Pekerja Event di Bali Gelar Hybrid Drive In Concert dalam “Bali Festival Era Baru”
Denpasar – Pandemi Covid- 19 yang telah berlangsung lima bulan lebih, memukul berbagai sektor industri. Khususnya industri pariwisata dan event di Indonesia. Bahkan industri pariwisata dan event sempat terhenti, tak terkecuali di Bali.
Namun kondisi itu tak membuat para pekerja event di Bali yang tergabung dalam DPD IVENDO (Dewan Industri Event Indonesia) Bali, menyerah dan patah semangat. Pandemi Covid- 19 justru mendorong mereka untuk tetap menebar semangat positif dan mencari solusi keluar dari krisis.
Pada Selasa (18/8) DPD IVENDO menyelenggarakan Hybrid Drive in Concert yang mengolaborasikan antara offline dan online system dalam sebuah ajang Bali Festival Era Baru di Gong Perdamaian Kertalangu.
Ketua DPD IVENDO Bali Grace Jeanie mengatakan bahwa pihaknya sejak April 2020 telah membuat serangkaian diskusi untuk menyusun manual panduan pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada protokol kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sebelum menyelenggarakan acara ini.
“Mulai dari sisi event supplier (produksi), event organizer, hingga pengisi acara serta crowd control-nya,” kata Grace Jeanie dalam keterangan tertulisnya Rabu (19/8).
Kegiatan ini merupakan kali pertama di Bali yang diselenggarakan oleh lebih dari 50 industri event, mulai event organizer, event supplier (dekorasi, sound system, lighting, dan lainnya), musisi, dan master cerimonial (MC).
Selain itu, kata dia, juga melibatkan UKM kuliner, tenaga medis, media, dan pemangku kepentingan pariwisata sebagai peserta simulasi.
Acara ini, kata dia, melibatkan sekitar 70 mobil undangan terbatas dengan kapasitas maksimum empat orang atau menempati 50 persen kapasitas area Gong Perdamaian. Mereka bukan hanya menyaksikan pertunjukan di atas panggung, melainkan juga menjadi pelaku simulasi.
DPD IVENDO
Saat memasuki area kegiatan, para undangan wajib menunjukkan QR code, kemudian panitia melakukan digital scan.
Mereka juga dicek suhu badannya oleh tim. Setelah lolos melewati gate pemeriksaan, mobil wajib memasuki ruang desinfeksi. Bagi panitia, musisi yang tidak mengendarai kendaraan, wajib melewati ruang aseptik.
“Saat memasuki area utama, mobil menempati space parkir yang telah disediakan sesuai nomor stiker kendaraan yang dipasang di mobil. Di area ini, undangan juga memiliki akses terbatas, atau hanya bisa keluar dari mobil di area seluas 3,5 x 5 meter dan toilet,” ujarnya.
Untuk pemesanan makanan, lanjut dia, undangan bisa memesan melalui digital platform guna mencegah kerumunan antrean.
Disebutkan pula bahwa di setiap booth (stan) UKM kuliner dibatasi maksimal lima orang dan hanya dilayani untuk pemesanan serta pembayaran karena makanan akan diantarkan oleh petugas UKM kuliner.
Adapun pembayaran dengan menerapkan cashless system (sistem tanpa uang tunai).
DPD IVENDO
Penggunaan toilet pun dilakukan dengan protokol keamanan, yaitu dibersihkan oleh petugas setiap kali selesai digunakan.
“Menariknya, kegiatan ini adalah hybrid system. Selain musisi Bali, di antaranya Balawan, Robi Navicula, Ope Indonesian Voice, Crazy Horse, Jun Bintang, dan Joni Agung & Double T. tampil di atas panggung dan disaksikan secara langsung,” katanya.
Ada juga penampilan secara live dari Jakarta, yaitu Roy Jeconiah eks Boomerang.
Ia mengatakan bahwa konsep gabungan luar jaringan (offline) dan daring (online) ini sebagai solusi tatanan adaptasi baru bidang event terkait dengan adanya pembatasan kapasitas penonton.
Dalam simulasi ini juga ditunjukkan mekanisme penerapan safety protocol (protokol keamanan) pergantian pemberi sambutan dan musisi. Pengaturan backstage dan crew yang terlibat serta bagaimana mekanisme pengaturan peliputan oleh media.
Menariknya dalam simulasi ini, bukan hanya sekedar berkegiatan saja. Gugus tugas COVID 19 Pemprov Bali pun terlibat mulai cek kesiapan hingga memberikan safety briefing sebelum acara.
Pun tim show management yang dilibatkan kali ini cukup unik karena show director-nya yang juga salah satu anggota tim penyusun manual adalah seorang dokter ahli bedah yaitu dr. Ryandi Satrio, M. Biomed, Sp.B dan untuk panduan media peliputan tatanan adaptasi era baru juga melibatkan media dan wartawan senior.
Simulasi tersebut merujuk pada deklarasi program kepariwisataan dalam tatanan kehidupan Bali era baru dan digitalisasi pariwisata berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Peninsula Nusa Dua, Bali, Kamis (30/7/2020) lalu. Juga untuk menyambut rencana pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara pada 11 September 2020 mendatang.
DPD IVENDO
Simulasi yang digelar secara swadaya ini telah mendapat dukungan dari Kemenparekraf RI, Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Bali Tourism Board, DPD AELI Bali, PHRI, Baliceb, Bali MICE Forum sebagai bagian dari kegiatan percepatan pemulihan pariwisata Bali.
Grace Jeanie berharap simulasi ini sebagai semangat bagi kawan-kawan industri event dan musisi untuk tetap berpikir positif dan terus kreatif serta terus memiliki harapan bahwa kondisi akan kembali pulih.
“Output dari simulasi ini menjadi draf usulan panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Video simulasi, nantinya juga bisa menjadi bahan promosi bagi Bali, menjadi bagian dari upaya pemulihkan pariwisata Bali di bidang event,” ujarnya.
Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) merangkap Plt. Direktur Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf RI Edy Wardoyo dalam sambutannya mengapreasiasi kegiatan simulasi ini.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang diselenggarakan oleh DPD IVENDO Bali bekerja sama dengan rekan-rekan pemangku kepentingan MICE Event dan para musisi untuk mengadakan kegiatan simulasi protokol kesehatan,” kata Edy Wardoyo dalam sambutannya yang dilakukan secara daring dari Jakarta.
Diharapkan pula panduan yang disusun dapat segera diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, kegiatan baik festival maupun pertunjukan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.
Simulasi yang digelar secara swadaya ini telah mendapat dukungan dari Kemenparekraf RI, Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Bali Tourism Board, DPD AELI Bali, PHRI, Baliceb, dan Bali MICE Forum sebagai bagian dari kegiatan percepatan pemulihan pariwisata Bali.
Acara yang dibuka Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ini dihadiri oleh jajaran pemerintah, DPRD Provinsi Bali, dan Pemkot Denpasar, serta para pemangku kepentingan pariwisata, di antaranya Ketua BTB, Ketua Bali MICE Forum, perwakilan dari sejumlah pemangku kepentingan pariwisata lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
