor, yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Usai menjalani itu, secara konseptual, maka statusnya kembali sebagai warga negara dengan segala haknya.

Namun khusus di PDI Perjuangan, yang diutamakan adalah prinsip rasa keadilan masyarakat.

“Maka bagi PDI Perjuangan, demi menjaga juga prinsip keadilan, bagi napi tipikor memang kami tidak calonkan. Itu sebagai kebijakan partai,” kata Hasto menjawab pertanyaan media di Jember, Jawa Timur, Minggu (8/12).

Ditegaskan Hasto juga, bukan berarti pihaknya tidak menghormati kesetaraan hak warga negara. Artinya, pihaknya juga menghormati bila negara memberi hak politik kepada mereka yang telah menjalankan hukuman.

“Mereka statusnya itu adalah sebagai warga negara yang harusnya kita terima. Ada sebuah proses yang telah dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

PDI Perjuangan berpandangan aturan larangan mantan napi koruptor maju ke pentas politik tak perlu dimasukkan ke dalam sebuah aturan. Menurutnya, hal demikian cukup diatur di aturan internal masing-masing partai politik di Indonesia.

“(Kalau dimasukkan UUD atau UU, red) Malah nanti justru menciptakan suatu diskriminasi. Itu cukup dengan kebijakan partai,” ujar Hasto.

“Parpol harus sadar, setiap kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya. Melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik. Maka kami, dan kami harap parpol pada umumnya yang tidak mencalonkan napi Tipikor,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020, telah sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang.

PKPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 itu tercatat dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Penambahan norma Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) oleh KPU, dengan menggunakan frasa mengutamakan bukanlah norma persyaratan dan tidak mengikat, norma yang hanya bersifat imbauan.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Perbaikan Sistem Birokrasi untuk Atasi Korupsi

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Di tempat tersebut, Presiden menyaksikan drama bertema antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Evaluasi tersebut meliputi, pertama, penindakan itu perlu tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Menurut Presiden, hal tersebut dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan dan korupsi itu tidak terjadi.

“Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya sekali,” imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan soal fokus kerja. Menurutnya, jika semua hal dikerjakan secara sekaligus, maka tidak akan menyelesaikan masalah.

“Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur,” ujarnya.

Keempat, adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan. Presiden memberi contoh, misalnya seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap, maka setelah ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.

Untuk itu, Presiden mengatakan, akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan langkah-langkah evaluasi tersebut, mulai dari perbaikan sistem, rekrutmen politik, dan fokus kerjanya.

“Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu,” ungkapnya.

Sementara itu, soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden menyebut masih mempertimbangkannya. Ia menambahkan, saat ini UU tersebut belum berjalan.

“Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tetapi kan Undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplet, sudah ada dewas (dewan pengawas), sudah ada pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah,” kata Presiden.

 

Chrst

Baca Selengkapnya