Connect with us

Pelaksanaan WFO Diprioritaskan Bagi Pegawai ASN yang Telah Divaksin

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengeluarkan pengaturan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kali ini, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) diprioritaskan bagi pegawai ASN yang telah divaksin Covid-19, baik di yang berada di dalam maupun luar wilayah Jawa dan Bali.

“Dua puluh lima persen WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi (untuk pegawai ASN yang berada di sektor non-esensial di wilayah luar Jawa dan Bali dengan PPKM level 4 dan 3),” bunyi salah satu poin yang berada dalam lampiran pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Bagi instansi di wilayah luar Jawa dan Bali yang berada di sektor non-esensial pada PPKM level 2 dan 1, diberlakukan WFO 50 persen pegawai jika daerahnya berada di zona hijau dan kuning. Sedangkan bagi instansi yang daerahnya berada di zona oranye dan merah, diberlakukan WFO 25 persen.

Untuk instansi pemerintah di sektor esensial pada PPKM level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, WFO maksimal dilakukan oleh 50 persen pegawai. Jika berada di PPKM level 3, WFO dapat dilakukan dengan maksimal 100 persen. Tentu dengan memperhatikan bahwa WFO tersebut diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksin Covid-19. Sedangkan untuk instansi di sektor kritikal, WFO diberlakukan maksimal 100 persen.

Sementara itu, pada instansi pemerintah non-esensial yang ada di wilayah Jawa dan Bali dengan PPKM level 4, diberlakukan work from home (WFH) secara penuh. Jika berada di level 3, WFO dilakukan kepada 25 persen pegawai. Sedangkan jika berada di level 2, WFO diberlakukan kepada 50 persen pegawai.

Bagi instansi pemerintah di sektor esensial yang ada di PPKM level 4 dan 3 dalam wilayah Jawa dan Bali, WFO dilakukan maksimal oleh 50 persen pegawai. Sedangkan pada PPKM level 2, WFO dilakukan maksimal oleh 75 persen pegawai.

Perlu diperhatikan bahwa di sektor esensial dan non-esensial, pegawai yang WFO adalah yang telah divaksin Covid-19. Sementara bagi instansi pemerintah di sektor kritikal, diberlakukan WFO dengan maksimal 100 persen bagi setiap level PPKM yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membagi layanan pemerintahan menjadi tiga bagian, yakni sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal. Sementara level PPKM terdiri dari level 1 hingga level 4. Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan sektor-sektor tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM Covid-19.

Pelaksanaan WFO dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sebagaimana yang tertera dalam SE Menteri PANRB No. 17 dan 21 tahun 2021. Untuk itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan pegawai ASN di lingkungannya telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai sarana pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.

SE yang ditandatangani pada 22 September 2021 ini, berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

“Pada saat SE ini mulai berlaku, SE Menteri PANRB No. 19/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM Pada Masa Pandemi Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkas surat tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Akan Dorong Penguatan Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Krisis Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Kolaborasi saat ini, seperti Covax Facility, hanyalah solusi sesaat. Selain itu, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.

“Oleh karena itu, ke depan, kita perlu solusi permanen, agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) di sektor keuangan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu fokus Indonesia pada Presidensi G20.

Menurut Presiden Jokowi, badan tersebut memiliki tugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, obat dan alat kesehatan. Selain itu, juga untuk merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama.

“Memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain pengelolaan hak paten, akses terhadap teknologi, investasi produksi alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lain,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa untuk membangun arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut dibutuhkan pembiayaan bersama. Presiden meyakini bahwa biaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian akibat kerapuhan sistem kesehatan global, sebagaimana saat dunia menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Seharusnya, negara-negara maju tidak berkeberatan untuk mendukung inisiatif bersama ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Pastikan Indonesia Terus Lakukan Reformasi Struktur Ekonomi dan Perbaiki Iklim Bisnis

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menjadikan masa pandemi sebagai masa berbenah diri dengan meletakkan dasar-dasar baru bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga terus mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis.

“Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas,” ujar Presiden dalam sambutannya secara virtual pada pertemuan World Economic Forum dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

Selain di bidang ekonomi, Indonesia juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari up-skilling dan re-skilling, pembentukan politeknik yang bekerja sama dengan industri, hingga kerja sama dengan universitas di luar negeri.

“Indonesia juga terus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan investasi dan iklim usaha. Sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama ekonomi hijau akan terus dikembangkan antara lain, pengembangan ekosistem industri kendaraan tenaga listrik dan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selain itu, kesempatan investasi juga akan dibuka seluas-luasnya untuk enam sektor prioritas, yaitu industri padat karya yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, pariwisata, serta pertambangan.

Di samping itu, sejumlah prioritas pembangunan juga telah ditetapkan pemerintah, di antaranya peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (green recovery), dan transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

“Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia. Maju bersama, tumbuh bersama,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Presidensi G20 Indonesia Akan Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Bogor – Indonesia akan berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022.

“Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

“Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat (sebagai) upaya untuk mencegah krisis selanjutnya,” ungkapnya.

Sedangkan prioritas kedua menurut Presiden Jokowi adalah optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Selain itu, literasi dan kemampuan digital masyarakat juga harus turut ditingkatkan dan keamanan data juga harus tetap dijaga.

“Yang ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu menyediakan teknologi dan pendanaan. Melalui teknologi, mampu mendorong produksi berbasis ekonomi hijau,” ucap Presiden.

“Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif. Kerja sama tidak hanya antara pemerintah, not only G-to-G but also G-to-B, or even B-to-B,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, tiga prioritas tersebut merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Presiden Jokowi meyakini bahwa Presidensi G20 Indonesia akan memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Presidensi Indonesia harus memanfaatkan kerja sama G20 untuk meningkatkan perdagangan, industrialisasi, hingga penguasaan teknologi, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

“Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia. Interaksi dengan pelaku ekonomi akan saya intensifkan selama presidensi Indonesia,” ungkap Presiden.

Selain interaksi secara intensif, berturut-turut dengan KTT G20, Indonesia juga akan menyelenggarakan WEF Roundtable on Downstream Industries, Bloomberg CEO Forum, dan Digital Transformation Expo.

“Sekali lagi, saya mengundang sektor swasta untuk mengidentifikasi kontribusi nyata yang dapat diberikan di tiga sektor prioritas: kesehatan, digital, dan transisi energi. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery,” ucap Presiden.

Baca Selengkapnya