Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham atau Airlangga?
Jakarta – Setya Novanto yang sudah ditahan di rumah tahanan KPK dikabarkan telah mengambil haknya sebagai Ketua Umum Golkar, untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) ketum dengan memilih Sekjen Golkar, Idrus Marham. Penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung, Selasa (21/11) ini.
Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. “Tadi pagi (kemarin) Idrus ke rumah saya menyampaikan itu,” ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/11).
Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat resmi penunjukan itu kepada dirinya, tapi yakin saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu. Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.
Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum. Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini sebagai Sekjen. Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen. ”Kami nilai Pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.
Rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak menurut Agung. Surat rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan. ”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak,” ujarnya.
Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.
Masih Fokus ke Pelaksana Tugas Ketua Umum
Penahanan Setnov juga berarti terdapat kekosongan di kursi Ketua DPR. Partai Golkar dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengisi kekosongan itu. Namun, Agung menegaskan bahwa saat ini fokus Partai Golkar adalah menetapkan Plt Ketua Umum. ”Itu belum jadi fokus kami,” ujarnya.
Sementara itu, Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silakan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.
Dia menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi. Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.
”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus.
Nusron Wahid Jagokan Airlangga
Idrus Marham mengaku sudah mendapat mandat dari Setya Novanto untuk duduk menjadi Plt Ketum Partai Golkar. Namun, internal kepengurusan DPP Partai Golkar menilai mandat dari Setnov yang saat ini berada di sel tahanan KPK itu bukan harga mati.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, siapapun bisa menjadi Plt Ketum, asalkan mendapat persetujuan dalam pleno Partai Golkar nanti. ”Belum tentu (Idrus), bisa Ketua Harian (Nurdin Halid), bisa Sekjen, bisa juga Airlangga (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, red),” kata Nusron.
Menurut Nusron, sebelum menunjuk Plt Ketum, pleno Partai Golkar harus membahas isu yang tak kalah penting. Pleno harus mengetok palu keputusan untuk menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketum terlebih dahulu. Hal ini mengingat yang bersangkutan menjalani penahanan di KPK. ”Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.
Setelah itu, kata Nusron, baru menetapkan pimpinan sementara atau Plt Ketum. Dalam hal ini, semua yang hadir dalam forum pleno memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Namun, secara pribadi Nusron memilih sosok Airlangga sebagai sosok Plt Ketum.
”Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem. Tapi semua masih proses,” ujarnya.
J. Jams
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
