Connect with us

PDIP Umumkan 45 Wilayah dan Cakada Tahap Kedua, Gibran Rakabuming Diusung di Pilkada Solo

PDIP Tertinggi

Jakarta – Hari ini, Jumat (17/7) siang, DPP PDI Perjuangan telah mengumumkan daftar 45 wilayah dan nama-nama calon pilkada serentak tahun 2020 yang diumumkan pada tahap kedua.

Nama-nama yang mendapat rekomendasi dari PDIP diumumkan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, Jumat (17/7/2020). Puan membacakan nama-nama yang diberikan rekomendasi mulai dari wilayah Indonesia Timur.

“Pada kesempatan ini atas izin Ibu Ketua Umum, maka saya akan mengumumkan nama-nama yang kemudian sudah menjadi keputusan dari DPP partai untuk insyaallah maju dan berjuang untuk memenangkan dalam Pilkada tahun 2020,” ujar Puan.

Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa secara resmi mendapat rekomendasi dari DPP PDIP sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Solo 2020. 

Selain mengumumkan calon kepala daerah Solo, DPP PDIP juga mengumumkan calon-calon lain yang maju untuk beberapa daerah lainnya.

Gibran Rakabuming dalam sambutannya menyatakan bersyukur dan menghaturkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Ibu Megawati Soekarnoputri kepadanya.

“Ini adalah kehormatan tanggung jawab untuk saya. Saya dan Pak Teguh akan komunikasi intensif dengan jajaran dan mengikuti arahan dari Pak Rudy selaku Ketua DPC PDIP,” ucap Gibran.

Sebelumnya di Kantor DPP PDIP, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, membuka acara pengumuman tahap kedua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada serentak 2020.

Hasto Kristiyanto dalam sambutannya menyatakan saat ini berpolitik harus menyelamatkan bumi dan isinya.

“Pandemi Covid-29 adalah momentum PDIP untuk menangis bersama rakyat,” ujar dia.

Adapun daftar wilayah berikut nama-namanya yang dibacakan oleh Puan Maharani, sebagai berikut:

Prov. Papua Barat

  1. Kab. Manokwari Selatan: Markus Waran, ST, MSi dan Wempi Welly Rengkung, SE, MSi

Prov. Papua

  1. Kab. Boven Digoel: Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE

Prov. Maluku Utara

  1. Kota Ternate: Merlisa, SE dan Juhdi Taslim, SH, MH

Prov. Sulawesi Tenggara

  1. Kab. Wakatobi: Haliana, SE dan Ilmiati Daud, SE, MSi
  2. Kab. Konawe Utara: DR Ir Ruksamin, ST, MSi, IPM dan Abu Haera, SSos, MSi

Prov. Sulawesi Selatan

  1. Kab. Gowa: Adnan Purucita Ichsan dan Abdul Rauf Mallagani
  2. Kota Makassar: DR Syamsul Rizal MI, SSos, MSi dan dr Fadli Ananda, SpOG, MKes
  3. Kab. Pangkajene Kepulauan: Dr H Abdul Rahman Assegaf dan Ir Muammar Muhayang, ST, MM, IPM ASEAN, Eng

Prov. Sulawesi Tengah

  1. Kab. Sigi: Mohamad Irwan, SSos, MSi dan Dr Samuel Y Pongi, SE, MSi
  2. Kab. Banggai Laut: Drs H Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe, SSi, MA
  3. Kota Palu: Drs Hidayat, MSi dan Hj Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi
  4. Kab. Toli-toli: H Muchtar Deluma, SH, MH dan Drs Bakri Irus, Apt, MM

Prov. Sulawesi Utara

  1. Kab. Bolmong Selatan: Hi Iskandar Kamaru, SPt dan Deddy Abdul Hamid
  2. Kota Bitung: Ir Maurits Mantiri dan Hengky Honandar, SE
  3. Kab. Minahasa Selatan: Franky D Wongkar, SH dan Pdt Petra Rembang, MTh
  4. Kab. Minahasa Utara: Joune JE Ganda, SE dan Kevin W Lotulung, SH, MH

Prov. Kalimantan Utara

  1. Kab. Malinau: Drs Jhonny Laing Impang, MSi dan Muhrim, SE
  2. Kab. Bulungan: Dr H Sigit Muryono, MPd, Kons dan Markus Juk
  3. Kab. Tanatidung: Markus, SE, MM dan Hamjah M

Prov. Kalimantan Timur

  1. Kab. Kutai Kertanegara: Drs Edi Damansyah, MSi dan H Rendi Solihin

Prov. Kalimantan Selatan

  1. Kab. Banjar: H Rusli dan KH M Fadhlan Asy‘ari

Prov. Kalimantan Barat

  1. Kab. Ketapang: H Eryanto Harun dan Mateus Yudi, SE, MSi
  2. Kab. Melawi: H Dadi Sunarya Usfa Yursa, AMd dan Drs Kluisen
  3. Kab. Kapuas Hulu: Fransiskus Diaan, SH dan Wahyudi Hidayat, ST

Prov. Jawa Tengah

  1. Kota Surakarta: Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa
  2. Kab. Sukoharjo: Etty Suryani, SE, MM dan Drs Agus Santosa
  3. Kab. Pekalongan: Fadia Arafiq, SE, MM dan H Riswadi, SH
  4. Kab. Purworejo: Agustinus Susanto dan Rahmat Kabuli Jarwinto, SPd
  5. Kab. Wonosobo: Afif Nurhidayat, Sag dan H Muhammad Albar

Prov. DI Yogyakarta

  1. Kab. Sleman: Dra Hj Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, SE
  2. Kab. Gunung Kidul: Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmaji

Prov. Jawa Timur

  1. Kab. Kediri: Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa
  2. Kota Pasuruan: Raharto Teno Prasetyo dan H. Mochammad Hasjim Asjari, ST
  3. Kota Blitar: Drs Santoso MPd dan Ir Tjutjuk Sunaryo, MM
  4. Kab. Trenggalek: M Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara
  5. Kab. Blitar: Drs Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo
  6. Kab. Mojokerto: H Pungkasiadi, SH dan Titik Mas’udah, SAg

Prov. Jawa Barat

  1. Kab. Pangandaran: H Jeje Wiradinata dan H Ujang Endin Indrawan, SH
  2. Kota Depok: Pradi Supriyatna dan Hj Afifa Alia, ST

Prov. Lampung

  1. Kab. Lampung Tengah: Loekman Djoyosoemarto dan Ilyas Hayani Muda
  2. Kab. Pesisir Barat: Pieter, SE dan H Fahrurrazi, SE, MM

Prov. Sumatera Selatan

  1. Kab. OKU Timur: H Lanosin Hamzah ST dan HM Adi Nugraha Purna Yudha

Prov. Riau

  1. Kab. Kuantan Singigi: H. Halim dan Konferensi, SP, MSi

Prov. Sumatera Utara

  1. Kota Pematang Siantar: Ir. Asner Silalahi, MT dan Dra. Susanti Dewayani, Sp.A
  2. Kab. Serdang Bedagai: Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya