Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham atau Airlangga?
Jakarta – Setya Novanto yang sudah ditahan di rumah tahanan KPK dikabarkan telah mengambil haknya sebagai Ketua Umum Golkar, untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) ketum dengan memilih Sekjen Golkar, Idrus Marham. Penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung, Selasa (21/11) ini.
Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. “Tadi pagi (kemarin) Idrus ke rumah saya menyampaikan itu,” ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/11).
Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat resmi penunjukan itu kepada dirinya, tapi yakin saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu. Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.
Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum. Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini sebagai Sekjen. Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen. ”Kami nilai Pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.
Rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak menurut Agung. Surat rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan. ”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak,” ujarnya.
Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.
Masih Fokus ke Pelaksana Tugas Ketua Umum
Penahanan Setnov juga berarti terdapat kekosongan di kursi Ketua DPR. Partai Golkar dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengisi kekosongan itu. Namun, Agung menegaskan bahwa saat ini fokus Partai Golkar adalah menetapkan Plt Ketua Umum. ”Itu belum jadi fokus kami,” ujarnya.
Sementara itu, Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silakan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.
Dia menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi. Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.
”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus.
Nusron Wahid Jagokan Airlangga
Idrus Marham mengaku sudah mendapat mandat dari Setya Novanto untuk duduk menjadi Plt Ketum Partai Golkar. Namun, internal kepengurusan DPP Partai Golkar menilai mandat dari Setnov yang saat ini berada di sel tahanan KPK itu bukan harga mati.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, siapapun bisa menjadi Plt Ketum, asalkan mendapat persetujuan dalam pleno Partai Golkar nanti. ”Belum tentu (Idrus), bisa Ketua Harian (Nurdin Halid), bisa Sekjen, bisa juga Airlangga (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, red),” kata Nusron.
Menurut Nusron, sebelum menunjuk Plt Ketum, pleno Partai Golkar harus membahas isu yang tak kalah penting. Pleno harus mengetok palu keputusan untuk menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketum terlebih dahulu. Hal ini mengingat yang bersangkutan menjalani penahanan di KPK. ”Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.
Setelah itu, kata Nusron, baru menetapkan pimpinan sementara atau Plt Ketum. Dalam hal ini, semua yang hadir dalam forum pleno memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Namun, secara pribadi Nusron memilih sosok Airlangga sebagai sosok Plt Ketum.
”Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem. Tapi semua masih proses,” ujarnya.
J. Jams
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
