Pemanfaatan Dana Desa di Flores Timur Turunkan Angka Stunting dan Gizi Buruk
Flores – Bergulirnya dana desa memberi manfaat yang sangat besar bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat desa termasuk di bidang pelayanan kesehatan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kesepakatan ratusan kepala desa (kades) bersama Bupati Flotim beberapa waktu lalu untuk mengalokasikan dana desa bagi penanggulangan stunting membuahkan hasil.
Sejumlah desa di Flores Timur, mengklaim dana desa tersebut ternyata mampu menurunkan angka stunting di desa mereka masing-masing.
Desa Lewoingu di Kecamatan Titehena misalnya, mengakui telah berhasil menurunkan angka stunting melalui pemanfaatan sebagian dana desa bagi pelayanan warga yang mengalami stunting dan gizi buruk.
“Sebelumnya ada 14 bayi/balita yang mengalami stunting dan gizi buruk pada tahun ini dan syukur sudah turun dan sekarang tinggal 2 warga saja yang saat ini masih dirawat. Kami berharap hingga akhir tahun ini tidak ada lagi pasien stunting di desa kami. Dana yang kami gunakan khusus untuk stunting sebesar Rp11 juta termasuk untuk belanja makanan gizi tambahan serta vitamin,” kata sekdes Lewoingu Andreas Aneng Hayon di Flores Timur, Selasa, 10 September 2019.
Andreas menjelaskan sejumlah pihak juga sudah sepakat untuk meningkatkan anggaran dana desa untuk permasalahan stunting pada tahun depan. Anggatan yang akan dialokasikan pada tahun depan mencapai Rp50 juta.
“Sehingga target kami tahun 2020 nanti desa kami bisa bebas dari stunting,” jelas Andreas.
Desa laninya, yaitu Riangkemie di Kecamatan Ile Mandiri juga mengakui hal yang sama. Dengan memanfaatkan dana desa sekitar Rp6 juta, telah berhasil menurunkan angka stunting dari 14 bayi yang mengalami stunting dan gizi buruk, tinggal 4 orang saat ini yang masih mengalami stunting. 8 warga lainnya sudah sehat.
Begitu pula yang dialami oleh desa Aransina di Kecamatan Tanjung Bunga. Desa ini mengalokasikan sebagian dana desa sebesar Rp70 juta rupiah untuk penanganan stunting dan perlahan-lahan sudah berhasil diturunkan.
“Untuk desa kami, anggaran dari dana desa sebesar Rp70 juta rupiah untuk penanggulangan masalah stunting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyaluran makanan bergizi tambahan serta vitamin bagi pasien stunting. Dari 13 pasien stunting saat ini, tiga pasien sudah sehat, masih ada beberapa pasien lagi yang perlu mendapatkan perawatan,” kata bidan puskesdes Alin Hadjon.
Sementara itu data keselurahan angka pasien stunting yang berhasil diturunkan berdasarakn pidato Bupati Flotim Anton Hadjon, pada 17 Agustus lalu, Pemkab Flotim berhasil membebaskan 840 balita berstatus stunting dari 5.540 pasien stunting turun menjadi 4.700 atau sekitar 5,79 persen.
Menurut Alin upaya ini berkat keterlibatan seluruh pihak dari tingkat kabupaten dan desa yang sudah mengalokasikan dana desa bagi penanggulangan masalah stunting di daerah ini.
Yuch
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.