Jakarta – Mogok kerja pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), yang berlangsung sejak 3Agustus 2017 itu, akhirnya berakhir pada Senin sore (7/8/2017). Hal itu seperti tercantum dalam Siaran Pers bertajuk “Pengakhiran Mogok JICT” yang diterima redaksi fakta.news.

Siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Nova Sofyan Hakim itu, isinya menyatakan bahwa: Mogok 5 hari berturut-turut Serikat Pekerja JICT yang dibalas dengan intimidasi demi intimidasi dan pengguna jasa  dipaksa merugi triliunan, telah menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan Perpanjangan kontrak JICT.

Sejak 2014, menurut Nova dalam siaran pers tersebut, pihaknya berjuang agar JICT kembali ke tanah air. “Rangkaian aksi kami untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kami akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, yaitu nasionalisasi JICT,” paparnya.

Seperti yang dalam perpanjangan kontrak JICT jilid II, lanjut Nova, tampaknya Hutchison dan Pelindo II serta Direksi JICT telah menunjukkan, siapa jati diri mereka.  “Terhadap intimidasi yang dilayangkan kepada anggota SP, kami telah berkoordinasi dan akan melaporkan kepada pihak pemerintah terkait,” katanya seperti tertulis dalam siaran pers tersebut.

Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, lanjut Nova, ditenggarai ada oknum-oknum di eksternal maunpun internal, yang justru menghendaki mogok berlarut-larut, yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi dan politik Nasional. “Demi kepentingan dan cita-cita, serta berpijak pada kepentingan nasional yang lebih besar, saya, Nova Hakim, sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja JICT, menyatakan: stop mogok terhitung saat ini juga, 7 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB,” tandasnya.

Untuk itu, dalam siaran pers itu, Nova menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. “Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” pungkasnya sembari mengajak rekan-rekan pekerja untuk kembali kerja.

Bukan Aksi Menuntut Upah

Aksi mogok pekerja JICT, sejatinya memang bukan semata aksi menuntut upah. Hal itu diungkapkan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando. “Aksi mereka (pekerja JICT), justeru untuk menyelamatkan aset bangsa dari eksploitasi oleh perusahaan Hong Kong, Hutchison Port,” tuturnya.

Aksi mogok para pekerja yang tergabung dalam SP JICT itu, menurut Ade, dilakukan terkait dengan perpanjangan konsesi JICT pada Hutchison yang seharusnya berakhir pada 2019. “Mereka menggugat keputusan Direksi Pelindo II yang begitu saja memperpanjang konsesi sampai akhir 2039, dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melecehkan Menteri Perhubungan (Menhub) dan merugikan negara triliunan rupiah,” ungkanya.

Namun, lanjut Ade, kubu seberang melakukan ‘pemelintiran’ berita sehingga yang muncul di banyak media adalah solah-olah aksi ini adalah gerakan menuntut kenaikan gaji. “Tak kurang dari Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno, seperti berpura-pura tak paham dengan alasan pemogokan dan berkomentar seolah-olah yang dituntut pekerja adalah gaji dan bonus yang tinggi,” jelasnya.

Tuduhan terhadap SP JICT ini, Ade menganggap, itu merupakan fitnah keji. Para pekerja JICT, imbuhnya, adalah anak muda nasionalis yang menolak penjarahan aset bangsa oleh pemodal asing yang telah membeli dengan murah sekelompok kecil pengambil keputusan di Indonesia.

Patut diketahui, JICT merupakan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia dan menangani 70% ekspor impor Jabodetabek. JICT berperan vital sebagai gerbang ekonomi nasional. Sebagai catatan, berkat kerja keras para pekerjalah, JICT berulangkali tercatat sebagai salah satu pelabuhan peti kemas terbaik di Asia. Aksi para pekerja sudah berlangsung sejak 2014 dengan isu yang tidak pernah berubah: hentikan perpanjangan konsesi JICT pada Hutchison.

Fakta terang benderangnya, adalah begini: perpanjangan konsesi JICT yang dilakukan Direkasi Pelindo II pada Hutchsison melanggar Undang-undang (UU) No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Keputusan untuk memperpanjang konsesi JICT, seharusnya hanya bisa dilakukan melalui persetujuan resmi Menhub. Namun ternyata, persetujuan itu tidak pernah ada. Bahkan saat Ignasius Jonan menjadi Menhub, ia sudah meminta perpanjangan konsesi pada Hutchison tidak dilakukan demi ‘potensi negara dan dan kemandirian nasional.

Pertanyaan besarnya, kalau benar perpanjangan konsesi itu menguntungkan Indonesia, kenapa Jonan minta agar itu tidak dilakukan? Kenapa Menhub baik di era SBY maupun Jokowi tidak pernah menyetujui perpanjangan konsesi? Tidakkah ini menunjukkan bahwa memang ada yang busuk dengan perpanjangan konsesi tersebut?

Dengan kronologi itu, aksi para pekerja artinya ini bukanlah sikap anti asing. Penguasaan saham JICT oleh Hutchison Port dilakukan pada 1999. Ketika itu pemerintah melakukannya karena kesulitan ekonomi. Dalam skema itu Hutchison menguasai 51% saham dan Pelindo II 49% dengan konsesi selama 20 tahun s.d tahun 2019. Ini sama sekali tidak dipersoalkan. Para pekerja memang berharap bahwa saham Hutchison sebaiknya ditekan seminimal mungkin agar keuntungan terbesar bisa dinikmati bangsa Indonesia. Namun masuknya saham asing tidak pernah menjadi isu utama.

Yang jadi masalah, proses perpanjangan konsesi yang seharusnya berakhir pada 2019 itu, bias dikatakan beraroma busuk. Kebusukan itu, mulai terjadi ketika pada Agustus 2014, alias 5 Tahun sebelum kontrak selesai, Dirut Pelindo II RJ Lino secara sepihak memperpanjang kontrak JICT dengan Hutchison selama 20 tahun (2019-2039) tanpa sepengetahuan pemerintah, tanpa tender terbuka dan dengan harga murah. Tahun 1999 harga jual JICT $243 juta, sementara tahun 2014 harga jualnya hanya $215 juta dengan volume dan profit meningkat dua kali lipat.

Sejak saat itulah terjadi kemelut. SP JICT yang menyadari akal bulus Lino terus melakukan aksi perlawanan. Saat itu, audit Badan Pemerika Keuangan (BPK) menemukan kerugian Rp 650 miliar dari perpanjangan izin illegal tersebut. Lino akhirnya diberhentikan sebagai Dirut Pelindo setelah menjadi tersangka kasus korupsi pada akhir 2015. Tapi pemberhentian Lino ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah perpanjangan konsesi.

Karena itulah, SP JICT terus menyuarakan sikap kritis mereka ini sejak awal 2017. Masalahnya, alih-alih memperoleh titik temu, Direksi Pelindo II membalas dengan melakukan serangkaian intimidasi dan penekanan. Pada Juni 2017, audt BPK mengungkapkan kerugian negara akibat perpanjangan konsesi akan mencapai Rp 4 Tiliun. Ini semualah yang menyebabkan aksi mogok saat ini terjadi.

Tampaknya,  ini adalah kasus nyata tentang bagaimana kekayaan bangsa ini hendak dirampas oleh kekuatan asing yang memanfaatkan sebagian pengambil keputusan yang tidak berjiwa NKRI di Indonesia.

M Riz