Pertamina Perkuat Bisnis Energi Baru Terbarukan
Jakarta – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT). Hal itu sejalan dengan target porsi nasional sebesar 23 persen dari total bauran energi nasional pada tahun 2025.
Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani mengatakan, sebagai perusahaan negara, Pertamina terus berkomitmen meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT), di tengah pergeseran bisnis energi yang mengarah ke pengembangan energi baru terbarukan. Pertamina juga melakukan beberapa transformasi bisnis yang berfokus kepada pengembangan EBT.
“Ini adalah komitmen kuat dari Pertamina untuk kita mengembangkan potensi bisnis energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujar Yenni.
Dia mengungkapkan, Pertamina melihat dari dua parameter dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan, yakni economy attractiveness atau seberapa menarik sebuah proyek dari sisi ekonomi serta technology maturity atau ketersediaan teknologi yang mendukung.
“Kedua paramater tersebut adalah pertimbangan kita dalam mengeksekusi kesempatan bisnis,” ujarnya.
Energi Baru Terbarukan masuk ke dalam high priority (high economy attractiveness & technology maturity) dan telah dieksekusi Pertamina, yaitu geothermal, biodiesel, biomass, mini hydro, dan solar PV. Disamping itu, ada juga beberapa EBT yang masih harus dilakukan evaluasi dan pengembangan komersil, seperti wind power, hydro large, bioavture dan bioethanol.
“Salah satu yang kita kembangkan saat ini adalah solar PV. Saat ini sudah terinstal sebesar 1 Mega Watt dari instalasi PV di kantor pusat Pertamina dan area perumahaan kilang Cilacap. Hal ini akan terus berkembang ke area, unit dan anak perusahaan Pertamina yang lain di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Peran Sektor Energi Terbarukan
Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di China, India dan Asia Tenggara sejak tahun 2000 telah mendorong peningkatan permintaan akan energi. Sejauh ini minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama, namun ke depan peran sumber energi terbarukan akan semakin signifikan.
Peran penting sektor energi terbarukan terlihat dari terus meningkatnya investasi dan permintaan terhadap energi terbarukan, serta perhatian negara-negara di Asia terhadap investasi di sektor energi terbarukan. Disamping itu secara global, pertumbuhan sektor energi terbarukan saat ini, telah melewati pertumbuhan sektor batubara.
“Bahan bakar fosil, khususnya minyak memang masih akan mendominasi bauran energi, namun inisiatif kebijakan baru telah membantu kawasan ini menuju era energi baru,” ujar Ashees Sastry, Partner and Managing Director Boston Consulting Group (BCG) Singapore.
Toshiyuki Shirai, Analis Energi Senior World Energy Outlook(WEO), International Energy Agency saat menjadi pembicara di Pertamina Energy Forum (PEF) 2017, Selasa (12/12) mengatakan, saat ini Asia Tenggara tengah dihadapkan oleh permintaan energi terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi global.
Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa negara di kawasan China, India dan Asia Tenggara mulai menyadari pentingnya pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam mengurangi dampak pemanasan global.
Beberapa inisiatif kebijakan baru pun mulai dikeluarkan guna mengimplementasikan gerakan energi bersih, salah satunya yakni pengurangan anggaran subsidi bahan bakar fosil dan menaikkan anggaran untuk energi baru dan terbarukan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
“China saat ini menyumbang seperempat investasi di sektor energi terbarukan. Sementara China, India dan Asia Tenggara menyumbang 40 persen investasi di sektor energi terbarukan,” ujar Toshiyuki Shirai.
Pada saat yang bersamaan, imbas dari kebijakan energi bersih di China dan Amerika Serikat diproyeksi mampu mengurangi permintaan bahan bakar sekitar 12 persen di 2040 secara global, menurut Nick Sharma Executive Director Asia Pacific, Upstream Research and Consulting, IHS Markit.
Menurutnya, kendaraan listrik diprediksi akan menjadi pilihan logis yang akan dipilih oleh masyarakat di masa depan. Saat ini terdapat lebih dari 99 persen (1.28 miliar unit) mobil di dunia berbahan bakar minyak, semetara 0.2 persennya menggunakan tenaga listrik.
“Di 2040 nanti, kami memproyeksikan sepertiga dari penjualan mobil baru di pasar otomotif dan energi terbesar di dunia – China, Eropa, India, dan Amerika Serikat – sekitar 16 persen mobil di jalan akan beralih tenaga ke listrik,” ujar Nick.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa mengakui sektor minyak dan gas bumi masih menjadi bisnis utama Pertamina. Namun, Pertamina menyadari sumber daya minyak dan gas bumi terbatas. Karena itu, Pertamina sudah mulai melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan.
Elia Massa mengatakan “energi terbarukan adalah energi masa depan”. Beberapa perusahaan minyak dan gas bumi besar dunia seperti Saudi Aramco pun sudah melakukan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan. Pertamina sendiri turut aktif mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan terhadap konsumsi energi nasional (energy mix).
Menurut Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna, pemanfaatan EBT yang maksimal, akan mampu mengantarkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, ekonomi Indonesia tidak hanya kuat, tapi dapat bertahan hingga berabad-abad ke depan.
Memang jika dibandingkan negara lain, Monty mengakui bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia masih tertinggal. India misalnya, saat ini tengah membangun proyek “Nehru National Solar Mission”, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 GW. Tiongkok, kini menjadi pemain EBT yang cukup diperhitungkan karena memiliki PLTS sebesar 78.1 GW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu sebesar 149 GW.
“Di Indonesia sendiri, pemanfaatan EBT masih sangat rendah dibandingkan potensi yang ada. Saat ini kita baru memanfaatkan 8,8 GW dari potensi EBT sebesar 443,208 GW. Namun, dengan berbagai dampak positif EBT bagi perekonomian, saya berpandangan bahwa sudah saatnya kita lebih serius dalam menggarap sektor ini,” ujarnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
